Peneliti BRIN Sarankan Sistem Polder Kecil untuk Mengurangi Risiko Banjir Jakarta Barat
Jakarta, peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyatakan bahwa pengelolaan air melalui sistem polder berukuran kecil menjadi langkah yang sangat penting untuk mengurangi risiko banjir di wilayah Jakarta Barat dalam jangka pendek. Yus Budiyono, peneliti ahli madya dari Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN, menegaskan bahwa strategi ini merupakan langkah tercepat dan paling efektif untuk menghadapi masalah banjir di kawasan tersebut.
“Pengelolaan wilayah Jakarta Barat melalui sistem polder yang lebih kecil adalah langkah paling mendesak dan strategis,” ujar Yus saat dihubungi. Ia menjelaskan bahwa sistem polder sudah diatur dalam Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) 2030 maupun Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012. Namun, hingga saat ini, rencana tersebut belum sepenuhnya terealisasi.
Menurut Yus, dengan pembagian polder yang lebih kecil, pengelolaan akan menjadi lebih bersifat mosaik dan teknisnya lebih mudah dilaksanakan. Setiap polder idealnya dilengkapi dengan minimal satu kolam retensi atau setu yang terintegrasi dengan sistem pompa untuk mengalirkan air ke sungai utama.
Data menunjukkan bahwa risiko banjir akibat penurunan muka tanah (land subsidence) di Jakarta meningkat secara signifikan. Secara keseluruhan, kerugian akibat banjir naik dari sekitar 126 juta dollar AS per tahun menjadi 421 juta dollar AS per tahun, atau naik sekitar 126 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masalah banjir tidak hanya terjadi karena curah hujan tinggi, tetapi juga karena penurunan permukaan tanah.
Jakarta Barat menjadi fokus utama karena wilayah ini sangat dipengaruhi oleh sistem Angke–Pesanggrahan dan Mookervaart atau saluran air. Selain itu, tingkat penurunan tanah di kawasan ini tergolong tinggi. “Jakarta Barat, khususnya Kelurahan Cengkareng Barat, merupakan salah satu wilayah dengan elevasi terendah,” tambah Yus.
Ia juga menyoroti perubahan pola banjir Jakarta dalam dua dekade terakhir. Jika banjir besar pada 2002, 2007, dan 2013 didominasi oleh banjir kiriman dari hulu, maka sejak 2020 banjir lebih banyak dipicu oleh hujan ekstrem lokal. Peristiwa 1 Januari 2020 dan banjir-banjir setelahnya, termasuk pada Maret, Juli, dan Oktober 2025, menunjukkan dominasi hujan ekstrem lokal. Kejadian Januari tahun ini pun dipicu monsun yang sangat basah.
Menurut Yus, fenomena ini menegaskan bahwa perubahan iklim nyata terjadi dan telah mengubah pola klimatologi Indonesia.
Strategi Jangka Menengah dan Panjang
Dalam jangka menengah, Yus menekankan pentingnya percepatan penyediaan air baku Jakarta yang ditargetkan mencapai 100 persen pada 2029. Hal ini dinilai krusial untuk mengendalikan eksploitasi air tanah dalam. “Jika penyediaan air baku tercapai, mulai 2030 land subsidence akan lebih mudah dikendalikan karena tidak ada lagi alasan bagi warga maupun industri mengambil air tanah dalam,” ujar Yus.
Sementara dalam jangka panjang, ia menilai Jakarta harus mengadopsi strategi living with water, mengingat sebagian wilayah ibu kota kini berada di bawah permukaan laut. “Kita tidak bisa terus-menerus menjauhkan air dari kita. Kita harus belajar hidup berdampingan dengan air, baik di musim kering maupun musim hujan,” kata Yus.
Banjir Lumpuhkan Jakarta Barat
Hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Kamis (22/1/2026) hingga Sabtu (24/1/2026) menyebabkan banjir besar di berbagai wilayah. BPBD DKI Jakarta mencatat puncak banjir terjadi pada Jumat (23/1/2026) dengan 143 RT dan 16 ruas jalan terendam. Jakarta Barat menjadi wilayah terparah dengan 59 RT terdampak, dan ketinggian air mencapai 120 sentimeter di Kelurahan Duri Kosambi dan Rawa Buaya.
Jalan arteri Daan Mogot lumpuh total akibat genangan setinggi sekitar satu meter. Untuk mengantisipasi banjir, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan anggaran Rp 31 miliar untuk Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sepanjang 2026. Selain itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga berencana melakukan normalisasi Sungai Ciliwung, Kali Krukut, dan Kali Cakung Lama.
Di sisi lain, proyek Giant Sea Wall turut disiapkan bersama pemerintah pusat sebagai bagian dari penanganan jangka panjang banjir Jakarta.
