Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Sapudi Menimbulkan Kekhawatiran Masyarakat
Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Sapudi memiliki rencana besar untuk melakukan replacement dan pembangunan ulang fasilitas pelabuhan laut Sapudi. Proyek ini direncanakan akan dilaksanakan dalam jangka panjang, yaitu pada Tahun Anggaran 2025 hingga 2026. Tujuan dari proyek ini adalah untuk meningkatkan layanan transportasi laut serta memperkuat infrastruktur kepelabuhanan. Namun, rencana tersebut menimbulkan keluhan dari masyarakat setempat, khususnya para pemilik perahu rakyat dan kuli pekerja bongkar muat di Pelabuhan Gayam.
Para kuli pekerja mengkritik proses perencanaan yang dinilai tidak mempertimbangkan asas kemanfaatan bagi masyarakat, terutama bagi kelompok pekerja yang sehari-hari bergantung pada aktivitas pelabuhan. Mereka merasa belum mendapatkan sosialisasi yang jelas tentang dampak dari proyek ini terhadap pekerjaan mereka. Terutama ketika perahu rakyat pengangkut kebutuhan ekonomi masyarakat Pulau Sapudi tidak lagi bisa bersandar di pelabuhan.
Sunar, salah satu kuli pelabuhan, menyampaikan kekhawatirannya terhadap hilangnya mata pencaharian selama masa pembangunan atau bahkan setelah bangunan selesai dibangun. “Kami tidak diajak bicara. Tiba-tiba ada rencana replacement. Kalau nanti tidak ada perahu sandar, kami harus kerja apa?” tanyanya dengan nada kesal.
Sunar juga menyoroti potensi turunnya aktivitas bongkar muat akibat pembangunan pelabuhan yang tidak disesuaikan dengan kebutuhan perahu rakyat. “Jika bangunan pelabuhannya tinggi, kami dari koli juga tidak mampu menggotong, apalagi saat bongkar muat bahan material bangunan,” ujarnya.
Mereka berharap pemerintah dapat melakukan kajian ulang dan melibatkan masyarakat terdampak sebelum proyek berjalan. Di sisi lain, Andre, salah satu pemilik perahu rakyat, mengatakan bahwa pada tahun 2024 lalu juga pernah ada perbaikan pelabuhan. Namun, setelah pelabuhan selesai dikerjakan, perahu rakyat sudah tidak bisa bersandar karena bangunannya terlalu tinggi. Sehingga, saat ini para pengguna jasa pelabuhan bergeser ke jembatan yang akan dilakukan replacement itu.
“Kalau ini juga dibangun dengan desain yang sama seperti tahun 2024, sudah pasti kami para pemilik perahu tak bisa bersandar lagi di pelabuhan ini,” katanya.
Andre mengaku jika ini tetap dilakukan, maka akan berdampak terhadap harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat. Sebab pengangkutannya harus kembali ke jaman tahun 2010. “Jadi harus menggunakan perahu kecil (tambengan), baru kemudian dinaikkan ke dermaga, dan itu pun dermaganya sekarang semakin tinggi,” ujarnya.
“Yang jelas harga kuli mahal, harga jual juga akan semakin tinggi,” tambahnya. Andre sangat kecewa karena pembangunan replacement pelabuhan ini diusulkan tidak disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Padahal mulai sejak dulu dermaga ini sangat membantu peningkatan fasilitas kebutuhan masyarakat Pulau Sapudi.
Apalagi kata dia, perahu rakyat menjadi penopang kebutuhan masyarakat Pulau Sapudi, ditengah persoalan kapal feri yang juga kerap bermasalah itu. “Ada 8 perahu rakyat yang juga menjadi korban jika tidak ada tempat untuk Pelayaran Rakyat (Pelra), lalu untuk apa membangun pelabuhan kalau tidak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat,” imbuhnya.
Andre menilai ini akan menjadi ancaman serius bagi perekonomian Pulau Sapudi, terutama seperti kebutuhan tabung gas yang tidak bisa dimuat menggunakan kapal feri. “Kami memikirkan dampak ekonomi dan sosial dari pembangunan replacement pelabuhan ini, sebab perahu kami ketika berlayar mampu menampung muatan selayaknya 4 truck,” jelasnya.
Sebenarnya, kata Andre, ada yang lebih membutuhkan dari anggaran besar pembangunan replacement pelabuhan Sapudi ini. Yaitu, Pembangunan rehabilitasi Pelabuhan Tarebung yang sudah tidak layak pakai. Sebab, pelabuhan tersebut menjadi tempat bersandar kapal feri tujuan Sapudi – Kalianget dan Sapudi – Situbondo.
“InI malah pelabuhan yang masih baik-baik saja mau dibangun, kalau memang untuk jangka panjang, harusnya nasib Perla juga dipikirkan jauh sebelum perencanaan ini matang, agar tidak mematikan ekonomi masyarakat,” pungkasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Plt. UPP Kelas 3 Sapudi, yang akrab dipanggil Bu Reni, tidak memberikan tanggapan apapun tentang klarifikasi media terkait tidak dilibatkannya masyarakat pengguna jasa pelabuhan dalam serap aspirasi pengusulan program pembangunan replacement pelabuhan ini. Meskipun media ini sudah mengirimkan konfirmasi melalui pesan WhatsAppnya, Dia juga tidak membalas, padahal pesan sudah centang dua, yang artinya menandakan pesan sudah masuk.
Proyek ini rencananya akan memasuki tahap pelaksanaan dalam waktu dekat, dengan pagu anggaran sekitar 76 Miliar rupiah. Proyek ini bersumber dari anggaran Kementrian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut.
Warga dan pekerja berharap pemerintah memberi ruang dialog agar dampak sosial pembangunan dapat diminimalkan dan asas kemanfaatannya tetap dirasakan oleh masyarakat Sapudi.
