Dukungan Orang Tua terhadap Program MBG Selama Ramadan
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) selama bulan Ramadan mendapat respons positif dari sejumlah orang tua siswa. Meski ada penyesuaian dalam distribusi makanan, mereka tetap mendukung keberlanjutan program tersebut sebagai upaya menjaga kesehatan dan asupan gizi anak-anak.
Menu Siap Santap Berubah Menjadi Makanan Kemasan
Berdasarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2026 yang dikeluarkan Badan Gizi Nasional (BGN), menu siap santap diubah menjadi makanan kemasan sehat dengan masa simpan lebih lama. Hal ini bertujuan agar siswa dapat mengonsumsinya saat berbuka puasa tanpa khawatir tentang kualitas atau daya tahan makanan.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIY, Suhirman, menegaskan bahwa skema distribusi tidak dihentikan, melainkan disesuaikan secara teknis. “Skenario yang kemarin tetap ada dari SPPG (Satuan Pelayanan Program Gizi). Itu biasanya nanti akan ada koordinasi antara pihak sekolah dengan SPPG. Ada, tetap diberikan,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya melakukan pemantauan langsung ke sekolah-sekolah guna memastikan standar gizi dan higienitas terpenuhi. Pendistribusian makanan kemasan direncanakan tetap dilakukan pada jam operasional sekolah agar siswa dapat membawa pulang paket tersebut untuk dikonsumsi saat berbuka.
Catatan Orang Tua terhadap Pelaksanaan Program
Di tingkat orang tua, dukungan terhadap kebijakan tersebut disertai sejumlah catatan. Oktaviana (34), ibu rumah tangga, menyatakan bahwa keberlanjutan MBG penting untuk menjaga asupan gizi anak, meskipun terdapat penyesuaian selama bulan puasa.
“Sebagai orang tua, saya pada prinsipnya mendukung kebijakan Disdikpora DIY untuk tetap menjalankan program MBG selama Ramadan. Program ini kan tujuannya untuk memastikan kebutuhan gizi anak-anak tetap terpenuhi, dan itu tidak boleh berhenti hanya karena penyesuaian waktu makan,” ujarnya.
Namun, ia menekankan bahwa perubahan bentuk distribusi menjadi makanan kemasan menghadirkan tantangan baru, terutama terkait penyimpanan di sekolah. “Saya berharap pengawasan kualitas benar-benar diperketat. Makanan kemasan memang lebih tahan lama, tetapi justru di situ tantangannya, apakah penyimpanannya di sekolah sudah sesuai standar?”
Oktaviana juga menyoroti aspek kenyamanan anak selama berpuasa. Menurut dia, pembagian makanan pada siang hari berpotensi menjadi distraksi bagi siswa yang sedang menahan lapar dan dahaga. “Mungkin bisa dipertimbangkan pembagian menjelang pulang sekolah agar lebih efektif.”
Tuntutan Transparansi dan Akuntabilitas
Pandangan serupa disampaikan Wulansari, ibu asal Bantul. Ia mendukung niat baik pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan program, tetapi menilai transparansi dan akuntabilitas harus diperkuat, terutama karena ada perubahan teknis dalam pengemasan dan distribusi.
“Harapan saya ada transparansi anggaran. Mengubah makanan siap santap menjadi kemasan sehat tentu ada konsekuensi biaya—baik dari sisi pengemasan, distribusi, maupun pengawasan kualitas. Apakah anggarannya tetap efisien? Apakah ada audit khusus selama Ramadan?” ujarnya.
Ia juga mengusulkan agar proses monitoring tidak hanya dilakukan secara internal oleh dinas, melainkan melibatkan komite sekolah atau perwakilan orang tua. “Saya juga menilai monitoring harus melibatkan komite sekolah atau perwakilan orang tua. Jangan hanya mengandalkan laporan internal.”
Wulansari berharap tersedia mekanisme pengaduan yang mudah diakses apabila ditemukan kendala di lapangan. “Yang saya khawatirkan adalah program bagus di atas kertas, tetapi pengawasan longgar. Anak-anak adalah kelompok rentan, jadi standar keamanan pangan tidak boleh ditawar.”
Penyesuaian Teknis dalam Distribusi Makanan
Menurut Suhirman, penyesuaian teknis dalam distribusi makanan dilakukan untuk memastikan keberlanjutan program selama Ramadan. Makanan kemasan akan diberikan kepada siswa pada jam operasional sekolah agar mereka dapat membawa pulang paket tersebut atau menyimpannya untuk dikonsumsi saat berbuka.
Selain itu, Disdikpora DIY juga memperhatikan sekolah-sekolah dengan populasi siswa nonmuslim. Penyaluran MBG di sekolah tersebut akan didasarkan pada pendataan kebutuhan riil di lapangan guna menghormati keberagaman dan toleransi antarumat beragama.
“Ya, nanti didata. Apakah siswanya meminta untuk langsung dimakan di situ, atau bisa disamakan dengan kebijakan dari sekolah muslim untuk menghormati yang berpuasa,” katanya.
