Penyebaran Hoaks dan Kondisi Sosial yang Memicu Kasas Campak di Indonesia
Di tengah meningkatnya kasus campak di Indonesia, banyak masyarakat terjebak dalam informasi keliru yang menyebar luas melalui media sosial. Anggapan bahwa vaksin campak menyebabkan autisme atau bahaya bagi kesehatan adalah contoh dari hoaks yang mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap imunisasi. Dalam tiga tahun terakhir, jumlah kasus campak di Indonesia meningkat drastis, dengan laporan Kementerian Kesehatan menunjukkan peningkatan signifikan pada jumlah pasien dan kematian.
Dalam dua bulan pertama tahun 2026 saja, ada 572 kasus campak dengan 8.224 suspek dan 4 kematian di Tanah Air. Tahun lalu, Kemenkes mencatat 11.094 kasus campak, 63.769 suspek (meningkat 147% dibanding tahun 2024), dan 69 kematian. Anak usia di bawah satu tahun—yang mayoritas belum diimunisasi—adalah kelompok dengan kasus campak terbanyak (68%). Hal ini membuat Indonesia menjadi negara dengan kasus campak terbanyak kedua di dunia, setelah Yaman.
Hoaks dan Pandemi Membuat Publik Skeptis
Vaksinasi merupakan satu-satunya cara efektif untuk mencegah penularan campak, yang memiliki tingkat penyebaran jauh lebih tinggi daripada COVID-19. Satu pasien campak bisa menulari hingga 18 orang. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kemudahan akses digital justru membuat masyarakat semakin rentan termakan hoaks soal keamanan vaksin campak.
Informasi yang berseliweran di media sosial sering kali berbalut isu konspirasi dan narasi menakutkan, seperti vaksin memicu autisme, membahayakan kesehatan, mengandung chip, atau diproduksi untuk menguntungkan bisnis farmasi dan elite global. Semua informasi tersebut tidak terbukti secara ilmiah. Data UNICEF tahun 2023 menemukan bahwa kepercayaan publik global dan cakupan imunisasi campak menurun drastis, terutama selama pandemi COVID-19.
Selama 2019–2021, sebanyak 67 juta anak di dunia tidak mendapatkan vaksinasi karena keterbatasan akses selama pandemi. Akibatnya, jumlah kasus campak global pada 2022 melonjak lebih dari dua kali lipat dari tahun sebelumnya.
Kondisi Sosial dan Budaya yang Mengurangi Kepercayaan
Kondisi sosial dan budaya di Indonesia juga turut mengurangi kepercayaan publik terhadap vaksin. Ada anggapan bahwa imunisasi tidak diperlukan selama anak masih terlihat sehat, atau tidak lebih penting dibanding kebutuhan ekonomi harian. Anggapan tersebut banyak ditemukan dalam keluarga dengan tingkat pendidikan rendah.
Laporan UNICEF tahun 2025 menunjukkan bahwa norma sosial dan dinamika kekuasaan dalam keluarga Indonesia juga membatasi akses perempuan untuk mengimunisasi anak. Misalnya, suami lebih didengar dan pengurusan anak dibebankan kepada perempuan.
Penafsiran Ajaran Agama yang Keliru
Di Indonesia, tidak sedikit orang lebih mempercayai opini tokoh masyarakat dan agama yang justru mengharamkan vaksinasi. Ini termasuk persepsi keliru, seperti “penyakit merupakan takdir Tuhan”, hingga kepercayaan yang bergantung pada dukun dan pengobatan tradisional. Faktanya, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa yang membolehkan, bahkan menganjurkan imunisasi campak, demi menjaga kesehatan dan keselamatan jiwa masyarakat.
Tanpa vaksinasi, campak justru berisiko memicu komplikasi sangat berbahaya, mulai dari kehilangan pendengaran, kebutaan, infeksi paru (pneumonia), radang otak (ensefalitis), penyakit saraf fatal (subacute sclerosing panencephalitis) hingga dehidrasi, yang dapat berujung ke kematian. Kesehatan kelompok rentan pun bisa terancam, seperti ibu hamil dan kandungannya, anak yang belum divaksinasi, serta individu dengan kekebalan rendah (ODHIV, kekurangan gizi, atau leukemia).
Strategi Komunikasi yang Sensitif Budaya
Dengan dinamika masyarakat Indonesia, pemerintah perlu membangun strategi komunikasi imunisasi yang sensitif terhadap budaya dan kepercayaan masyarakat. Strategi vaksinasi harus responsif gender, sesuai kondisi dan melibatkan peran masyarakat setempat.
Pertama, berikan informasi yang mudah dipahami lewat edukasi transparan dan data yang terbuka. Kader posyandu, misalnya, bisa menunjukkan perbandingan anak yang divaksinasi dan tidak. Kader tidak menutupi fakta bahwa imunisasi bisa menyebabkan efek samping ringan. Namun, dampak komplikasinya lebih berbahaya jika anak tidak divaksinasi.
Kedua, libatkan tenaga kesehatan dalam melakukan edukasi lewat media sosial. Termasuk memantau dan menanggulangi informasi menyesatkan.
Ketiga, libatkan tokoh agama atau komunitas untuk menyampaikan pentingnya imunisasi. Misal, tenaga kesehatan bisa bekerja sama dengan ustaz untuk menyampaikan edukasi lewat pengajian atau khotbah Jumat.
Keempat, sesuaikan waktu dan tempat pelayanan vaksinasi agar lebih bisa menjangkau para ibu. Contohnya, layanan posyandu khusus vaksinasi campak bisa dibuka pada Sabtu sore hari. Atau mendirikan pos vaksinasi sementara dalam acara kegiatan pengajian dan PKK warga.
Kelima, buka sesi tanya-jawab dengan orang tua untuk memvalidasi kekhawatiran mereka dan mengedukasi informasi yang tepat.
Keenam, perkuat layanan vaksinasi secara merata ke kelompok rentan, mencakup anak yang tidak masuk sekolah formal (misalnya homeschooling), anak jalanan, anak dengan disabilitas, dan pekerja anak.
Keberhasilan imunisasi bergantung pada kemampuan pemerintah dan tenaga kesehatan dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat. Namun, perlindungan ini sejatinya merupakan tanggung jawab kita bersama dalam menjaga anak, diri sendiri, dan masyarakat.
