.CO.ID – JAKARTA.
Perkembangan konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat memberikan dampak signifikan terhadap sentimen pasar keuangan global. Saat ini, investor cenderung mengurangi eksposur pada aset berisiko dan beralih ke aset yang dianggap lebih aman seperti dolar AS dan emas. Hal ini mencerminkan pola perilaku risk-off yang sering muncul dalam situasi ketidakpastian geopolitik.
Menurut Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede, kondisi tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator. Pertama, pelemahan mata uang negara berkembang secara bersamaan, kedua, penguatan dolar AS, serta upaya sejumlah bank sentral termasuk Indonesia untuk melakukan stabilisasi di pasar valuta asing guna mencegah pelemahan lebih lanjut.
“Dalam fase awal seperti ini, arus dana asing ke pasar Indonesia lebih berpeluang tertekan dan didominasi oleh arus keluar modal karena ketidakpastian durasi konflik dan risiko gangguan perdagangan energi membuat pelaku pasar menahan penempatan dana baru pada aset negara berkembang,” ujar Josua.
Meski demikian, arah arus modal tidak selalu berlangsung satu arah dalam jangka panjang. Menurut Josua, kunci utamanya adalah apakah guncangan energi hanya bersifat sementara atau berubah menjadi gangguan yang berkepanjangan. Jika konflik mereda dan gangguan jalur energi tidak berlarut, tekanan pasar biasanya mulai surut dan sebagian arus dana dapat kembali mencari imbal hasil yang lebih menarik di negara berkembang. Namun, jika harga minyak bertahan tinggi dan ketidakpastian meningkat, mata uang Asia cenderung melemah karena mayoritas negara merupakan pengimpor minyak bersih.
Dalam konteks ini, prospek arus dana asing ke Indonesia dinilai lebih rapuh, terutama karena tekanan pada neraca eksternal dan ekspektasi kebijakan suku bunga. Josua menilai bahwa guncangan geopolitik biasanya cepat menekan sentimen di pasar saham Indonesia. Ketidakpastian meningkatkan premi risiko dan menekan proyeksi laba, terutama pada sektor yang sensitif terhadap biaya energi, logistik, dan daya beli.
Ia mencontohkan pengalaman konflik selama 12 hari pada Juni 2025, ketika saham Indonesia sempat terkoreksi cukup dalam sebelum pulih sebagian. Hal ini menunjukkan bahwa pasar saham sering menjadi jalur penyesuaian pertama ketika ketidakpastian meningkat. Meski demikian, terdapat diferensiasi antar sektor. Emiten yang diuntungkan dari kenaikan harga komoditas tertentu dapat lebih bertahan, meskipun secara agregat arus dana asing ke saham biasanya lebih volatil dibanding surat utang negara karena dipengaruhi sentimen dan ekspektasi laba.
Di pasar obligasi, kenaikan harga energi dapat memicu kekhawatiran inflasi dan mengurangi ruang penurunan suku bunga. Kondisi ini berpotensi mendorong kenaikan imbal hasil obligasi domestik sehingga harga obligasi turun dan memicu arus keluar dana asing, terutama pada tenor pendek yang paling sensitif terhadap ekspektasi suku bunga. Namun, apabila gejolak global mendorong pencarian aset defensif dan Indonesia dinilai mampu menjaga stabilitas melalui bauran kebijakan, obligasi pemerintah berpotensi kembali menarik minat investor setelah fase kepanikan mereda.
Namun, Josua menilai risiko saat ini cenderung lebih menantang dibanding tahun sebelumnya. Tekanan fiskal dan eksternal dinilai lebih ketat, karena kenaikan harga minyak dapat memperlebar kebutuhan subsidi dan kompensasi serta mengurangi ruang fiskal pemerintah. Dari sisi nilai tukar, dampak terhadap rupiah pada dasarnya mengikuti kondisi neraca eksternal dan persepsi risiko kebijakan. Kenaikan harga minyak akan meningkatkan nilai impor energi dan menekan transaksi berjalan.
Estimasi menunjukkan kenaikan 10% harga minyak dapat menurunkan neraca transaksi berjalan sekitar 0,1% dari produk domestik bruto (PDB). Jika konflik juga mengganggu rute pelayaran dan meningkatkan biaya angkut, tekanan eksternal dapat semakin bertambah. Tagihan biaya angkut tahunan Indonesia diperkirakan sekitar 0,5% dari PDB.
Dari sisi fiskal, kenaikan harga minyak 10% juga diperkirakan dapat memperlebar defisit fiskal sekitar 0,1% dari PDB setelah memperhitungkan dampak positif terhadap penerimaan negara. Kondisi ini membuat pasar semakin sensitif terhadap risiko pelebaran defisit kembar.
Untuk proyeksi nilai tukar, Josua memperkirakan dalam skenario dasar ketika tensi konflik tidak berkepanjangan, rupiah pada akhir 2026 berpotensi berada di kisaran Rp 16.675–Rp 16.775 per dolar AS, dengan rata-rata sepanjang tahun sekitar Rp16.755 per dolar AS. Namun dalam fase gejolak pasar, rupiah berpeluang mengalami pelemahan sementara hingga mendekati Rp 17.000 per dolar AS. Risiko yang lebih berat muncul jika harga minyak mendekati atau menembus US$ 100 per barel dan pemerintah harus menyesuaikan harga bahan bakar bersubsidi.
Dalam kondisi tersebut, dampak inflasi dari kenaikan harga energi berpotensi meluas ke biaya transportasi dan harga pangan. Hal ini dapat mempersempit ruang pelonggaran suku bunga dan membuat rupiah semakin rentan. Faktor yang perlu diwaspadai antara lain durasi dan intensitas gangguan jalur energi, persistensi kenaikan harga minyak, respons kebijakan domestik terkait subsidi dan harga energi, serta potensi pelebaran defisit transaksi berjalan dan defisit fiskal yang dapat memengaruhi keyakinan investor asing terhadap stabilitas rupiah dan aset keuangan Indonesia.
Di tengah eskalasi militer yang berpotensi mengganggu jalur energi dan logistik global, kebijakan moneter dunia juga cenderung lebih berhati-hati. Dunia menghadapi shock ganda, yakni pelemahan pertumbuhan akibat gangguan rantai pasok dan potensi kenaikan inflasi karena lonjakan biaya energi serta logistik. Tanda awalnya terlihat dari lonjakan harga minyak Brent yang diperdagangkan mendekati US$80 per barel, sementara pengapalan minyak dan gas di Selat Hormuz dilaporkan banyak tertahan sehingga meningkatkan biaya logistik dan risiko pasokan.
Karena Selat Hormuz merupakan jalur sempit yang menampung porsi besar perdagangan energi global, gangguan di kawasan tersebut dapat dengan cepat memengaruhi harga energi dan inflasi global. Dalam situasi seperti ini, bank sentral negara maju cenderung menunda rencana pelonggaran kebijakan dan lebih berhati-hati menjaga ekspektasi inflasi, meskipun permintaan terhadap aset aman seperti obligasi pemerintah AS masih meningkat.
Josua menambahkan bahwa pola arus modal yang paling umum dalam kondisi ketidakpastian global adalah pergeseran dana dari aset berisiko menuju safe haven, seperti dolar AS, obligasi pemerintah AS, dan emas. “Bagi Indonesia, konsekuensinya adalah tekanan pada nilai tukar dan ruang penurunan suku bunga yang lebih sempit,” pungkasnya.
