Arah Pembangunan Kota Malang Tahun 2027
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menegaskan bahwa arah pembangunan Kota Malang pada tahun 2027 akan difokuskan pada akselerasi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ini harus inklusif dan berkelanjutan, dengan penguatan layanan dasar serta infrastruktur pendukung produktivitas daerah. Hal ini disampaikan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 Kota Malang di Hotel Grand Mercure, Senin (30/3/2026).
Dalam paparannya, Wahyu Hidayat menyebut capaian kinerja makro Kota Malang menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Malang tercatat mencapai 85,55 atau menjadi yang tertinggi kedua di Jawa Timur. Sementara tingkat kemiskinan berada di angka 3,85 persen, menempatkan Kota Malang sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan terendah ketiga di provinsi tersebut.
Di sektor ekonomi, pertumbuhan Kota Malang mencapai 5,92 persen, bahkan berada di atas rata-rata provinsi dan nasional. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga menunjukkan peningkatan signifikan hingga Rp 108,15 triliun pada 2025. “Capaian kinerja makro semakin positif. Ini menjadi modal penting dalam mendorong pembangunan ke depan,” ujar Wahyu Hidayat.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks, seiring pertumbuhan penduduk, dinamika sosial, hingga disrupsi teknologi. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang adaptif dan kolaboratif. Dalam RKPD 2027, Pemkot Malang menetapkan sejumlah prioritas pembangunan, di antaranya penanggulangan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, peningkatan layanan kesehatan, serta perluasan akses pendidikan. Program tersebut juga diselaraskan dengan program strategis nasional.
Selain itu, Wahyu menekankan pentingnya transformasi sosial dan ekonomi melalui berbagai program unggulan, seperti pemberian beasiswa, pelaksanaan 1.000 event olahraga, seni, budaya, dan ekonomi kreatif, hingga alokasi dana pembangunan Rp 50 juta per RT. Upaya peningkatan kualitas layanan dasar juga dilakukan melalui implementasi Universal Health Coverage (UHC), penguatan infrastruktur perkotaan, penanganan banjir dan kemacetan, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
Di sektor ekonomi kreatif dan pariwisata, optimalisasi Malang Creative Center serta pengembangan kawasan Kayutangan Heritage menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan daya tarik Kota Malang sebagai destinasi wisata. Wahyu juga menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Berdasarkan data Musrenbang, tingkat akomodasi usulan masyarakat dalam RKPD 2027 mencapai 55 persen dari total usulan yang masuk, meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan Kota Malang yang mbois dan berkelas,” ujarnya. Dengan tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan melalui Penguatan Layanan Dasar dan Infrastruktur yang Mendukung Produktivitas Daerah”, Pemkot Malang optimistis mampu menjawab tantangan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
Potensi dan Tantangan Pembangunan Kota Malang
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita menilai Kota Malang memiliki sejumlah potensi yang bisa dioptimalkan. Setidaknya terdapat lima kekuatan utama yang dapat menjadi pendorong pembangunan ke depan. Pertama, sebagai kota pendidikan, Kota Malang memiliki sumber daya manusia yang melimpah dari berbagai perguruan tinggi. Potensi ini, kata dia, harus diiringi dengan kolaborasi intensif antar pemangku kepentingan serta penerapan hasil riset yang inovatif.
Kedua, sektor ekonomi kreatif yang dinilai berkembang pesat. Ia menyebut, daya tahan masyarakat Kota Malang cukup kuat, tercermin dari keberanian pelaku usaha dalam mengambil risiko. Namun, pemerintah daerah perlu memperkuat pendampingan dan distribusi produk agar tidak kehilangan potensi pasar. Ketiga, sektor pariwisata berbasis heritage yang dinilai belum digarap secara maksimal. Dengan posisi strategis serta kekayaan budaya dan gaya hidup masyarakat, Kota Malang dinilai memiliki peluang besar untuk mengembangkan pariwisata berbasis pengalaman.
Keempat, kuatnya modal sosial masyarakat atau solidaritas “arek-arek Malang” yang dinilai menjadi kekuatan dalam menjaga ketahanan sosial. Pemerintah, kata dia, cukup memberikan stimulus agar partisipasi masyarakat semakin optimal. Kelima, posisi strategis Kota Malang dalam jejaring wilayah yang memungkinkan penguatan distribusi logistik dan pengembangan ekonomi regional secara terkoordinasi.
Di sisi lain, Amithya juga menyoroti persoalan ketahanan pangan. Berdasarkan temuannya saat turun ke masyarakat pada momentum Ramadan, ia mendapati produktivitas lahan pertanian yang masih rendah. “Ada kelompok tani yang produksinya masih di bawah 20 persen, padahal seharusnya bisa maksimal. Ini harus dilihat secara luas, bagaimana ke depan ketahanan pangan kita,” ujarnya. Amithya menegaskan bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 harus mampu menjadikan Kota Malang sebagai daerah yang adaptif dan tangguh. Beberapa fokus yang perlu didorong antara lain penguatan ekonomi berbasis talenta muda, efisiensi energi, perlindungan daya beli masyarakat, serta percepatan transformasi layanan publik.
