Visi Haji 2026 yang Berkeadilan dan Berempati
Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) telah merancang visi utama penyelenggaraan haji tahun 2026 dengan fokus pada keadilan, empati, dan dukungan terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan dan lansia. Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa visi ini harus menjadi dasar bagi seluruh petugas haji dalam menjalankan tugas mereka.
Pernyataan ini disampaikan oleh Dahnil saat memimpin apel pagi dalam agenda Diklat PPIH Arab Saudi Tahun 1447 H/2026 M di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, Sabtu (24/1/2026). Ia mengajak semua petugas untuk belajar dari pesan-pesan Rasulullah SAW dalam Haji Wada, yang penuh makna tentang kemanusiaan dan keadilan sosial.
“Dalam khutbah Haji Wada, Rasulullah SAW secara tegas menyampaikan pesan penting: jaga dan muliakan perempuan-perempuan kalian,” ujar Dahnil dalam keterangannya.
Tema Haji Ramah Lansia dan Perempuan
Tema Haji Ramah Lansia dan Perempuan menjadi landasan penting dalam perumusan kebijakan dan layanan haji Indonesia tahun 2026. Selain program Haji Ramah Lansia, pemerintah juga mengusung tema Haji Ramah Perempuan sebagai bentuk afirmasi nyata dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Data menunjukkan bahwa lebih dari 55 persen jemaah haji adalah perempuan, sementara sekitar 25 persen jemaah termasuk dalam kategori lansia. Mayoritas dari kelompok lansia tersebut juga merupakan perempuan. Fakta ini menuntut adanya layanan haji yang lebih sensitif, protektif, dan berperspektif gender.
“Tahun ini, atas perintah langsung Presiden Prabowo Subianto, Bapak Menteri menegaskan bahwa haji harus menjadi haji yang afirmatif—berpihak kepada perempuan dan berpihak kepada lansia,” kata Dahnil.
Komposisi Petugas Haji yang Lebih Inklusif
Sebagai bentuk konkret dari kebijakan tersebut, komposisi petugas haji tahun 2026 mencerminkan keberpihakan terhadap perempuan. Dahnil mengungkapkan bahwa sebanyak 33 persen petugas haji tahun 2026 adalah perempuan, jumlah terbesar sepanjang sejarah perhajian Indonesia.
“Ini bukan angka simbolik. Ini adalah yang tertinggi dalam sejarah. Kehadiran petugas perempuan sangat penting untuk memastikan jemaah perempuan dan lansia mendapatkan layanan yang aman, nyaman, dan bermartabat,” ucap dia.
Dahnil berharap, seluruh peserta Diklat PPIH Arab Saudi 2026 tidak hanya memahami tugas secara teknis, tetapi juga menjadikan nilai-nilai Haji Wada Rasulullah SAW sebagai ruh pelayanan kepada jemaah, sehingga penyelenggaraan haji 2026 menjadi humanis, berkeadilan, dan penuh kepedulian.
Pelunasan BPIH 2026 Sudah Tuntas 100 Persen
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, memastikan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 2026 secara nasional telah mencapai 100 persen per Jumat (9/1/2026). Artinya, sudah tidak ada lagi penundaan pelunasan ongkos haji, khususnya bagi jemaah di daerah yang sebelumnya terdampak bencana.
“Insyaallah tidak ada tunda. Jadi kalau ini mau data valid, besok atau nanti malam. Keseluruhan nasional. Ya per hari ini 100 persen,” ujar Wachid di Gedung DPR RI.
Menurutnya, capaian tersebut berlaku secara nasional. Provinsi Aceh yang sempat diperkirakan mengalami kendala pelunasan justru mencatatkan realisasi yang baik. “Aceh itu kemarin sudah di angka 90,8 persen. Kalau nasional hari ini sudah 100 persen, pasti Aceh juga sudah di atas 90 persen,” kata dia.
Selain Aceh, Wachid memaparkan capaian pelunasan di sejumlah provinsi lain yang sempat terdampak banjir. Sumatra Barat telah mencapai 100 persen, sementara Sumatra Utara berada di angka 95,64 persen. “Artinya sudah aman. Alhamdulillah, melihat fakta ini ternyata jemaah sudah mempersiapkan haji jauh-jauh hari,” ujarnya.
Dengan pelunasan yang telah tuntas, Wachid meminta Kementerian Haji segera memfokuskan perhatian pada tahapan persiapan berikutnya, terutama penetapan pemondokan jemaah. “Pemondokan saya sudah kasih tahu paling akhir tanggal 20 Januari ini pemondokan sudah 100 persen,” kata Legislator Gerindra itu.
