Kritik terhadap Pendekatan Ideologis dalam Analisis Politik
Sebagai seorang pemerhati sosial di Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), dan mantan Ketua HMI Cabang Ujungpandang, saya merasa perlu untuk menyoroti pendekatan yang digunakan oleh Syahganda Nainggolan dalam mengkaji “genetika politik” Presiden Prabowo Subianto. Pendekatan ini menimbulkan banyak tanda tanya besar, karena terdapat inkonsistensi yang jelas dalam upayanya membedah isu tersebut.
Pada awalnya, Syahganda melabeli Prabowo sebagai sosialis tulen demi menghormati warisan pemikiran ayahnya, Soemitro Djojohadikusumo. Namun, hanya dalam hitungan hari, ia berubah pandangan dan mulai memuja Prabowo sebagai pembawa panji kapitalisme dengan konotasi positif. Ia mencoba meramu dikotomi ini dengan narasi “mengambil yang terbaik dari keduanya,” tetapi tanpa penjelasan epistemologis yang kuat. Akibatnya, posisi Prabowo menjadi kabur—seperti identitas yang kehilangan akar, bermutasi secara instan dari satu kutub ke kutub lainnya demi tuntutan panggung.
Jadilah seperti waria di Karebosi: siang jadi “Tono” dan malam jadi “Tini”. Kekacauan berpikir ini sebenarnya cermin dari gejala global yang disebut workism. Pasca Perang Dingin, runtuhnya komunisme melahirkan era The End of Ideology sebagaimana dirumuskan Daniel Bell. Di sisi lain, memudarnya peran agama dalam ranah sosial (post-christianism) menciptakan kekosongan makna. Akibatnya, muncullah “ideologi-ideologi” (dengan “i” kecil) yang mencoba mengisi ruang hampa tersebut—mulai dari gaya hidup hingga pola makan vegetarian yang dipuja layaknya keyakinan semi-religius.
Konstruksi berpikir inilah yang tampaknya menjangkiti sebagian intelektual kita, termasuk Syahganda. Namun, kita perlu menyadari bahwa model kepemimpinan ideologis yang hitam-putih ala Syahganda sudah usang. Dikotomi kapitalis vs sosialis seharusnya sudah end game. Di tengah realitas digital yang eksponensial dan serba kompleks, arah bangsa tidak bisa lagi dipandu oleh peta tua yang hanya mengenal dua warna.
Dunia hari ini tidak butuh teolog ideologi, melainkan pemimpin yang berpijak pada realitas (based on reality). Logika kepemimpinannya harus mengikuti kaidah-kaidah ushul fikih, di mana maslahat (manfaat publik) dan mudharat (risiko kerugian) menjadi variabel utama dalam setiap pengambilan keputusan. Kepemimpinan seperti ini tidak tunduk pada teks ideologi yang kaku, melainkan pada dinamika sosial yang senantiasa bergerak.
Mari belajar dari Deng Xiaoping, sosok yang ironisnya sering kali dirujuk oleh Syahganda sendiri. Deng adalah antitesis dari romantisme ideologis Mao Zedong. Bagi Deng, perdebatan warna bulu kucing—apakah hitam atau putih—adalah kesia-siaan intelektual. “Tidak penting warna kucingnya, yang penting ia bisa menangkap tikus.” Kalimat legendaris ini adalah maklumat bahwa pragmatisme demi kesejahteraan rakyat jauh lebih mulia ketimbang kesetiaan buta pada dogma.
China bisa menjadi raksasa ekonomi dunia justru karena mereka berani bertindak “otoriter” dalam manajemen pembangunan namun cair dalam menyerap mekanisme pasar. Tentu saja, ini bukan berarti kita mengabaikan demokrasi. Namun, kita harus jujur bahwa demokrasi hanyalah instrumen (wasilah), bukan tujuan akhir (ghayah). Demokrasi hanyalah salah satu bentuk maslahat di antara sekian banyak maslahat lainnya.
Relasinya tidak selalu linear; terkadang ia harus berbenturan dengan kebutuhan akan stabilitas politik sebagai prasyarat pembangunan ekonomi. Di titik inilah diperlukan fleksibilitas moderat untuk menentukan skala prioritas. Dalam kasus pemberantasan korupsi yang sudah akut sebagai misal, rakyat tidak butuh debat prosedur yang bertele-tele di parlemen. Pemerintah justru dituntut untuk lebih “berani” (bahkan jika harus dicap otoriter) melalui instrumen hukum yang cepat seperti Perppu.
Dalam kondisi darurat korupsi, tindakan lugas yang segera adalah keniscayaan. Toh, masih tersedia mekanisme di parlemen untuk kemudian menguji Perppu tersebut, layak diundangkan atau harus ditolak. Menunggu restu parlemen yang tambun dan lamban hanya demi memuaskan “asas prosedural” yang disyaratkan dalam demokrasi, sering kali justru memperpanjang masa hidup mudharat korupsi itu sendiri.
Daripada sibuk mencari label apakah Prabowo seorang sosialis atau kapitalis, jauh lebih relevan untuk bertanya: apakah kebijakan yang diambil mampu menangkap “tikus-tikus” dari persoalan yang membelenggu bangsa ini? Jika jawabannya adalah kemaslahatan rakyat, maka perdebatan warna bulu ideologinya menjadi tidak relevan lagi.
