Desakan agar Indonesia Keluar dari Board of Peace (BoP) Meningkat
Sejumlah pihak mulai mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk segera menarik diri dari keanggotaan Board of Peace (BoP), setelah terjadi serangan militer AS dan Israel terhadap Iran. Peristiwa ini memicu gelombang protes dan kritik terhadap posisi Indonesia dalam organisasi yang dibentuk oleh mantan presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Posisi Indonesia di Board of Peace
Konflik di Timur Tengah semakin memanas setelah serangan militer yang dilakukan oleh AS dan Israel terhadap Iran pada akhir Februari 2026. Serangan tersebut menyasar fasilitas nuklir, sistem rudal balistik, serta pusat komando Garda Revolusi Iran. Akibatnya, Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, beserta keluarganya dan sejumlah pejabat lainnya tewas dalam insiden tersebut.
Sikap Indonesia yang bergabung dengan BoP, yang merupakan inisiatif Trump, telah menjadi perhatian besar bagi berbagai elemen masyarakat. Banyak kalangan menilai bahwa keanggotaan Indonesia dalam BoP bisa merusak prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini diterapkan.
Analisis Peneliti BRIN
Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Nostalgiawan Wahyudi, memberikan tanggapan terkait desakan agar Indonesia keluar dari BoP. Ia menyatakan bahwa tuntutan ini lebih disebabkan oleh sikap Trump dan AS yang dinilai tidak adil oleh masyarakat Indonesia.
“BoP lebih seperti aksi popularitas Trump daripada lembaga perdamaian dunia,” ujarnya. Ia juga mengkhawatirkan potensi Indonesia terlibat dalam konflik Timur Tengah dan kerusakan citra negara sebagai negara merdeka.
Nostalgiawan menekankan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam BoP akan memicu gelombang protes terhadap pemerintah, terutama setelah konflik AS-Iran ini. Ia menegaskan bahwa kejelasan sikap Indonesia sangat penting di depan.
Alasan Komisi I DPR RI Desak Indonesia Mundur
Anggota Komisi I DPR RI dari fraksi PDIP, TB Hasanuddin, menilai Indonesia sebaiknya segera keluar dari keterlibatan dalam BoP karena berpotensi membahayakan integritas politik luar negeri dan menyimpang dari prinsip bebas aktif.
Hasanuddin menjelaskan lima alasan utama penarikan diri tersebut:
- Pertama, partisipasi Indonesia dalam BoP dinilai telah mencederai prinsip bebas aktif sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.
- Kedua, pemerintah dinilai tidak menunjukkan sikap tegas dalam mengutuk invasi AS-Israel ke Iran.
- Ketiga, posisi yang dinilai tidak netral dan tidak konsisten dalam membela kedaulatan bangsa lain dapat memperburuk persepsi rakyat Palestina terhadap Indonesia.
- Keempat, alokasi anggaran untuk partisipasi TNI dalam pasukan ISF dinilai akan menekan kapasitas fiskal negara untuk tujuan yang masih bersifat spekulatif.
- Kelima, Indonesia dinilai berisiko terjebak dalam pusaran geopolitik Timur Tengah yang tidak menguntungkan dan berpotensi membahayakan.
TB Hasanuddin menegaskan langkah keluar dari BoP bukan berarti Indonesia abai terhadap isu perdamaian dunia. Sebaliknya, hal tersebut justru untuk mengembalikan posisi Indonesia sebagai negara yang konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif, independen, serta berpihak pada perdamaian dan penghormatan terhadap kedaulatan setiap bangsa.
Kecaman MUI dan Seruan Persatuan Negara Muslim
Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, juga mengecam keras serangan AS-Israel sebagai tindakan perusak perdamaian global. Ia menilai BoP kehilangan legitimasi moral dan hanya merupakan “kamuflase bermotif imperialistik”.
Sudarnoto mendorong Presiden Joko Widodo untuk memperhitungkan kembali posisi Indonesia dan mengajak negara Muslim lainnya mengambil sikap serupa. Ia menekankan agar langkah diplomatik tetap dilakukan secara terukur demi menjaga kepentingan nasional.
“Sikap proaktif penting, tetapi harus dilakukan dengan langkah diplomatik dan sangat terukur serta persuasif, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional kita,” tambahnya.
Sudarnoto juga menyatakan seluruh elemen masyarakat dan kekuatan masyarakat sipil Indonesia akan mendukung Presiden jika memutuskan mundur dari BoP. Menurutnya, langkah tersebut merupakan pilihan terhormat yang bisa membuka peluang baru bagi Indonesia untuk berkontribusi dalam menciptakan perdamaian sejati dan ketertiban dunia.
