eksplorbanten.com.com – Pemerintah hingga saat ini masih belum meresmikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BP Danantara, meskipun telah direncanakan akan diluncurkan pada akhir tahun 2024. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang menjadi dasar pendirian BP Danantara juga masih belum diterbitkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Keterlambatan ini menimbulkan pertanyaan penting, apakah akan berdampak negatif terhadap investasi dan perekonomian nasional? Ekonom dari Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda berpendapat bahwa Danantara memiliki potensi untuk menjadi pilar utama investasi di Indonesia dan bahkan dapat menjadi instrumen utama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, seperti yang menjadi target pemerintah.
Meskipun tidak secara jelas diungkapkan, Huda mengatakan bahwa keterlambatan pendirian Danantara akan berdampak negatif terhadap investasi dan perekonomian. Menurutnya, Indonesia memerlukan alat baru untuk meningkatkan investasi, bukan hanya mengandalkan konsumsi rumah tangga untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan.
“Tidak bisa hanya mengandalkan konsumsi rumah tangga, kita perlu sumber baru, salah satunya adalah investasi. Dengan pengelolaan investasi yang efektif, kita dapat melihat peningkatan yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi,” ujar Huda saat dihubungi pada Senin (13/1/2025).
BP Danantara sangat diperlukan karena aset BUMN yang belum dimanfaatkan secara optimal. Huda berharap dengan adanya BP Danantara, pengelolaan investasi dapat dilakukan secara lebih profesional dan terarah.
“Jika dipegang oleh BP Danantara, diharapkan akan ada pengelolaan yang lebih profesional dan terarah, yang pada akhirnya akan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
“Dengan pengelolaan yang profesional, BP Danantara diharapkan dapat mengurangi risiko intervensi dan menciptakan lingkungan yang lebih stabil untuk investasi,” tambahnya.
