Kampus Negeri di Pidie: Harapan Masyarakat dan Tantangan yang Menghadang
Kabupaten Pidie, dengan jumlah penduduk lebih dari 456.000 jiwa, hingga kini belum memiliki kampus negeri. Kondisi ini terasa janggal bila dibandingkan dengan daerah lain di Aceh, seperti Aceh Utara, Lhokseumawe, Langsa, Aceh Barat, apalagi Banda Aceh dan Aceh Besar, yang telah lama memiliki perguruan tinggi negeri sebagai pusat pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Padahal, Pidie dikenal sebagai salah satu daerah bersejarah dan berpengaruh di Aceh, dengan tradisi intelektual, keagamaan, dan pergerakan sosial yang kuat. Ironisnya, justru ada kampus negeri yang induknya di kabupaten lain, membuka cabang di Pidie. Tentu tidak ada yang salah. Hanya memberikan makna, ada kebutuhan masyarakat akan hadirnya kampus negeri.
Salah satu kampus yang didorong untuk penegerian adalah Perguruan Tinggi Islam (PTI) Al-Hilal Sigli, yang berdiri sejak 1967. Ini adalah salah satu kampus tertua di Aceh. Selama hampir enam dekade, kampus ini telah melahirkan banyak sarjana yang kini berkiprah di pemerintahan maupun sektor swasta. Namun, statusnya yang masih swasta membuat daya dukung dan fasilitasnya terbatas. Penegerian PTI Al-Hilal bukan hanya soal status, melainkan pengakuan atas kontribusi panjang kampus ini bagi masyarakat Pidie dan Aceh secara keseluruhan. Bupati Pidie, Sarjani Abdullah, bersama jajaran DPRK dan Sekda, sebagaimana diberitakan Serambi Indonesia, kemarin, telah menyatakan komitmen penuh untuk menegerikan PTI Al-Hilal Sigli. Bahkan, Pemkab siap menyediakan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana kampus. Ketua Yayasan PTI Al-Hilal, Abdullah Ali, juga menegaskan kesiapan yayasan menyerahkan aset kampus demi kelancaran proses penegerian. Dukungan ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan kampus negeri.
Penegerian PTI Al-Hilal adalah harapan besar masyarakat Pidie. Dengan status negeri, kampus ini akan lebih mudah mendapatkan dukungan anggaran, tenaga pengajar berkualitas, serta fasilitas modern. Hal ini akan membuka akses pendidikan tinggi yang lebih luas bagi anak-anak Pidie, sekaligus menarik minat mahasiswa dari luar daerah. Kampus negeri di Pidie akan menjadi motor penggerak pembangunan sumber daya manusia, yang pada akhirnya memperkuat daya saing daerah.
Selain PTI Al-Hilal, Pidie juga memiliki Universitas Jabal Ghafur (Unigha), yang telah lama menjadi salah satu pusat pendidikan tinggi di daerah ini. Unigha memiliki potensi besar untuk ikut dinegerikan, meskipun masih banyak persoalan internal yang dihadapi. Jika Al-Hilal dan Jabal Ghafur sama-sama mendapat status negeri, maka Pidie akan memiliki dua pilar pendidikan tinggi yang kokoh, memperkuat posisi daerah ini sebagai pusat intelektual di Aceh. Kehadiran kampus negeri di Pidie bukan hanya soal pendidikan. Ia akan membawa dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Kampus negeri akan berakibat tumbuhnya usaha kecil di sekitar kampus, meningkatnya mobilitas akademik, serta terbukanya peluang kerja bagi tenaga pengajar dan staf. Lebih jauh, kampus negeri akan mengurangi beban biaya pendidikan bagi keluarga di Pidie yang selama ini harus menyekolahkan anak ke luar daerah.
Komiten pemerintah daerah dan yayasan sudah jelas. Kini, bola ada di tangan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pendidikan. Penegerian kampus bukanlah proses instan. Dengan dukungan politik dan administratif yang kuat, PTI Al-Hilal Sigli dan Universitas Jabal Ghafur bisa segera berubah status menjadi kampus negeri. Kita berharap Pidie tidak boleh terus tertinggal. Dengan jumlah penduduk yang besar, sejarah panjang pendidikan, dan dukungan penuh dari pemerintah daerah serta masyarakat, penegerian kampus di Pidie adalah kebutuhan mendesak. Baik Al-Hilal maupun Jabal Ghafur, keduanya layak menjadi kampus negeri. Kehadiran kampus negeri di Pidie bukan sekadar simbol, melainkan fondasi masa depan generasi muda, sekaligus investasi jangka panjang bagi kemajuan Aceh.
Isu Terkini di Aceh
Kader PKS Diminta Jadi Pelayan Rakyat
Pernyataan tersebut sering kali dianggap sebagai seruan di atas kertas, tanpa tindakan nyata yang diikuti.
Gibran Berpidato Pakai Bahasa Inggris di KTT G20 Afrika Selatan
Beberapa orang menyebut bahwa yang penting adalah substansi dari pidato tersebut, bukan bahasa yang digunakan.
Bertemu Langsung, Trump Puji Wali Kota New York Mamdani
Pujian ini dianggap sebagai hal biasa bagi seorang politisi yang terbiasa ‘bersilat lidah’.
