Ketegangan dalam Blok Barat Meningkat
Ketegangan di antara negara-negara blok Barat semakin memuncak setelah serangan Amerika Serikat terhadap Iran. Hal ini menyebabkan munculnya perbedaan pendapat yang jelas antara Washington dan beberapa negara Eropa. Sejumlah negara seperti Inggris dan Spanyol menunjukkan sikap yang sangat keras menentang aksi militer AS, dengan menyebut tindakan tersebut sebagai ilegal dan tidak bijaksana.
Selama ini, para pemimpin Eropa cenderung mengikuti kebijakan Presiden Donald Trump guna menjaga stabilitas keamanan dan ekonomi. Namun, kali ini tampaknya situasi berubah. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez memberikan kritik tajam terhadap eskalasi konflik tersebut. Ia menekankan bahwa nasib jutaan orang tidak boleh dipertaruhkan dalam konflik militer. “Kita tidak bisa bermain Russian roulette dengan nasib jutaan orang,” ujarnya.
Sanchez juga menyatakan bahwa Spanyol tidak akan tunduk pada tekanan AS hanya karena takut akan sanksi. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menjadi kaki tangan dalam sesuatu yang buruk bagi dunia. Hubungan Madrid dan Washington kian memanas setelah Spanyol menolak penggunaan pangkalan militer AS untuk melancarkan serangan ke Iran.
Di London, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer juga mengambil jarak dari AS, sekutu terdekatnya. Ia menyatakan bahwa Inggris tidak akan bergabung dalam perang kecuali ada landasan hukum yang kuat dan rencana yang matang. “Harus ada rencana yang layak dan dipikirkan matang-matang,” ujarnya. Ia juga mengkritik serangan udara AS karena dinilai tidak memiliki tujuan akhir yang jelas dan merujuk pada kegagalan invasi Irak tahun 2003.
Sikap Starmer ini memicu kemarahan Trump. Sang Presiden AS menyatakan kekecewaannya dan bahkan mengejek Starmer dengan membandingkannya dengan tokoh sejarah Inggris, mantan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill era Perang Dunia II. “Ini bukan Winston Churchill yang sedang kita hadapi,” cetus Trump pada Selasa lalu.
Bagi Starmer, sikap kerasnya terhadap Trump juga didorong oleh kondisi politik dalam negeri. Popularitas Partai Buruh yang dipimpinnya sedang merosot, sementara tekanan dari sayap kiri partai serta kebangkitan Partai Hijau yang pro-Palestina kian menguat. Jajak pendapat dari YouGov menunjukkan bahwa 49 persen warga Inggris menentang serangan terhadap Iran, sementara hanya 28 persen yang mendukung.
Starmer menyadari bahwa memberikan “cek kosong” kepada Trump bisa menjadi bunuh diri politik. Meski demikian, ia tetap optimis bahwa hubungan khusus antara Inggris dan AS tidak akan hancur hanya karena perbedaan pendapat ini. Ia menegaskan bahwa hubungan kedua negara jauh lebih dalam daripada sekadar pernyataan media.
Pendekatan Jerman yang Berbeda
Berbeda dengan Inggris dan Spanyol, Kanselir Jerman Friedrich Merz justru memilih untuk tetap setia pada strategi “jangan buat Trump marah”. Merz menyebut serangan militer AS dan Israel sebagai kabar baik bagi Iran dan kabar baik bagi dunia. Ia menolak untuk memberikan kritik dan menyatakan bahwa ini bukan waktunya untuk menggurui “Negeri Paman Sam”.
Pendekatan Merz mencerminkan pergeseran sikap Jerman yang kini lebih mengutamakan kepentingan nasional dan realitas politik global dibandingkan aturan hukum internasional yang selama ini mereka agungkan. Dengan demikian, Jerman memilih untuk menjaga hubungan dengan AS meskipun terdapat perbedaan pandangan terhadap kebijakan luar negeri.
Perubahan Dinamika Aliansi Barat
Peristiwa ini menunjukkan bahwa sikap tegas Eropa terhadap kebijakan AS di Timur Tengah bisa menjadi indikasi perubahan dinamika aliansi Barat, terutama dalam isu keamanan dan diplomasi internasional. Sophia Gaston, pakar kebijakan luar negeri dari King’s College London, menilai momen ini krusial bagi hubungan transatlantik. “Ini adalah pertama kalinya kita mengatakan, ‘kami tidak setuju dengan asesmen Anda terhadap risiko keamanan dan kami tidak akan berdiri bahu-membahu dengan Anda’,” ujar Gaston.
Dengan adanya perbedaan pendapat yang semakin jelas antara negara-negara Eropa dan AS, dinamika aliansi Barat mulai mengalami perubahan. Hal ini dapat memengaruhi cara kerja dan kebijakan luar negeri di masa depan, terutama dalam menghadapi ancaman keamanan dan konflik internasional.
