EKSPLORBANTEN.COM.COM – Laporan terbaru dari Bloomberg pada Jumat (11/4) mengungkapkan fakta mengejutkan: sejumlah taipan Indonesia diketahui memindahkan dananya secara besar-besaran ke luar negeri. Fenomena ini menimbulkan keprihatinan mendalam, terutama di tengah situasi ekonomi nasional yang sedang diuji.
Wakil Ketua Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata Pimpinan Pusat (MEBP PP) Muhammadiyah, Mukhaer Pakkanna, menyampaikan keprihatinannya terhadap fenomena tersebut. Ia menilai para taipan seolah-olah tidak memiliki tanggung jawab moral terhadap negara yang selama ini memberi mereka berbagai kemudahan dan keuntungan bisnis.
“Para taipan itu seperti vampir yang menghisap darah rakyat. Ketika ekonomi sedang mengalami tekanan, mereka justru berbondong-bondong kabur, memindahkan aset ke luar negeri dengan dalih rasionalitas pasar,” ujar Mukhaer dalam keterangannya, Sabtu (12/4).
Mukhaer menyoroti bagaimana para konglomerat tersebut menciptakan narasi ketidakpastian politik, ketidakdisiplinan fiskal, dan ketakutan irasional untuk membenarkan pelarian modal (capital outflow) ke luar negeri. Bahkan, beberapa di antaranya diketahui menjabat dalam posisi strategis politik sekaligus menguasai bisnis di dalam negeri.
“Mereka menggunakan perusahaan cangkang untuk membeli properti di luar negeri, terutama di Dubai dan Abu Dhabi, yang menjadi tempat favorit para pelarian modal,” jelas Mukhaer.
“Iini bukan hanya masalah ekonomi, tapi juga menyangkut etika kebangsaan.”
Ia menilai bahwa selama ini para taipan banyak mendapatkan keistimewaan dari negara: mulai dari akses eksploitasi sumber daya alam seperti batubara, migas, nikel, hingga sawit dan sektor keuangan. Namun, ketika negara menghadapi tantangan, mereka justru lari dan menambah tekanan terhadap nilai tukar rupiah.
Lebih lanjut, Mukhaer mempertanyakan komitmen para pebisnis elit terhadap nasionalisme ekonomi. Ia khawatir nasionalisme hanya menjadi jargon kosong tanpa komitmen nyata dalam tindakan ekonomi yang adil dan berpihak pada rakyat.
“Apakah kita sedang menyaksikan dwifungsi oligarki? Atau ini hanya masalah para taipan tidak lagi mendapat ‘kue’ dari rezim baru?” kritik Mukhaer.
