Kondisi Utang Pemerintah Negara Berkembang dan Tantangan di Masa Depan
Utang negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, menghadapi risiko peningkatan yang signifikan pada tahun ini. Hal ini terutama disebabkan oleh beban bunga utang yang semakin melonjak. Anggaran pemerintah terus terbebani oleh biaya pembayaran bunga yang nilainya terus meningkat. Oleh karena itu, pemerintah perlu lebih memperhatikan alternatif pembiayaan selain utang untuk menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang.
Laporan Bank Dunia dalam International Debt Report 2025 yang diterbitkan Desember lalu memberikan gambaran menarik tentang utang pemerintah beberapa negara berkembang, termasuk Indonesia. Laporan ini membahas kondisi utang pemerintah negara berpenghasilan menengah dan bawah (Low and Middle Income Countries/ LMIC), serta pola pengelolaannya. Topik utang pemerintah sering menjadi bahan diskusi sekaligus kritik karena peningkatan jumlah nilai utang luar negeri serta pengelolaannya yang terkait angsuran dan pelunasan.
Beban Bunga yang Terus Meningkat
Beberapa temuan menarik dalam laporan tersebut menunjukkan bahwa total utang luar negeri negara-negara LMIC mencapai $8,9 triliun atau sekitar Rp141,51 kuadtriliun pada tahun 2024. Angka ini menjadi rekor baru bagi ULN negara LMIC dan naik 1,1% dari tahun sebelumnya. Di saat bersamaan, suku bunga global yang terus meningkat menyebabkan pembayaran bunga utang mencapai rekor tertinggi sepanjang masa, yaitu $415,4 miliar (Rp6,6 kuadtriliun).
Akibatnya, negara-negara berkembang kini membayar lebih banyak layanan utang (utang pokok dan bunga) daripada dana pinjaman baru yang mereka terima. Meskipun menerbitkan utang baru tetap menjadi pilihan, hal ini juga harus dihadapi dengan beban utang yang menumpuk dari penarikan utang tahun-tahun sebelumnya.
Di Indonesia, misalnya, selain menerbitkan utang baru sebesar Rp833 triliun, pemerintah pada tahun ini harus membayar beban utang hingga Rp600 triliun. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yang hanya sebesar Rp338,8 triliun. Saat ini, total utang (pemerintah, Bank Indonesia, dan swasta) mencapai Rp9.138 triliun per tahun 2025. Dari jumlah tersebut, utang luar negeri pemerintah tercatat sebesar $210,5 miliar (Rp3.300 – 3.400 triliun).
Hampir seluruh utang luar negeri pemerintah (99%) merupakan utang jangka panjang yang lebih aman. Sementara itu, utang dalam negeri pemerintah sebesar Rp5.800 triliun didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN). Ini diterbitkan di pasar domestik dan dibeli oleh investor dalam negeri.
Pengelolaan Utang yang Mulai Bergeser
Secara umum, pengelolaan utang pemerintah mulai bergeser dengan mengandalkan utang dalam negeri dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN). Hal ini memang mengurangi ketergantungan terhadap investor global, lembaga donor, atau lembaga komersial global dengan biaya pinjaman (tingkat bunga) yang cenderung mahal.
Pemerintah telah menggabungkan empat strategi untuk mengelola utang:
- Strategi frontloading: Menerbitkan SBN pada awal tahun sebagai antisipasi kenaikan bunga global atau gejolak pasar pada tengah dan akhir tahun.
- Mengurangi porsi valuta asing (valas): Untuk menekan resiko fluktuasi rupiah.
- Pendalaman pasar ritel: Menjual SBN di segmen ritel seperti ORI, SBR, dan Sukuk kepada masyarakat.
- Menjaga rasio utang terhadap PDB di bawah 40%: Saat ini angka DSR (debt service ratio) pemerintah berada di kisaran 39,9%, yang berarti lampu kuning bagi anggaran kita.
Empat Upaya Mitigasi Utang Pemerintah
Selain itu, pemerintah juga menjaga indikator fiskal utama tetap berada di level aman seperti rasio defisit utang yang tidak boleh lebih dari 3% dari PDB. Batas atas jumlah utang pun dipatok 60% terhadap PDB.
Perlunya Alternatif Pembiayaan
Kondisi ekonomi yang masih lesu menjadi ancaman target penerimaan pajak di tahun 2026. Ada beberapa opsi alternatif pembiayaan pembangunan selain utang. Pertama adalah kerja sama pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU/PPP) untuk membangun infrastruktur. Kedua adalah penguatan Danantara sebagai sebuah sovereign wealth fund. Ketiga adalah optimalisasi keuangan sosial dalam bentuk ZISWAF dan filantropi. Keempat adalah mengoptimalkan bursa karbon.
Dengan adanya pilihan-pilihan ini, APBN bisa memiliki ruang lebih luas untuk menggerakkan perekonomian tanpa terlalu bergantung pada utang. Pemerintah sudah melakukan pengelolaan utang untuk mengurangi beban fiskal, tetapi dengan alternatif pembiayaan tanpa utang, anggaran dapat lebih fleksibel dan efektif.
