Grup Lippo, yang dipimpin oleh Mochtar Riady, memberikan respons terkait penghibahan tanah seluas sekitar 30 hektare di Meikarta, Cikarang, Jawa Barat. Tanah ini akan digunakan pemerintah untuk membangun perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Menurut Mochtar, langkah ini dilakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kami mendukung ide-ide dari pemerintah,” ujar Mochtar saat ditemui di Cikarang, Jawa Barat, pada Minggu (8/3).
Secara bisnis, ia tidak melihat adanya manfaat langsung atau timbal balik dari pihak pemerintah. Namun, Mochtar mengatakan bahwa Grup Lippo senang dapat berkontribusi dalam program yang dijalankan pemerintah. Ia juga optimistis terhadap prospek industri properti di masa depan.
Tanah yang dihibahkan akan digunakan sebagai bagian dari program 3 juta rumah per tahun yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. Dalam proyek ini, pemerintah akan membangun 40 ribu unit hunian bagi MBR.
Selain itu, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara Indonesia akan menyalurkan dana sebesar Rp 14–Rp 16 triliun untuk pembangunan hunian tersebut. CEO Danantara, Rosan Roeslani, menyatakan bahwa badan tersebut siap mendukung penuh pembiayaan proyek ini.
Menurut Rosan, proyek ini memiliki potensi besar karena permintaan perumahan masih sangat tinggi. Ia juga mengungkapkan rencana kerja sama dengan perusahaan pelat merah di sektor konstruksi seperti BUMN Karya untuk menggarap proyek tersebut.
Proyek ini direncanakan akan dibangun di lahan seluas 12,8 hektare dengan pembangunan 18 menara hunian setinggi sekitar 32 lantai. Total nilai investasi proyek diperkirakan mencapai Rp 14 triliun hingga Rp 16 triliun.
“Tentunya bersama-sama dengan kontraktor swasta lainnya, kita akan berkolaborasi, jadi itu peran Danantara dalam proyek di Meikarta,” kata Rosan.
Rosan juga menjelaskan bahwa pembangunan di lahan tersebut akan dilakukan secara bertahap hingga mencapai 140 ribu unit. Ia menilai proyek ini menjadi langkah bersejarah karena pembangunan perumahan dalam skala besar dilakukan dalam satu proyek dan satu lokasi.
Ia berharap proyek ini akan memberikan dampak positif, mulai dari penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan masyarakat sekitar, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Tidak hanya kami ataupun hanya terhadap 140 ribu keluarga yang akan menikmati, tapi juga kepada seluruh rakyat Indonesia,” tambah Rosan.
Ketua Satuan Tugas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, menjelaskan bahwa program pembangunan perumahan merupakan salah satu strategi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Gagasan ini mulai disusun oleh Prabowo setelah terpilih sebagai presiden, dengan target mendorong pertumbuhan ekonomi minimal 8%.
Berdasarkan data pemerintah, terdapat sekitar 9 juta hingga 15 juta keluarga yang masih menunggu akses untuk dapat hunian layak. Selain itu, ada 27 juta keluarga yang tinggal di dalam gubuk-gubuk yang rumah-rumah yang sebetulnya bukan rumah, tapi itu adalah kenyataan.
Acara peninjauan lahan tersebut juga dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, Maruarar Sirait. Selain itu, hadir pula jajaran pemerintah daerah serta pendiri dan ketua organisasi kelompok Lippo Mochtar Riady, hingga pendiri dan ketua pembina Yayasan Pelita Harapan James Riady.
Maurar memperkirakan, nilai lahan di kawasan proyek berkisar antara Rp 10 juta hingga Rp 20 juta per meter. Dengan asumsi harga tersebut, menurut dia, nilai lahan yang dihibahkan Lippo diperkirakan dapat mencapai hingga Rp 6 triliun.
