Tawaran Kerja Sama Teknologi Drone dari Iran ke Indonesia
Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia (UI), Agung Nurwijoyo, menilai bahwa tawaran kerja sama teknologi drone dari Iran ke Indonesia memiliki sejumlah motivasi strategis. Ia menekankan bahwa kerja sama tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka pemanfaatan damai, khususnya di sektor ekonomi dan pertanian.
Menurut Agung, penawaran kerja sama teknologi drone Iran ke Indonesia pada saat ini memiliki beberapa motivasi strategis. Pertama, adanya intensi kuat Iran untuk memperluas jejaring kerja sama, terutama untuk kepentingan ekonomi dan pertanian. Kedua, perluasan kerja sama itu dilakukan untuk memperkuat legitimasi teknologi strategis Iran. Fokus tawaran pada pengembangan industri drone menunjukkan Iran percaya diri dalam menawarkan kerjasama ke pasar internasional.
Ketiga, Agung menilai tawaran joint production dan transfer teknologi juga menjadi upaya Iran untuk mengurangi dampak isolasi ekonomi yang selama ini diterima Teheran. Ia menyebut tawaran pembangunan pabrik drone di Indonesia dinilai realistis karena ada titik temu antara kesiapan Iran dan perhatian Indonesia dalam kerja sama industri drone dengan beberapa negara.
Namun, Agung menekankan bahwa kerja sama ini tidak berjalan dalam ruang vakum. Ia mengingatkan adanya risiko dan tantangan, terutama terkait regulasi dan kepatuhan terhadap sanksi internasional. Dua poin yang perlu dipertimbangkan adalah regulasi dan kepatuhan terhadap sanksi internasional serta kompetisi dengan negara lain seperti Turki dan Pakistan.
Karakteristik Dual-Use Drone
Terkait arah kerja sama, Agung menilai industri drone memiliki karakteristik dual-use. Pesawat tanpa awak ini dapat digunakan untuk kepentingan sipil maupun dikembangkan untuk aspek pertahanan. Di satu sisi, dapat digunakan untuk intensi damai khususnya ekonomi dan pertanian. Di sisi lain, dapat dikembangkan dalam aspek pertahanan. Namun, melihat adanya potensi tekanan kebijakan dari negara lain, penting untuk membingkai dalam kerangka yang jelas dan prioritas dalam aspek damai.
Jika Indonesia menerima tawaran tersebut, terdapat keuntungan strategis yang bisa diperoleh, termasuk penguatan industri teknologi dalam negeri melalui transfer teknologi, pengembangan SDM, hingga potensi lapangan kerja. Selain itu, kerja sama tersebut juga bisa menjadi bentuk diversifikasi mitra strategis.
Transfer Teknologi dan Kolaborasi
Agung menilai transfer teknologi yang mungkin terjadi dalam kerja sama tersebut dapat mencakup manufaktur, pemeliharaan, serta perangkat lunak operasi dasar. Proses transfer teknologi akan berjalan bertahap. Ia menekankan, pemerintah perlu memastikan Indonesia tidak hanya menjadi pasar. Klausul detail harus dipastikan, termasuk keterlibatan Indonesia dalam desain dan modifikasi, hingga pengembangan bersama.
Kerja sama tersebut harus dilihat sebagai bagian dari ekosistem industri nasional, sehingga membangun kolaborasi dan sinergi nyata. Kerja sama ini bisa jadi batu loncatan teknologi dan mengurangi ketergantungan dari mitra tradisional Indonesia sebenarnya.
Risiko Tekanan Geopolitik
Agung menilai potensi tekanan dari negara lain sangat mungkin terjadi, meski tidak selalu terbuka. Tekanan dapat meningkat drastis apabila kerja sama drone itu berkaitan langsung dengan pertahanan dan konflik Timur Tengah. Untuk itu, penting bagi Indonesia untuk menegaskan kerangka kerja sama.
Pemerintah Indonesia pasti akan memperhitungkan dampak diplomatiknya. Dampak diplomatiknya pasti akan dihitung pemerintah Indonesia dengan realitas bahwa Presiden sadar akan kondisi geopolitik, kita yang tidak ingin kehilangan Barat sebagai mitra, dan kedekatan strategis kita dengan negara Global South.
Regulasi dan Pengawasan
Regulasi dalam siapa yang membeli, mengoperasikan dan mengekspor, menurutnya, juga penting diperhatikan. Penting juga melihat dalam konteks keamanan siber dan data. Struktur pengawasan kerja sama harus dilakukan secara multi-lapis dan melibatkan lintas kementerian/lembaga, termasuk DPR.
Di sisi lain, Agung merekomendasikan pemerintah bersikap selektif dan bersyarat dalam menyikapi tawaran kerja sama tersebut. Manfaat kerja sama ada, tetapi risiko geopolitik juga harus menjadi perhatian. Ia menekankan perlunya garis merah dalam kerja sama, terutama terkait transfer teknologi, orientasi ekspor, penggunaan, serta kontrol data.
Langkah antisipasi yang penting dilakukan Indonesia, kata ia, adalah mitigasi politik luar negeri dengan melibatkan lintas kementerian/lembaga dan DPR, serta briefing dini kepada mitra terkait. Regulasi tetap harus jelas dan berikan keuntungan strategis Indonesia. Kerja sama ini harus memiliki orientasi, regulasi dan narasi yang jelas dengan garis merah yang jelas. Potensi ini harus tetap dilihat dengan kacamata posisi diplomatik dan reputasi Indonesia.
Tawaran dari Dubes Iran
Sebelumnya, Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, mengatakan Teheran tengah mengupayakan kerja sama dengan Indonesia di bidang teknologi baru. “Saat ini kami sedang mengupayakan kerja sama antara kedua pihak, perusahaan Iran dan Indonesia,” kata Dubes Boroujerdi dalam wawancara khusus, Jakarta, Sabtu (14/2/2026).
Boroujerdi menyatakan, Iran merupakan salah satu negara yang sangat maju di dunia dalam bidang teknologi baru. Iran pun dinilai sangat unggul di bidang nanoteknologi, bioteknologi, nuklir, teknologi damai, teknologi kesehatan, produksi peralatan kesehatan, teknologi pertanian, dan teknologi baru lainnya di bidang tersebut.
Indonesia dinilai tertarik untuk melakukan kerja sama di bidang tersebut. Boroujerdi menyatakan, saat ini Iran telah memiliki hubungan yang erat dengan beberapa lembaga dan badan pemerintah RI di bidang transfer teknologi, dan di bidang lain seperti drone. “Ketika kita berbicara tentang drone, biasanya kita berpikir bahwa penggunaannya hanya untuk satu hal, tetapi sebenarnya tidak. Anda tahu bahwa ada banyak sekali cara damai untuk menggunakan drone di bidang pertanian dan sektor ekonomi lainnya,” kata dia.
