Kesehatan Mental Generasi Muda di Era Digital: Tantangan dan Solusi
Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Johni Asadoma, menyampaikan perhatian serius terhadap ancaman kesehatan mental yang semakin meningkat di kalangan generasi muda di era digital. Ia menekankan pentingnya literasi kesehatan mental dalam menghadapi tantangan baru yang muncul akibat peningkatan kejahatan siber dan penggunaan gawai yang semakin masif.
Era digital telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat berinteraksi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul tantangan baru, yaitu ancaman kesehatan mental. Menurut Johni Asadoma, secara nasional sekitar 28 juta penduduk Indonesia mengalami masalah kesehatan jiwa. Di NTT, tantangan penanganannya masih dipengaruhi oleh faktor kemiskinan, keterbatasan tenaga psikososial, serta stigma masyarakat.
Purnawirawan Polri ini juga menyoroti bagaimana akses digital yang mudah membuat anak dan remaja menghadapi tekanan sosial yang semakin kompleks. Oleh karena itu, penguatan ketahanan mental generasi muda perlu dilakukan melalui pendidikan, lingkungan keluarga, dan dukungan sosial yang sehat.
Diskusi Publik dan Buka Puasa Bersama yang diselenggarakan Gerakan Kristiani Indonesia Raya (GEKIRA) di East Tower Lantai 42, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, secara khusus mengangkat isu kesehatan mental, kemiskinan, serta perlindungan anak di era digital. Acara ini dihadiri oleh beberapa narasumber penting, antara lain:
- Budiman Sudjatmiko, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) RI
- Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial
- Endah Sri Rejeki, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah III Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA)
- Jeremias Ndoen, Sekretaris Jenderal GEKIRA
Acara dibuka oleh Ketua Umum GEKIRA Nikson Silalahi. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen GEKIRA untuk merespons meningkatnya tekanan terhadap kesehatan mental masyarakat di tengah percepatan digitalisasi. Ia menekankan bahwa teknologi seharusnya menjadi alat pemersatu bangsa, bukan justru dimanfaatkan untuk menyebarkan ujaran kebencian dan narasi yang memecah belah.
Data yang dipaparkan dalam diskusi menunjukkan bahwa lebih dari 31 juta penduduk Indonesia berusia di atas 15 tahun mengalami gangguan mental, terdiri dari sekitar 19 juta gangguan emosional dan 12 juta depresi. Para narasumber menekankan bahwa persoalan kesehatan mental tidak hanya bersifat klinis, tetapi juga persoalan sosial yang membutuhkan kolaborasi keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat.
Kepala BP Taskin RI, Budiman Sudjatmiko, menyatakan bahwa persoalan kesehatan mental bukan hanya masalah individu, tetapi juga berkaitan dengan kualitas peradaban. Ia menegaskan bahwa ini bukan saja masalah masing-masing orang, tapi menyangkut peradaban banyak orang. Dan semua ini memerlukan keterlibatan berbagai pihak dalam membangun kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, dan penuh harapan.
Asisten Deputi KPPA, Endah Sri Rejeki, mengungkapkan bahwa sebanyak 1.498 kasus bunuh diri pada anak usia 13–17 tahun tercatat sepanjang periode 2015–2023. Ia menegaskan pentingnya penguatan literasi kesehatan mental serta perlindungan anak sebagai bagian dari kebijakan nasional.
Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono, menyoroti pentingnya data tunggal nasional serta strategi komprehensif dalam penanganan kemiskinan, termasuk melalui program pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Menutup diskusi, Ketua Umum GEKIRA Nikson Silalahi menyampaikan sejumlah rekomendasi, antara lain:
- Menjadikan kesehatan mental sebagai prioritas nasional
- Memperluas layanan kesehatan mental
- Memperkuat perlindungan anak di ruang digital
- Meningkatkan ketahanan keluarga melalui program sosial dan pendidikan keluarga
