Duka yang Tak Terucap dan Kegagalan Sistem
Seorang ibu di Ngada, Nusa Tenggara Timur, kehilangan anaknya bukan karena perang atau bencana alam, melainkan karena harga pena dan buku tulis sebesar Rp10 ribu. Anak kelas IV SD berusia sepuluh tahun itu menulis surat perpisahan dengan tangan gemetar, lalu menggantungkan hidupnya di pohon cengkeh. Tragedi ini memicu duka yang dalam, tetapi juga menjadi pertanyaan mendalam tentang sistem pendidikan dan kebijakan yang gagal menjangkau kebutuhan dasar masyarakat miskin.
Di tengah kegemerlapan statistik, bonus demografi, dan target Indonesia Emas 2045, ternyata banyak hal yang terlewat. Sekolah negeri, yang seharusnya menjadi rumah harapan, justru berubah menjadi ruang yang menagih. Negara hadir sebagai formulir, absen sebagai pelukan. Ini adalah kegagalan yang tidak bisa hanya disebut sebagai prihatin atau evaluasi biasa.
Anggaran yang Gemuk, Kebijakan yang Kurus
Anggaran pendidikan 2026 mencapai sekitar Rp769 triliun, angka yang terlihat mengesankan. Namun, hampir Rp223 triliun di antaranya dialihkan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan dimasukkan ke dalam pos anggaran pendidikan. Secara formal, konstitusi 20 persen terpenuhi, tetapi secara substantif, pendidikan justru kehilangan intinya.
Aaron Wildavsky (1964) pernah mengingatkan bahwa anggaran bukan sekadar soal uang, melainkan pilihan politik tentang apa dan siapa yang dianggap penting. Ketika ratusan triliun digeser lewat permainan klasifikasi, sementara alat tulis anak miskin tak tersedia, kita sedang menyaksikan politik anggaran yang kehilangan empati.
Joseph Stiglitz (2002) menunjukkan bahwa kegagalan kebijakan sering terjadi bukan karena kekurangan dana, melainkan karena institusi gagal melayani yang paling rentan. Negara boleh membelanjakan besar, tetapi jika desainnya tidak peka, belanja itu menjadi dingin, bahkan kejam.
Belajar dari Dunia, Membaca Akar Kemiskinan NTT
Tragedi seperti ini bukan keniscayaan. Di Finlandia, pendidikan dasar benar-benar bebas biaya tersembunyi. Negara memastikan buku, alat tulis, makan siang, hingga dukungan psikologis tersedia tanpa syarat. Filosofinya sederhana: anak tidak boleh menanggung rasa malu karena miskin.
Di Brazil, program Bolsa Família (2003) mengaitkan bantuan tunai dengan kehadiran sekolah dan layanan kesehatan, menurunkan kemiskinan ekstrem sekaligus menjaga anak tetap belajar. Di Korea Selatan, pascaperang, investasi besar-besaran pada guru dan sekolah publik menjadi mesin mobilitas sosial, memutus rantai kemiskinan lintas generasi.
Mengapa NTT tertinggal? Akar kemiskinan ekstrem di NTT bersifat struktural dan berlapis, termasuk keterisolasian geografis, biaya transportasi tinggi, akses layanan dasar yang timpang, ketergantungan pada pertanian subsisten, serta fragmentasi data dan layanan sosial.
Pemikiran dari Para Ahli
John Rawls (1971) menjelaskan bahwa kebijakan yang adil harus paling menguntungkan mereka yang paling tidak beruntung. Ukurannya sederhana: apakah anak termiskin terlindungi? Jika tidak, maka kebijakan itu gagal, betapapun indah retorikanya.
Pierre Bourdieu (1977) mengingatkan bahwa sekolah bisa mereproduksi ketimpangan jika tak punya mekanisme korektif. Hannah Arendt (1963) mengingatkan banality of evil, yaitu kejahatan yang lahir dari rutinitas tanpa empati. Tak ada niat jahat, tetapi ada sistem yang membiarkan.
Agar Anak Ini Tidak Mati Sia-Sia
Anak yang wafat ini bisa menjadi martir kebijakan, atau sekadar catatan kaki yang dilupakan. Pilihan itu ada pada negara, khususnya pemerintah daerah.
Pertama, jadikan pendidikan anak miskin-ekstrem agenda politik prioritas. Bangun early warning system di sekolah dan desa untuk mendeteksi anak berisiko, kolaborasi guru, aparat desa, pendamping sosial, dan puskesmas.
Kedua, hapus praktik pungutan di sekolah negeri secara tegas dan transparan. Audit tanpa sanksi adalah basa-basi. Sekolah harus kembali menjadi ruang aman, bukan ruang penagihan.
Ketiga, jemput bola bantuan pendidikan. Untuk keluarga miskin ekstrem, negara tak boleh menunggu kelengkapan berkas. Dukcapil–pendidikan–sosial harus menjadi satu layanan terpadu.
Keempat, jujur dalam politik anggaran. Program gizi penting, tetapi pisahkan fungsi agar pendidikan inti tidak tergerus oleh permainan klasifikasi.
Keberhasilan harus diukur dari nasib anak termiskin, bukan dari tepuk tangan rapat anggaran.
Jika tragedi ini gagal menjadi agenda perubahan, maka mimpi Indonesia Emas hanyalah cat emas di atas luka lama. Yang lahir adalah Indonesia Kuningan, berkilau dari kejauhan, rapuh ketika disentuh kenyataan. Dan dari sunyi Ngada, seorang anak akan terus bertanya, mengapa negara begitu mahal, tetapi pena begitu sulit didapat?
