Latar Belakang dan Kesepakatan ART
Pemerintah Indonesia melakukan negosiasi dengan Pemerintah Amerika Serikat (AS) terkait perjanjian tarif resiprokal atau Agreement on Reciprocal Trade (ART). Perundingan ini dilakukan karena Pemerintah AS menetapkan tarif resiprokal sebesar 32 persen terhadap negara-negara yang menyebabkan defisit perdagangan, termasuk Indonesia. Tarif ini berdampak pada sektor industri padat karya yang mengandalkan ekspor.
Pemerintah memilih jalur diplomasi untuk menjaga daya saing produk ekspor dan kelangsungan hidup sekitar 4-5 juta pekerja di sektor tersebut. Setelah negosiasi intensif, tarif resiprokal diturunkan menjadi 19 persen pada 15 Juli 2025. Pada 19 Februari 2026, Presiden RI dan Presiden AS menandatangani Perjanjian ART yang mencakup penurunan tarif dan pengecualian tarif bagi produk unggulan Indonesia seperti minyak kelapa sawit, kakao, kopi, karet, dan tekstil.
Waktu Berlaku Perjanjian ART
Perjanjian ART akan berlaku 90 hari setelah kedua negara memberikan keterangan tertulis bahwa prosedur hukum di masing-masing negara telah selesai. Hal ini melibatkan konsultasi dengan lembaga terkait dan ratifikasi.
Evaluasi dan Amandemen Perjanjian ART
Perjanjian ini dapat dievaluasi dan diubah sewaktu-waktu jika diperlukan. Evaluasi dan amandemen harus didasarkan pada permohonan dan persetujuan tertulis dari masing-masing pihak.
Manfaat ART Bagi Indonesia
Selain penurunan tarif, Indonesia mendapatkan beberapa manfaat dari ART, antara lain:
* Peningkatan daya saing produk ekspor Indonesia.
* Tarif 0 persen untuk produk unggulan seperti minyak kelapa sawit, kopi, dan kakao.
* Pengecualian tarif bagi 1.819 produk Indonesia.
* Pengurangan tarif hingga 0 persen untuk produk tekstil melalui mekanisme TRQ.
* Kemudahan investasi dalam bidang teknologi tinggi.
* Komitmen dalam penerapan Strategic Trade Management.
* Bantuan dalam kebutuhan bahan baku pertanian dari AS.
* Membuka peluang investasi dengan pembatasan kepemilikan asing yang lebih longgar.
Komitmen Indonesia Terhadap AS
Indonesia membuka akses pasar untuk 99% produk asal AS dengan tarif 0%. Pemerintah juga berkomitmen untuk menghapus hambatan non-tarif seperti perizinan impor dan pengakuan standar AS.
Produk AS yang Dibeli oleh Indonesia
Indonesia setuju untuk melakukan pembelian produk energi seperti Metallurgical Coal, LPG, Crude Oil, dan Refined Gasoline. Pembelian pesawat dan komponen serta jasa penerbangan juga dilakukan. Selain itu, Indonesia meningkatkan pembelian produk pertanian asal AS untuk kebutuhan industri makanan & minuman dan tekstil.
Impor Produk Pertanian dari AS
Pemerintah setuju memberikan alokasi impor beras klasifikasi khusus dari AS, namun realisasinya tergantung permintaan dalam negeri. Impor beras hanya sebesar 1.000 Ton, yang tidak signifikan dibandingkan produksi nasional.
Impor Produk Ayam AS
Impor ayam AS dalam bentuk live poultry dilakukan untuk kebutuhan Grand Parent Stock (GPS) yang sangat dibutuhkan peternak dalam negeri. Impor bagian ayam seperti leg quarters, breasts, legs, atau thighs tetap diizinkan selama memenuhi persyaratan kesehatan dan keamanan pangan.
Impor Jagung AS
Indonesia memberikan akses impor jagung asal AS untuk bahan baku industri MaMin. Kebutuhan importasi jagung untuk industri MaMin tahun 2025 sekitar 1,4 juta ton. Produk jagung AS memiliki spesifikasi dan standar mutu sesuai kebutuhan industri MaMin.
Impor Produk Minuman Alkohol AS
Impor produk minuman alkohol asal AS relatif kecil dibandingkan dari negara-negara Eropa. Ketersediaan produk yang beragam dan berkualitas mendukung daya saing industri Indonesia sebagai destinasi internasional.
Impor Pakaian Bekas AS
Tidak benar bahwa Pemerintah mengizinkan masuknya pakaian bekas. Yang diatur adalah impor shredded worn clothing (SWC), yaitu pakaian yang telah dihancurkan menjadi bahan baku industri. SWC tidak memiliki nilai ekonomi seperti pakaian bekas utuh.
Antisipasi Lonjakan Impor Produk AS
Pemerintah dan AS memiliki forum Council on Trade and Investment untuk membahas implementasi perjanjian, termasuk jika terjadi lonjakan impor yang signifikan.
Kebijakan Perdagangan Non Tarif
Transfer data yang disepakati dalam perjanjian ART tunduk pada aturan domestik, yaitu UU Perlindungan Data Pribadi. Pemerintah memastikan proses pemindahan data secara fisik maupun digital dilakukan dalam kerangka secure dan reliable data governance.
Sertifikasi Halal
Indonesia tetap memberlakukan sertifikasi halal untuk produk makanan dan minuman. Untuk produk kosmetik dan alat kesehatan, pemerintah memastikan standar dan mutu keamanan produk.
Dampak Bea Masuk 0% terhadap UMKM
Besar bea masuk MFN Indonesia sudah cukup kecil, rata-rata effective tariff rate sekitar 8,1%. Produk-produk yang mendapatkan fasilitas tarif 0% merupakan barang input, bahan baku, dan komponen industri yang sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha dalam negeri.
Produk Alat Kesehatan dan Farmasi AS
BPOM dan FDA memiliki kerja sama teknis dalam harmonisasi standar keamanan produk. Produk yang sudah melalui evaluasi ketat di AS tidak perlu diuji ulang di Indonesia.
Kewajiban TKDN
Kebijakan TKDN tetap berlaku dalam konteks pengadaan pemerintah. Barang yang dijual secara komersial di pasar nasional tidak dipersyaratkan TKDN secara umum.
PPN terhadap Perusahaan AS
Indonesia tetap mengenakan PPN terhadap kegiatan perusahaan AS. Pengenaan PPN tidak bersifat diskriminatif.
Ekspor Mineral Kritis
Indonesia tidak membuka ekspor bahan mineral kritis dalam bentuk mentah ke AS. Perjanjian ART mendorong kerja sama dalam pengolahan mineral kritis.
Kerja Sama Digital
Dalam ART, Indonesia menyetujui permintaan AS untuk tidak mewajibkan PPD bekerja sama dengan perusahaan pers melalui mekanisme lisensi berbayar. Namun, kewajiban bekerja sama tetap ada melalui bentuk kerja sama lain.
Kesepakatan Komersial
Beberapa kesepakatan komersial dalam ART meliputi pembelian produk energi, pesawat terbang, dan produk pertanian senilai miliaran USD.
Isu Keamanan dan Laut China Selatan
ART hanya membahas kesepakatan terkait perdagangan dan Investasi, tidak membahas isu keamanan atau Laut China Selatan.
