Kekhawatiran terhadap Stabilitas Pasar Keuangan Indonesia
Krisis pasar keuangan nasional memasuki fase krusial setelah Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman, resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada Jumat (30/1/2026). Pengunduran diri ini disebut sebagai bentuk tanggung jawab atas kondisi pasar saham yang bergejolak tajam dalam dua hari terakhir. Sebelumnya, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami tekanan hebat setelah pengumuman dari Morgan Stanley Capital International (MSCI). Keputusan tersebut memicu aksi jual besar-besaran oleh investor, yang berdampak pada anjloknya indeks dan meningkatnya volatilitas pasar.
Tidak hanya di BEI, gelombang pengunduran diri juga terjadi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Wakil Ketua Mirza Adityaswara, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Inarno Djajadi, serta Deputi Komisioner Pengawas Emiten dan Transaksi Efek I.B. Aditya Jayaantara, secara bersamaan menyatakan mundur dari jabatan masing-masing. Rangkaian pengunduran diri ini mengejutkan publik dan pelaku pasar.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara, menilai langkah tersebut sebagai sinyal kuat adanya tekanan politik dalam pengelolaan sektor keuangan nasional. Menurut Bhima, mundurnya pimpinan OJK tidak bisa dilepaskan dari wacana perubahan porsi investasi asuransi dan dana pensiun di pasar saham yang dinilai terlalu berisiko.
“Ada tekanan besar agar porsi investasi asuransi dan dana pensiun di saham dinaikkan dari sekitar 8 persen menjadi 20 persen. Seolah-olah instrumen itu dikorbankan untuk menahan arus keluar modal asing. Ini berisiko memunculkan kasus seperti Asabri jilid dua,” ujar Bhima, Sabtu (31/1/2026).
Ia menilai keputusan para pimpinan OJK tersebut sebagai bentuk kritik terbuka terhadap tekanan yang dinilai mengancam independensi lembaga pengawas keuangan. Bhima memperingatkan, dampak dari pengunduran diri massal ini berpotensi meluas dan mengguncang kepercayaan investor terhadap stabilitas sistem keuangan Indonesia.
“Ini menunjukkan kerapuhan tata kelola dan hilangnya independensi otoritas keuangan. Situasinya serius dan bisa memicu ketidakpercayaan investor, baik domestik maupun global,” jelasnya. Ia juga menilai sentimen negatif ini berisiko mendorong lembaga internasional untuk menurunkan minat investasi ke Indonesia, bahkan melakukan penyesuaian peringkat.
Tak hanya itu, Bhima memprediksi pasar saham masih berpotensi mengalami koreksi lanjutan dalam waktu dekat. “Awal pekan depan, risiko koreksi masih terbuka sebagai reaksi investor atas mundurnya pimpinan OJK dan BEI,” pungkasnya.
Situasi ini menjadi ujian besar bagi stabilitas pasar keuangan nasional, sekaligus tantangan bagi pemerintah untuk memulihkan kepercayaan publik dan menjaga independensi lembaga otoritas keuangan.
Penjelasan Menteri Keuangan
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara terkait mundurnya Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman, pada Jumat (30/1/2026) pagi. Purbaya menilai langkah pengunduran diri tersebut merupakan bentuk tanggung jawab yang tepat atas kesalahan fatal yang dilakukannya. Menurut Purbaya, mundurnya Iman berkaitan dengan ketidakmampuannya dalam merespons masukan dari lembaga indeks global, MSCI.
Kelalaian ini dinilai menjadi pemicu koreksi dalam yang dialami pasar modal Indonesia belakangan ini. “Tanggapan saya positif, itu sebagai bentuk tanggung jawab dia terhadap masalah yang timbul di bursa kemarin. Kesalahan fatal dia di situ, tidak mem-follow-up masukan atau pertanyaan dari MSCI, sehingga kita mengalami koreksi yang dalam,” ujarnya saat ditemui di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026).
Purbaya mengungkapkan, jika masalah di bursa tersebut tidak segera dibenahi, persepsi investor terhadap stabilitas ekonomi nasional bisa terganggu. Padahal, ia mengklaim pemerintah sedang bekerja keras memperbaiki ekonomi. Ia menegaskan bahwa pembersihan di lembaga negara sedang gencar dilakukan.
Ia mencontohkan telah mencopot 35 orang di Bea Cukai dan berencana menggeser 70 pegawai pajak yang kedapatan “bermain”, ke tempat yang lebih sepi pada minggu depan. “Jadi kita melakukan perbaikan yang sungguh-sungguh. Perbaikan fondasi perekonomian betul-betul dilakukan dan sedang terjadi. Kita juga komunikasi dekat dengan bank sentral agar likuiditas pasar cukup untuk ekonomi tumbuh 6 persen tahun ini,” tegasnya.
Terkait dampak mundurnya Dirut BEI ke kantong negara, Purbaya memastikan tidak ada pengaruh negatif terhadap fiskal. Sebaliknya, ia berkelakar bahwa pemerintah justru diuntungkan dari sisi penerimaan pajak pribadi yang bersangkutan. “Enggak ada dampak ke fiskal. Saya untung kalau dia mundur dia bayar pajak. Bukan saya juga yang bayar gajinya. Kalau saya pikir ini justru sinyal yang positif,” imbuhnya.
Ia meyakini langkah tegas ini akan memberikan kepastian bagi investor, baik di pasar modal maupun sektor riil (Foreign Direct Investment/FDI). Investor dinilai akan melihat bahwa pemerintah menangani masalah dengan cepat dan serius. Bagi Purbaya, pengunduran diri ini merupakan momentum bagi pasar untuk kembali pulih. “Wah ini positif. Kalau orang yang mengerti mah, buy, serok-serok!” pungkasnya.
