Peran Indonesia dalam Board of Peace dan Perspektif Tokoh-Tokoh Penting
Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, Maruf Amin, memberikan pernyataan terkait keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mengikuti Board of Peace yang diinisiasi oleh mantan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Dalam pernyataannya, Maruf menekankan bahwa tujuan utama dari partisipasi Indonesia dalam forum ini adalah menjaga target kemerdekaan Palestina.
Sejak tahun 1955, Indonesia telah menyatakan dukungan penuh terhadap kemerdekaan Palestina. Hal ini juga diperkuat dengan dukungan terhadap solusi dua negara (Two-State Solution) dalam konflik Israel-Palestina. Solusi ini bertujuan menciptakan perdamaian abadi antara kedua belah pihak dengan berdirinya dua negara berdaulat secara berdampingan.
Maruf Amin menegaskan bahwa sepanjang keputusan untuk bergabung dengan Board of Peace tersebut dapat mempercepat proses kemerdekaan Palestina, maka hal itu tidak menjadi masalah. Namun, ia menilai penting untuk melakukan pengkajian lebih lanjut mengenai apakah forum ini benar-benar memiliki arah yang sesuai dengan tujuan tersebut.
Penilaian SBY terhadap Board of Peace
Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), memberikan pandangan terkait Board of Peace. Menurutnya, forum ini memiliki potensi untuk menggantikan peran PBB karena adanya dominasi signifikan dari Donald Trump sebagai Chairman. SBY menilai bahwa relasi kuasa dalam Board of Peace sangat dominan, karena hanya satu orang yang memiliki kendali mutlak atas keputusan anggota dewan.
Ia juga menyampaikan bahwa PBB sendiri memiliki banyak kelemahan, terutama karena adanya lima negara dengan hak veto. Meskipun demikian, SBY menilai bahwa Board of Peace justru memiliki kelemahan yang lebih besar karena hanya satu orang yang memiliki kontrol penuh.
Israel Resmi Bergabung dalam Board of Peace
Di tengah perdebatan tentang partisipasi Indonesia dalam Board of Peace, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, resmi mengumumkan bahwa negaranya akan bergabung dalam Dewan Perdamaian. Pengumuman ini disampaikan dalam sidang kabinet di Yerusalem pada Kamis (12/2/2026).
Netanyahu menyatakan bahwa keikutsertaan Israel dalam dewan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan kepentingan keamanan nasional tetap terjaga. Ia juga menegaskan bahwa keterlibatan Israel tidak akan mengurangi hak kedaulatan mereka dalam mengambil tindakan militer jika diperlukan.
Dalam pidatonya, Netanyahu memberikan sinyal bahwa Board of Peace akan menjadi platform untuk membahas rencana pasca-perang di Gaza. Israel tetap bersikeras pada tuntutan demiliterisasi total di Jalur Gaza sebelum proses rekonstruksi berskala besar dapat dilakukan.
Kebijakan dan Tantangan dalam Konflik Timur Tengah
Board of Peace diharapkan menjadi mekanisme negosiasi di luar jalur konvensional PBB untuk menyelesaikan konflik di Timur Tengah. Namun, tantangan utamanya adalah bagaimana memastikan bahwa forum ini benar-benar mampu menciptakan perdamaian yang adil dan berkelanjutan.
Kehadiran Israel dalam dewan ini menunjukkan komitmen Washington untuk memperkuat hubungan diplomatik dengan Tel Aviv. Di sisi lain, partisipasi Indonesia dalam Board of Peace masih menjadi topik pembahasan yang mendalam, terutama terkait kebijakan luar negeri dan tujuan kemerdekaan Palestina.
