Keluhan Mahasiswa Unmul terkait Beasiswa Gratispol
Beberapa mahasiswa Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda mengeluhkan adanya ketidakjelasan dalam penerapan beasiswa Gratispol yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Masalah ini muncul ketika mereka ingin mengurus Kartu Rencana Studi (KRS) di semester genap.
Pengalaman Mahasiswa yang Mengeluh
Novi M, seorang mahasiswa angkatan 20205 dari Fakultas Pertanian Unmul, mengungkapkan pengalamannya. Ia menyebutkan bahwa saat memasuki semester awal, ia tidak dikenakan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) senilai Rp3 juta. Namun, ketika hendak mengurus KRS untuk semester kedua, tagihan UKT dari semester sebelumnya muncul kembali.
“Saya bingung karena sudah mendapat program Gratispol, tapi kok masih dibebankan biaya. Batas pengurusannya juga hingga akhir Januari,” katanya.
Di dalam sistem pengurusan perkuliahan, tidak ada informasi tentang tagihan yang belum terbayar. Selama semester satu, bahkan tidak ada notifikasi apakah mahasiswa mendapatkan atau tidak program Gratispol. Pihak kampus dan Pemprov Kaltim juga tidak memberi informasi apa pun.
Kebingungan Mahasiswa Lain
Alex, seorang mahasiswa tingkat akhir di salah satu fakultas Unmul, juga merasa bingung. Ia mengatakan bahwa pembayaran UKT bagi mahasiswa ber-KTP Kaltim ditunda oleh kampus, tetapi ada yang tidak lolos verifikasi dan diberitahukan di semester berikutnya saat mengurus KRS.
“Jika kita tidak lolos, berarti bayarnya dobel. Ini seperti memberi harapan palsu saja,” ujarnya.
Respons dari Pihak Rektorat Unmul
Irman Irawan, perwakilan Tim Gratispol di Unmul Samarinda, menjelaskan bahwa beberapa keluhan mahasiswa terkait KRS disebabkan oleh disinformasi. Menurutnya, pihak kampus dan Pemprov Kaltim sepakat menunda pembayaran UKT, bukan menggratiskannya.
Data mahasiswa yang ber-KTP Kaltim dikirim ke Pemprov untuk diverifikasi. Jika mahasiswa tidak mendaftar di halaman Gratispol, maka akan diberi tagihan. Verifikasi dilakukan oleh Disdukcapil, bukan oleh kampus.
“Pihak Unmul hanya memberikan data awal. Finalisasi ada di Pemprov dan tim Gratispol sebagai penentu penerima program,” jelas Irman.
Ia menegaskan pentingnya mahasiswa melaporkan diri ke pengelola program Gratispol agar terdata. Dalam Pergubnya, minimal 3 tahun ber-KTP Kaltim diperlukan. Banyak mahasiswa yang berasal dari daerah lain, sehingga harus membayar dua kali.
Persyaratan dan Proses Verifikasi
Untuk semester dua, mahasiswa angkatan 2025 diminta melaporkan diri ke halaman Gratispol dengan mencantumkan atau mengupload Kartu Hasil Studi (KHS). Hal ini penting untuk mengetahui apakah mahasiswa masih aktif.
Verifikasi kembali akan dilakukan oleh Pemprov, bukan oleh kampus. Jika mahasiswa lambat mendaftar dan halaman Gratispol ditutup, maka harus membayar akhirnya.
“Banyak laporan bahwa banyak yang belum melaporkan diri. Mestinya harus melaporkan agar diketahui masih aktif berkuliah,” tambah Irman.
Penjelasan tentang Pengembalian Dana UKT
Di sistem AIS milik Unmul, mahasiswa menerima pemberitahuan adanya pengisian data pengembalian dana UKT yang sempat dibayarkan pada tahun 2025 lalu untuk mahasiswa baru. Mahasiswa diminta mengisi nomor rekening agar sistem refund atau pengembalian dana yang sudah terlanjur saat membayar UKT di semester awal.
Irman menggarisbawahi bahwa pengembalian dana UKT sudah dilakukan sesuai dengan UKT yang dibayarkan. Misalnya, jika UKT kedokteran ditanggung Rp15 juta, maka mahasiswa yang UKT-nya Rp20 juta akan dikembalikan sebesar Rp15 juta, sementara sisanya ditanggung sendiri.
Kesimpulan
Masalah beasiswa Gratispol yang dialami oleh beberapa mahasiswa Unmul Samarinda menunjukkan pentingnya komunikasi yang jelas antara kampus dan Pemprov Kaltim. Dengan adanya verifikasi yang dilakukan oleh Disdukcapil dan tim Gratispol, mahasiswa diharapkan lebih waspada dan proaktif dalam mengajukan diri ke halaman Gratispol agar tidak terkena tagihan UKT yang tidak seharusnya.
