Kebijakan WFH dan Pengawasan yang Ketat
Akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Telisa Aulia Falianty, menyoroti pentingnya pengawasan terhadap kebijakan Work From Home (WFH) yang diterapkan pemerintah. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) masyarakat. Meskipun kebijakan tersebut dianggap bagus, Telisa menekankan bahwa pengawasan harus dilakukan secara ketat agar tujuan penghematan BBM benar-benar tercapai.
“Harus ada pengawasan (kebijakan WFH tersebut),” ujar Telisa kepada Tribunnews Com, Sabtu (28/3/2026). Menurutnya, pengawasan perlu dilakukan agar masyarakat benar-benar mengerjakan pekerjaannya dari rumah, bukan justru memanfaatkan WFH untuk momen bepergian.
Jika hal tersebut terjadi, kata Telisa, yang ada justru penggunaan terhadap BBM tetap tinggi karena tidak adanya penghematan energi yang dilakukan dari sektor rakyat. “Karena bisa jadi (karena) WFH ada possibility liburan, wisata, jalan-jalan sama aja tidak hemat BBM,” ucap dia.
Realokasi Anggaran untuk Subsidi BBM
Lebih jauh, Telisa juga mendorong dilakukannya realokasi anggaran oleh pemerintah untuk subsidi BBM. Ia menyarankan bahwa program kerja yang memiliki anggaran besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dialihkan ke kebutuhan energi. “Nah program prioritas yang ada, yang besar-besar, itu memang harus lebih dikaji mana yang lebih bisa direalokasi. Walaupun tidak semua, mungkin sepuluh persennya saja yang direalokasi. Artinya tidak mengganggu kepada tujuan prioritas nasional,” ujarnya.
Telisa menegaskan bahwa pemerintah harus cermat dalam membuat kebijakan nantinya demi menjaga fiskal dalam negeri tetap aman. Jika harus menaikkan subsidi BBM, ia berharap upaya tersebut ditempuh di paling akhir, setelah seluruh opsi sudah dilakukan. “Jadi harus ketemu win-win-nya. Soalnya kalau yang ini nggak mau ngalah, itu nggak mau ngalah, ya susah juga kan, sedangkan kita tetap harus menyelamatkan APBN kita,” ucap dia.
Ancaman Krisis Energi Global
Konflik di Timur Tengah yang menyebabkan Iran menutup jalur distribusi minyak mentah dunia, Selat Hormuz, berpotensi menyebabkan krisis energi global. Beberapa negara tetangga Indonesia seperti Singapura, Vietnam, Kamboja hingga Filipina telah merespons dengan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Untuk Kamboja sendiri, harga BBM telah disesuaikan sebesar 10 persen ke angka USD1,05 per liternya. Sementara itu, Vietnam, Laos, dan Filipina yang merupakan negara berbasis industri telah menunjukkan tren kenaikan harga yang signifikan di kisaran 6 persen hingga 8 persen. Lonjakan di negara-negara ini sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harian pada Mean of Plot Singapore atau MOPS yang merupakan harga rata-rata produk minyak olahan di pasar-pasar Singapura yang menjadi acuan retail di Asia.
Kebijakan WFH sebagai Solusi Hemat BBM
Untuk mengurangi konsumsi energi seperti Bahan Bakar Minyak (BBM), Pemerintah Indonesia belum membuat keputusan kenaikan harga BBM tersebut. Pemerintah RI dilaporkan hanya tengah menyiapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang rencananya diberlakukan satu hari dalam sepekan, dengan opsi diperluas ke sektor swasta.
Kebijakan WFH sendiri disebut-sebut mampu menghemat konsumsi BBM hingga 20 persen, meski efektivitasnya masih menjadi perdebatan.
