eksplorbanten.com.com – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sebanyak 13.008.448 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tahun pajak 2024 telah dilaporkan hingga batas akhir pelaporan pada 11 April 2025 pukul 23.59 WIB. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 3,26% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Dwi Astuti, selaku Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, mengungkapkan bahwa mayoritas pelaporan dilakukan secara elektronik. “Penyampaian SPT Tahunan sebagian besar dilakukan melalui sarana elektronik, dengan rincian 10,98 juta SPT melalui e-filing, 1,49 juta SPT melalui e-form, dan 630 SPT melalui e-SPT. Sisanya, sebanyak 537,92 ribu SPT disampaikan secara manual ke Kantor Pelayanan Pajak,” ujar Dwi dalam keterangan resmi yang diterima oleh eksplorbanten.com.com pada Minggu (13/4/2025).
Dari total pelaporan tersebut, sebanyak 12,63 juta SPT berasal dari wajib pajak orang pribadi dan 380.530 SPT dari wajib pajak badan. Dwi juga menjelaskan bahwa pelaporan tahun ini menghadapi tantangan karena batas akhir penyampaian SPT Tahunan untuk WP Orang Pribadi jatuh pada masa libur nasional dan cuti bersama, yaitu antara 31 Maret hingga 7 April 2025, yang bertepatan dengan Hari Suci Nyepi dan Idulfitri 1446 H.
Untuk mengantisipasi keterlambatan, DJP telah mengeluarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor 79/PJ/2025 yang memberikan penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran PPh Pasal 29 dan pelaporan SPT yang dilakukan antara 31 Maret hingga 11 April 2025. Penghapusan sanksi tersebut diberikan dengan tidak diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP) kepada wajib pajak yang terlambat karena kondisi tersebut. “DJP menetapkan target kepatuhan SPT Tahunan untuk penyampaian di tahun 2025 sebanyak 16,21 juta SPT Tahunan,” ungkap Dwi.
Dwi juga mengimbau masyarakat yang belum melaporkan SPT-nya untuk segera memenuhi kewajiban perpajakan. “Kami mengucapkan terima kasih kepada para Wajib Pajak yang telah patuh dan turut berkontribusi dalam pembangunan negara melalui kepatuhan pajak,” tutup Dwi.
