Seruan Pembatalan Keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian
Seruan untuk membatalkan keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) semakin mengemuka setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran. Salah satu organisasi yang menyuarakan hal ini adalah Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPP-TNI), yang menyerukan kepada DPR RI untuk menolak pengiriman pasukan TNI ke Gaza serta skema IDF.
Dalam pernyataannya, FPP-TNI menyatakan bahwa DPR harus menolak secara tegas pengiriman pasukan TNI ke Gaza dan skema IDF. Selain itu, organisasi tersebut juga menolak keterlibatan Indonesia dalam BoP dan meminta pemerintah Indonesia untuk mundur dari struktur BoP. Pernyataan ini ditandatangani oleh beberapa tokoh penting seperti Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.
FPP-TNI menyoroti rencana pengiriman sekitar 8.000 anggota TNI dalam skema Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) ke Jalur Gaza. Organisasi ini menilai bahwa DPR harus menolak setiap persetujuan politik terhadap penerjunan tersebut karena berpotensi melanggar konstitusi, doktrin pertahanan negara, serta prinsip politik luar negeri bebas dan aktif Republik Indonesia.
Dengan bergabung dengan ISF, prajurit TNI berpotensi melanggar konstitusi karena melanggengkan penjajahan Israel di Palestina. Keterlibatan dalam skema keamanan yang tidak berada di bawah mandat penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga berpotensi menjadikan Indonesia bagian dari konfigurasi konflik, bukan penjaga perdamaian.
Selain itu, keterlibatan dalam BoP dan ISF juga berpotensi melanggar prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. “Keterlibatan dalam BoP yang diprakarsai kekuatan geopolitik tertentu berisiko menyeret Indonesia ke blok keamanan global, menghilangkan independensi diplomasi nasional, dan mengakhiri posisi Indonesia sebagai honest broker dunia.”
Presiden AS Donald Trump (tengah) mengangkat palu saat pertemuan Dewan Perdamaian di Institut Perdamaian AS di Washington, AS, 19 Februari 2026. – (EPA/ALESSANDRO DI MEO)
Soal pengiriman pasukan TNI, FPP-TNI mengingatkan bahwa bukan hanya karena mandat PBB, tetapi juga atas dasar persetujuan negara-negara yang bertikai, sepanjang sah menurut hukum internasional dan disetujui secara konstitusional oleh negara Indonesia. Tanpa mandat PBB, pasukan asing di Gaza berpotensi dipersepsikan sebagai pasukan pendudukan, instrumen stabilisasi kepentingan asing, dan bukan pasukan perdamaian netral.
“Konsekuensinya, prajurit TNI berhadapan langsung dengan rakyat Palestina, Indonesia kehilangan legitimasi historis sebagai pendukung kemerdekaan Palestina, dan reputasi internasional Indonesia runtuh di dunia Islam,” demikian pernyataan FPP-TNI.
Sedangkan keterlibatan Indonesia dalam BoP juga berpotensi menimbulkan dampak serius. Pertama, Indonesia masuk orbit keamanan kekuatan besar. Kemudian mengubah posisi Indonesia dari negara nonblok menjadi bagian arsitektur keamanan global tertentu. Dengan begitu, Indonesia bisa menjadi target konflik, terancam teror, rentan terhadap tekanan politik dan sanksi ekonomi.
“Kedaulatan bangsa tidak boleh dipertaruhkan oleh keputusan geopolitik yang menempatkan Indonesia dalam konflik yang bukan perang rakyat Indonesia,” bunyi pernyataan itu.
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi PDIP, TB Hasanuddin. – (Dok DPR)
Seruan dari para purnawirawan ini adalah yang terkini dari gelombang seruan agar Indonesia mundur dari BoP menyusul aksi serampangan Presiden AS Donald Trump menyerang Iran. Agresi militer yang dilakukan Zionis Israel bersama Amerika Serikat (AS) terhadap Republik Islam Iran membuktikan keraguan internasional selama ini atas adanya Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian.
AS merupakan dedengkot, sekaligus pemimpin BoP yang dikampanyekan sebagai Dewan Perdamaian untuk Gaza, Palestina, dan Israel sebagai salah satu anggotanya. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia TB Hasanuddin mengatakan penyerangan militer terbuka terhadap Iran menunjukkan watak asli Israel-AS selaku anggota sekaligus pemimpin BoP yang antiperdamaian.
TB Hasanuddin menilai, penyerangan Israel-AS terhadap Iran juga menunjukkan pepesan kosong pembentukan BoP untuk membuat perdamaian bagi Bumi Palestina. “Dari kejadian ini (penyerangan terhadap Iran), kita menjadi semakin yakin, tidak percaya bahwa BoP benar-benar memiliki misi yang tulus untuk perdamaian. Yang terjadi saat ini, fakta di lapangan justeru menunjukkan eskalasi konflik (perang) yang akan semakin meluas,” kata Hasanuddin kepada melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Ahad (1/3/2026).
Kata TB Hasanuddin, penyerangan militer terbuka Israel-AS terhadap Iran bukanlah peristiwa yang biasa. Justeru kata politikus PDI Perjuangan itu ambisi perang untuk menghancurkan kepemimpinan Ayatullah Ali Khamenei oleh Presiden AS Donald Trump bersama penjajah Benjamin Netanyahu itu bak menyiram bahan bakar baru untuk terus ‘membakar’ situasi di kawasan Timur Tengah. Dan situasi tersebut, juga bakal berdampak langsung terkait upaya membuat perdamaian di Palestina yang belakangan dikoar-koarkan oleh BoP.
“Dan dari kejadian ini, kita harus menyimpulkan bahwa tidak mungkin Donald Trump dan Benjamin Netanyahu (pemimpin dan anggota BoP) memiliki niat yang sungguh-sungguh untuk membuat perdamaian di Palestina, dan di Timur Tengah. Kondisi saat ini membuat kita semakin meragukan misi perdamaian yang selama ini diklaim melalui BoP. Dan kita menjadi semakin tidak percaya, bahwa BoP benar-benar memiliki niat yang tulus untuk perdamaian,” kata Hasanuddin.
Pemerintah Indonesia diminta tegas. Terkait perang AS bersama Israel terhadap Iran yang sudah terjadi saat ini, TB Hasanuddin mendesak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menentukan sikap yang terang. Indonesia selama ini, kata TB Hasanuddin menganut paham konstitusional yang menolak segalam macam bentuk agresi, dan penjajahan, serta mendukung perdamaian dunia.
“Presiden dan atau Menteri Luar Negeri harus segera menyampaikan posisi resmi Indonesia. Apalagi pemerintah kita sudah berpartisipasi jauh selama ini tentang isu-isu perdamaian di Timur Tengah,” kata TB Hasanuddin.
Menurutnya, keanggotaan Indonesia dalam BoP yang sudah kadung, pun semestinya dapat menjadi kanal aktivasi dalam mengambil peran atas situasi saat ini. Pujian setinggi langit terhadap Presiden Prabowo dalam lawatan-lawatan diplomasinya ke banyak negara selama ini, harus menjadi modal yang kuat untuk terlibat langsung dalam upaya penghentian agresi terhadap negara-negara berdaulat yang dilakukan AS, maupun Zionis Israel selama ini.
“Melalui partisipasi dalam BoP, sudah saatnya aktivisme diplomasi kita (Indonesia) yang aktif dalam bulan-bulan terakhir ini, menunjukkan hasil apakah benar kita dipandang dan memiliki posisi strategis secara global, atau malah masih jauh panggang dari api,” ujar TB Hasanuddin.
