Anggaran Pemulihan Pascabencana di Aceh dan Sumut Mencapai Triliunan Rupiah
Pemulihan pascabencana di Aceh memerlukan anggaran besar. Anggaran pemulihan pascabencana di Aceh mencapai Rp25,41 triliun dan Sumut Rp12,8 triliun. Ribuan rumah rusak, jaringan komunikasi dan infrastruktur masih dipulihkan.
Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut bahwa pemulihan pascabencana banjir bandang dan tanah longsor di provinsi-provinsi di pulau Sumatra, khususnya di Aceh, memerlukan anggaran besar sekitar Rp 25,41 triliun dan Rp 12,8 triliun untuk Sumut. Pernyataan ini disampaikan Kepala BNPB, Suharyanto, dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan kementerian/lembaga terkait di Pangkalan Udara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu (7/12/2025).
Angka tersebut merupakan estimasi awal dengan data yang masih bersifat dinamis dan bisa berubah seiring proses pendataan, evaluasi kerusakan, serta relokasi dan rehabilitasi infrastruktur. “Angka itu masih dinamis, akan terus diperbarui sesuai kondisi di lapangan,” ujar Suharyanto.
Fokus Pemulihan: Dari Komunikasi Darurat Hingga Rekonstruksi Infrastruktur
Suharyanto menjelaskan, di tengah kondisi kritis setelah bencana, ada prioritas penanganan yang mendesak tidak hanya perbaikan fisik seperti jalan dan jembatan, tetapi juga pemulihan jaringan komunikasi. Menurutnya, tanpa konektivitas, distribusi bantuan, koordinasi penyelamatan, serta pendataan korban dan korban kehilangan sulit dijalankan.
“Yang penting sekarang, tidak ada lagi masyarakat Aceh yang sama sekali tidak dapat berkomunikasi,” tegasnya. Beberapa wilayah di Aceh disebut masih sangat bergantung pada solusi sementara seperti internet satelit darurat. Pemerintah telah memfokuskan pemulihan secara bertahap: dari konektivitas dan layanan dasar, hingga rekonstruksi permanen.
Kerusakan Masif: Rumah, Fasilitas Publik, dan Layanan Dasar
Menurut data sementara BNPB per Minggu malam, tercatat 37.546 rumah di daerah terdampak mengalami kerusakan mulai dari rusak ringan hingga rusak berat. Sebagian rumah bahkan hilang tersapu banjir bandang. Kerusakan tidak hanya terjadi pada permukiman warga, tetapi juga pada fasilitas publik: jembatan, jalan, sekolah, tempat ibadah, puskesmas, rumah sakit, hingga infrastruktur irigasi dan pertanian.
Pemerintah pusat telah menginstruksikan kementerian teknis untuk segera mulai rehabilitasi agar layanan dasar masyarakat bisa kembali normal. Salah satu langkah konkret disampaikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang menyatakan akan mempercepat perbaikan jalan dan jembatan vital, agar akses transportasi dan logistik bisa pulih secepatnya. Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bekerja sama dengan operator telekomunikasi untuk mengembalikan layanan komunikasi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Mereka juga mendistribusikan solusi darurat seperti internet satelit dan memperbaiki BTS yang rusak.
Sumatra Utara & Provinsi Lain Butuh Dana Puluhan Triliun Juga
Tak hanya Aceh, pemulihan di provinsi lain turut diberi perhatian. Menurut Suharyanto, untuk wilayah di Sumatera Utara (Sumut), dibutuhkan anggaran sekitar Rp 12,8 triliun untuk rekonstruksi dan rehabilitasi infrastruktur terdampak banjir dan longsor. Beberapa kabupaten di Sumut masih terisolir akibat kerusakan jalan dan terputusnya akses logistik dan bantuan banyak dikirim melalui jalur udara hingga jalan darat bisa diperbaiki.
Tantangan Pemulihan: Koordinasi, Anggaran, dan Infrastruktur Darurat
Situasi pascabencana di Sumatra menunjukkan bahwa pemulihan tidak sederhana. Tantangan yang dihadapi antara lain:
- Infrastruktur komunikasi dan listrik rusak, sehingga koordinasi penyelamatan dan distribusi bantuan terhambat.
- Ribuan rumah dan fasilitas publik rusak berat, memerlukan perencanaan dan biaya besar untuk rekonstruksi.
- Akses transportasi terganggu jalan dan jembatan rusak yang memperlambat distribusi bantuan dan mobilitas warga.
- Proses pendataan korban, rumah rusak, dan kebutuhan masyarakat harus terus diperbarui di tengah kondisi darurat.
Pemerintah berharap dengan skema rehabilitasi dan rekonstruksi cepat, serta dukungan berbagai kementerian dan lembaga, proses pemulihan bisa berjalan lebih efektif. Menteri terkait telah diperintahkan oleh Presiden Prabowo untuk memprioritaskan pemulihan total mulai dari kebutuhan darurat hingga pembangunan kembali jangka panjang.
Pelajaran Pasca-Bencana & Pentingnya Infrastruktur Tahan Bencana
Para ahli dan pejabat berkata bahwa bencana kali ini menggambarkan betapa pentingnya membangun infrastruktur yang tahan terhadap bencana dari rumah, jembatan, jaringan listrik, hingga sistem komunikasi. Banyak rekomendasi datang untuk memperkuat sistem tanggap darurat di masa depan, termasuk:
- Membangun jembatan tahan gempa dan banjir.
- Menguatkan tanggul, drainase, dan sistem irigasi agar curah hujan ekstrem tidak langsung merusak lahan dan permukiman.
- Memastikan layanan komunikasi darurat tersedia, misalnya melalui satelit atau sistem alternatif jika BTS rusak.
- Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan penyebaran informasi cuaca ekstrem.
Penelitian global tentang pemulihan pascabencana mendorong pendekatan terintegrasi: bukan sekadar membangun kembali, tapi membangun “lebih baik” (build back better), dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Pascabencana besar yang melanda Aceh, Sumut, dan Sumbar, pemerintah telah menetapkan anggaran awal sebesar Rp 25,41 triliun untuk memulihkan Aceh, ditambah Rp 12,8 triliun untuk Sumut. Fokus pemulihan bukan hanya pada infrastruktur fisik, tetapi juga konektivitas, layanan dasar, dan fasilitas publik.
Pemulihan ini menjadi tantangan besar, namun pemerintah menjanjikan langkah cepat: mulai dari perbaikan jalan, jembatan, rumah, hingga jaringan komunikasi. Jika dijalankan dengan baik dan disertai partisipasi aktif masyarakat, harapan baru bagi warga terdampak bencana untuk bangkit kembali bisa terwujud. Namun pemerintah juga menekankan bahwa proses ini panjang dan kompleks data terus berubah, dan dukungan kolektif dibutuhkan untuk memastikan pemulihan tepat guna dan berkelanjutan.
