Pemenuhan Kebutuhan Gizi Lansia yang Lebih Kompleks
Pemenuhan kebutuhan gizi lansia lebih kompleks karena kondisi kesehatan yang menurun. Buruknya tata kelola pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) berisiko menyebabkan lansia rentan mengalami keracunan. Pemenuhan gizi lansia idealnya juga memenuhi kebutuhan pengobatan dan aktivitas fisik mereka.
Pemerintah berencana memperluas penerima MBG untuk kelompok lanjut usia (lansia) per 2026. Padahal, program ini menimbulkan banyak masalah termasuk menyebabkan lebih dari 15 ribu kasus keracunan akibat tata kelola pangan yang sangat buruk.
Dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 115/2025 tentang MBG, lansia belum dicantumkan sebagai kelompok sasaran dan belum memiliki ketetapan presiden, Badan Gizi Nasional (BGN), maupun petunjuk teknis terpisah.
Indonesia sebenarnya telah memiliki kerangka kebijakan untuk mendukung gizi lansia melalui pendekatan multisektor. Program Keluarga Harapan (PKH) melindungi lansia miskin, sementara Strategi Nasional Kelanjutusiaan memprioritaskan kesejahteraan lansia. Lansia juga didorong untuk mengikuti Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) guna mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis terkait penyakit tidak menular, seperti hipertensi dan diabetes.
Meski memiliki akses bantuan sosial yang lebih baik, studi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan SMERU tahun 2020 menunjukkan bahwa kecukupan gizi harian penerima bantuan sosial di Indonesia cenderung menurun. Sebanyak 11% lansia hidup dalam kemiskinan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pemberian bahan makanan saja tidak cukup bagi lansia. Lansia butuh tetap berdaya.
Pendekatan Internasional dalam Program Gizi Lansia
Di negara-negara berpenghasilan tinggi, seperti Australia dan Singapura, program gizi untuk lansia diterapkan melalui pengantaran makanan matang langsung ke rumah alias Meals on Wheels (MOW). Di Australia, MOW melayani lansia yang tidak dapat memasak atau berbelanja. Target usia penerima disesuaikan dengan kerentanan pangan—65 tahun ke atas untuk warga umum dan 50 tahun ke atas untuk penduduk asli.
Di Singapura, program ini menyasar lansia yang tidak memiliki pengasuh dan tidak mampu memasak. Makanan dikirim dua kali sehari, tujuh hari seminggu, termasuk akhir pekan dan hari libur nasional. MOW menyediakan variasi diet sesuai kondisi medis, budaya, maupun agama.
Sementara itu, Thailand dan Vietnam menjalankan program perawatan lansia berbasis komunitas yang kuat. Ini sejalan dengan budaya Asia yang mengandalkan keluarga dan komunitas dalam merawat lansia. Kedua negara ini membentuk klub lansia atau pusat penitipan harian yang menyediakan layanan transportasi, aktivitas fisik, hingga makanan gratis dan berbiaya rendah. Setiap hari kerja, lansia datang ke tempat tersebut untuk makan siang bergizi dan mengikuti kegiatan sosial di bawah pengawasan staf terlatih.
Klub lansia digabungkan dengan penitipan anak, menciptakan lingkungan antargenerasi yang mendorong partisipasi lansia agar mereka tetap merasa berguna dan bermartabat. Pendekatan ini mendapat pengakuan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) karena memanfaatkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga kesehatan dan fungsi sosial lansia.
Skema Pendanaan Program Gizi yang Ideal
Perlu digarisbawahi bahwa semua program gizi lansia di negara percontohan tersebut tidaklah gratis. Di Singapura, makanan lansia dihargai sekitar S$4 (Rp52 ribu) per orang. Adapun di Australia, penerima dikenakan sekitar AU$4-12 (Rp44 – 133 ribu). Pendanaannya bervariasi, tetapi mayoritas disubsidi oleh pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah kota atau daerah setempat. Pengelolaannya juga bekerja sama dengan asosiasi lansia, lembaga nirlaba, maupun lembaga keagamaan.
Di Australia, analisis tahun 2011 menunjukkan bahwa MOW dengan model kolaborasi tersebut dapat mengurangi angka rawat inap, lama perawatan, insiden lansia jatuh, dan biaya perawatan jangka panjang. Setiap AU$1 (Rp11 ribu) yang diinvestasikan menghasilkan manfaat lebih dari AU$2 (Rp22 ribu), dengan potensi penghematan lebih dari AU$463 juta (Rp5,17 triliun) dalam 10 tahun.
Adapun di Indonesia, meski belum ada analisis sejenis, pendanaan MBG sepanjang 2025 dari kas negara berisiko menyebabkan kerugian negara sebesar Rp1,8 miliar per tahun per Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hal ini belum mencakup analisis pada populasi lansia dengan memperhitungkan elemen-elemen biaya di atas. Secara hitungan kasar saja, tanpa mengikutsertakan populasi lansia dan dengan jumlah SPPG lebih dari 13 ribu, maka total kerugian akibat pelaksanaan MBG bisa mencapai lebih dari Rp240 triliun per tahun.
Berdasarkan Perpres No. 115/2025 tentang MBG, model pendanaan yang dilakukan di negara-negara maju sebenarnya bisa diadaptasi di Indonesia. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga telah menerbitkan buku Pedoman Pelayanan Gizi Lansia pada 2023. Pedoman ini mengatur bagaimana pengelolaan gizi lansia perlu diterapkan pada level komunitas (keluarga dan kader posyandu), puskesmas, hingga rumah sakit.
Selain itu, pedoman Kemenkes juga merekomendasikan agar pelaksanaannya dilakukan oleh anggota keluarga atau pengasuh khusus lanjut usia. Pedoman tersebut juga menekankan pentingnya peran tenaga kesehatan dan ahli gizi dalam membantu menyusun menu makanan lansia.
Pemenuhan Gizi Menyesuaikan Kesehatan Lansia
Pelaksanaan program makan untuk lansia sangat kompleks karena kebutuhan gizi mereka lebih rumit akibat kondisi kesehatan yang menurun. Dengan buruknya rekam jejak MBG saat ini, perluasan layanan untuk lansia dapat berisiko negatif.
Lansia cenderung menunjukkan gejala keracunan makanan yang samar, serta lebih rentan mengalami dehidrasi atau infeksi serius yang mungkin sulit dideteksi, bahkan oleh tenaga medis di layanan dasar. Pemberian makan bergizi untuk lansia idealnya disesuaikan dengan kebutuhan kesehatan masing-masing penerima.
National Meal Guidelines Australia yang digunakan dalam program MOW memungkinkan makanan disesuaikan dengan kondisi kesehatan klien, seperti rendah garam atau diet khusus diabetes. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Singapura meluncurkan Pharmaceutical Care Services (PCS) yang menempatkan apoteker komunitas di pusat perawatan lansia. Apoteker meninjau obat, memberi nasihat penggunaan bersama makanan, dan menghubungi dokter jika perlu penyesuaian.
Thailand dan Vietnam juga mengintegrasikan pendekatan serupa melalui kader terlatih (sering kali pensiunan perawat) yang melakukan kunjungan rumah, memantau tekanan darah, mengingatkan jadwal obat, serta memberikan edukasi mengenai hubungan makanan, penyakit, dan obat-obatan. Mereka bekerja sama dengan keluarga atau tenaga medis untuk menyesuaikan pola makan dengan kondisi kesehatan lansia.
Sementara itu, MBG masih mengandalkan produksi massal oleh SPPG dan cenderung menggunakan pangan ultraproses yang menambah risiko kelebihan natrium, gula, dan paparan zat kimia. Distribusinya pun tidak memerhatikan kondisi kesehatan penerima maupun risiko interaksi obat dengan makanan.
Karena itu, jika tetap dilaksanakan, MBG lansia wajib menerapkan standar keamanan pangan yang ketat, termasuk sistem manajemen keamanan pangan Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP) dan penyesuaian pangan berdasarkan kebutuhan diet lansia. Distribusi MBG Lansia sebaiknya melibatkan tenaga kesehatan di puskesmas, ahli gizi, farmasi, dan komunitas lokal. Tujuannya agar lansia tetap terhubung secara sosial dan status pengobatan mereka dapat dipantau dengan baik.
Terakhir, pemerintah wajib melakukan pelatihan terhadap keluarga dan kader kesehatan dalam menangani lansia, dengan pemantauan kualitas layanan secara berkala.
