Apa Itu Desil dan Mengapa Penting Diketahui?
Desil adalah istilah yang digunakan dalam statistik untuk membagi populasi menjadi sepuluh kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan. Setiap desil mewakili 10 persen dari total populasi, mulai dari desil 1 (kelompok paling miskin) hingga desil 10 (kelompok paling sejahtera). Sistem ini digunakan oleh pemerintah sebagai acuan dalam menentukan siapa yang layak menerima bantuan sosial (bansos).
Data desil didasarkan pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang menjadi dasar pengambilan keputusan dalam penyaluran bansos. Dengan memahami desil, masyarakat dapat mengetahui apakah mereka masih terdaftar sebagai penerima bansos atau tidak.
Berikut rincian dari setiap desil:
- Desil 1: 10 persen masyarakat termiskin (miskin ekstrem)
- Desil 2: Masyarakat miskin
- Desil 3: Hampir miskin
- Desil 4: Rentan miskin
- Desil 5: Pas-pasan atau mendekati kelas menengah
- Desil 6–10: Kelompok menengah ke atas, dianggap mampu, dan tidak diprioritaskan menerima bansos
Dengan sistem ini, pemerintah memastikan bahwa bantuan sosial tepat sasaran, yaitu diberikan kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan.
Pengaruh Desil Terhadap Penerimaan Bansos
Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 79/HUK/2025, kategori desil menentukan jenis bantuan yang bisa diterima oleh masyarakat. Berikut beberapa contohnya:
- Desil 1–4: Berhak menerima Program Kemitraan Keluarga Harapan (PKH)
- Desil 1–5: Berhak menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Program Sembako
- Desil 1–5: Berhak menerima Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan (PBI-JK)
- Desil 1–5: Berpotensi menerima bantuan ATENSI berdasarkan asesmen Kemensos
Sementara itu, masyarakat dengan desil di atas 5 tidak lagi menjadi prioritas karena dianggap lebih mampu. Namun, keputusan akhir tetap menunggu hasil verifikasi lapangan.
Selain itu, sejumlah daerah juga menggunakan data desil sebagai syarat jalur afirmasi sekolah. Hal ini bertujuan agar akses pendidikan lebih merata dan adil.
Siapa yang Tidak Lagi Layak Menerima Bansos?
Meskipun seseorang masuk dalam kategori desil penerima bansos, ada beberapa kondisi yang dapat membuatnya tidak lagi memenuhi syarat, antara lain:
- Alamat tidak ditemukan
- Data tidak valid atau belum terverifikasi
- Penerima meninggal dunia
- Berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, pejabat negara, atau pegawai BUMN/BUMD
- Anggota keluarga memiliki pekerjaan di kategori tersebut
Kebijakan ini dibuat agar bantuan benar-benar diberikan kepada keluarga yang berhak dan tidak disalahgunakan.
Cara Cek Desil Secara Online
Cara cek desil keluarga dapat dilakukan secara online melalui aplikasi Cek Bansos Kemensos. Untuk mengetahui Anda masuk desil berapa, pengguna wajib memiliki akun terlebih dahulu. Berikut langkah-langkahnya:
1. Melalui Aplikasi Cek Bansos
- Unduh aplikasi Cek Bansos di Play Store (Android) atau App Store (iPhone).
- Buka aplikasi, pilih Masuk, lalu login menggunakan username dan password yang sudah terdaftar.
- Jika belum memiliki akun, klik Buat Akun Baru, kemudian isi data seperti Nomor Kartu Keluarga (KK), NIK, foto KTP, dan swafoto dengan KTP, lalu pilih Buat Akun.
- Setelah akun aktif, login kembali.
- Masuk ke menu Profil.
- Sistem akan menampilkan informasi terkait Anda masuk desil berapa lengkap dengan data keluarga yang terdaftar.
2. Melalui Situs Resmi Cek Bansos
- Buka laman cekbansos.kemensos.go.id.
- Pilih provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.
- Masukkan nama lengkap sesuai KTP.
- Ketik kode captcha.
- Klik Cari Data.
- Jika terdaftar, sistem akan menampilkan jenis bansos, status penerima, hingga periode pencairan.
Selain itu, cara cek desil juga dapat dilakukan melalui situs Google dengan mencari “cekbansos kemensos go id”.
Kesimpulan
Desil adalah dasar utama penentuan penerima bansos di Indonesia berdasarkan tingkat kesejahteraan. Masyarakat yang berada di desil 1–5 masih berpeluang menerima bantuan seperti PKH, BPNT, dan PBI-JK, dengan prioritas terbesar di desil 1–4. Status desil bisa dicek melalui aplikasi atau situs resmi Cek Bansos Kemensos. Memastikan status desil penting agar penerima tidak kehilangan hak bantuan akibat data yang tidak diperbarui atau tidak valid.
