Program FLPP di Jawa Tengah: Realisasi dan Tantangan
Program pembiayaan perumahan bersubsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Jawa Tengah mencatatkan realisasi penyaluran hingga Rp2,2 triliun. Angka ini setara dengan 19.258 unit rumah hingga tanggal 28 Oktober 2025. Meski capaian nasional terlihat cukup signifikan, beberapa daerah masih perlu didorong, termasuk Kabupaten Kebumen. Hal ini dikarenakan potensi besar bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki hunian layak.
Data realisasi KPR FLPP di Jawa Tengah mencapai tepat Rp2.295.097.936.971 untuk belasan ribu unit rumah subsidi. Mayoritas penerima manfaat rumah subsidi ini didominasi oleh pekerja sektor swasta, yaitu 79,55% atau 15.320 unit, diikuti wiraswasta (14,20% atau 2.735 unit), dan ASN (4,22% atau 813 unit).
Sementara itu, berdasarkan hasil Sosialisasi Program Pembiayaan KPR Sejahtera FLPP untuk ASN dan Non-ASN di Gedung Pertemuan Setda Kebumen pada Rabu, 19 November 2025, Kabupaten Kebumen baru mencatatkan 57 unit dengan nilai FLPP sebesar Rp6.477.505.500. Angka ini setara dengan capaian Kabupaten Banjarnegara (57 unit) dan hanya berselisih tipis dua unit dari Kota Tegal (55 unit).
Di Kebumen sendiri, saat ini baru ada tiga pengembang yang menyediakan rumah murah bersubsidi, yaitu Kabumian Hill, Cluster Asha, dan Villa Karangsari.
Fitur Khusus Program FLPP
Program FLPP adalah skema dukungan pemerintah untuk memfasilitasi MBR agar mampu membeli rumah pertama. Berdasarkan Kepmen PUPR No.689/KPTS/M/2023, KPR Sejahtera FLPP menawarkan fitur produk yang sangat meringankan. Fitur utama mencakup suku bunga tetap 5% hingga lunas, uang muka ringan 1% dari harga limit, dan tenor maksimal 20 tahun. Angsurannya pun terjangkau, dimulai dari Rp1 jutaan per bulan. Selain itu, pemohon juga mendapatkan gratis premi asuransi dan PPN.
Persyaratan penghasilan ditetapkan maksimal Rp8,5 juta per bulan untuk yang belum menikah dan Rp10 juta untuk yang sudah menikah. Dengan syarat tersebut, program ini menjadi akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk memiliki rumah.
Komitmen Pemkab Kebumen
Bupati Kebumen, Lilis Nuryani, menegaskan komitmen penuh Pemkab Kebumen dalam mendukung Program Nasional 3 Juta Rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Pemkab Kebumen, berkolaborasi dengan Bank Jateng, berupaya mempermudah akses MBR, termasuk para ASN dan non-ASN, untuk mendapatkan hunian yang layak dan nyaman.
“Melalui skema pembiayaan KPR yang lebih ringan ini, masyarakat mendapatkan banyak keuntungan,” ujar Bupati Lilis. Ia merinci bahwa bunga kredit disubsidi pemerintah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tidak dikenai biaya, dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) juga digratiskan.
Bupati Lilis secara khusus memberikan dorongan kepada para ASN yang belum memiliki rumah untuk memanfaatkan kesempatan emas ini. “Saya berharap para ASN menyisihkan sebagian gaji untuk mendapatkan rumah. Karena jika tidak dipaksakan, tidak akan punya rumah,” tandasnya.
Tantangan dan Peluang di Kabupaten Kebumen
Meskipun program FLPP menawarkan banyak keuntungan, realisasi di Kabupaten Kebumen masih tergolong rendah. Hanya tiga pengembang yang menyediakan rumah murah bersubsidi, yaitu Kabumian Hill, Cluster Asha, dan Villa Karangsari. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pengembang yang terlibat dalam program ini masih terbatas.
Selain itu, sosialisasi program FLPP juga perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih memahami manfaat dan prosedur pendaftarannya. Dengan kolaborasi antara pemerintah daerah, bank, dan pengembang, diharapkan dapat meningkatkan capaian program FLPP di Kebumen dan daerah lainnya.
Kesimpulan
Program FLPP menjadi solusi penting untuk mendorong akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan bantuan pemerintah dan kolaborasi dengan lembaga keuangan, program ini mampu memberikan kemudahan dalam pembelian rumah pertama. Namun, untuk meningkatkan capaian di daerah seperti Kebumen, diperlukan upaya lebih lanjut, baik dalam sosialisasi maupun penambahan pengembang yang terlibat dalam program ini. Dengan demikian, target nasional 3 juta rumah dapat tercapai secara merata di seluruh Indonesia.
