Kiprah Menlu RI dalam Perdamaian Global
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (RI), Sugiono, menjadi sorotan media internasional setelah menyampaikan sikap tegas terkait pentingnya penghormatan kedaulatan negara-negara Teluk di tengah eskalasi konflik Timur Tengah. Dalam komunikasi diplomatik tingkat tinggi dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA), ia menyerukan de-eskalasi serta pengekangan maksimal semua pihak.
Pernyataan ini disampaikan dalam laporan kantor berita Turki Anadolu Agency yang bertajuk Top Indonesian diplomat stresses respect for sovereignty in call with Saudi, UAE counterparts amid Mideast tensions. Dalam percakapan tersebut, Sugiono menyampaikan keprihatinan atas kampanye militer gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Ia menekankan bahwa pentingnya menjunjung tinggi kedaulatan dan integritas wilayah sesuai hukum internasional dan Piagam PBB.
Sugiono juga menegaskan dukungan Indonesia terhadap upaya de-eskalasi konflik. Dalam unggahan terpisah, ia menyampaikan simpati Indonesia atas korban jiwa dan menegaskan posisi prinsip kami dalam menghormati kedaulatan dan integritas wilayah, serta menjunjung tinggi hukum internasional dan prinsip-prinsip Piagam PBB.
Konflik Timur Tengah yang Memuncak
Ketegangan di Timur Tengah meningkat setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan udara ke Iran sejak 28 Februari 2026. Otoritas Iran melaporkan lebih dari 900 orang tewas, termasuk Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei serta lebih dari 165 siswi sekolah dasar. Iran kemudian membalas dengan serangan drone dan rudal yang menargetkan lokasi-lokasi yang berkaitan dengan AS di negara-negara Teluk.
Enam personel militer AS dilaporkan tewas dan sejumlah lainnya mengalami luka-luka. Situasi ini memicu kekhawatiran global tentang potensi perluasan konflik yang bisa mengancam stabilitas kawasan.
Dewan Perdamaian Gaza Ditangguhkan
Secara terpisah, Sugiono menyampaikan bahwa pembahasan terkait Dewan Perdamaian Gaza yang dibentuk Presiden AS Donald Trump untuk sementara ditangguhkan akibat eskalasi konflik. “Tidak ada diskusi lebih lanjut antara Dewan Perdamaian dan negara-negara anggota,” kata Sugiono seperti dikutip media nasional.
Meskipun demikian, ia menegaskan Indonesia tetap berkomitmen menjadi bagian dari inisiatif tersebut dan terus melakukan konsultasi dengan negara-negara anggota Dewan Perdamaian di kawasan Teluk. Sebelumnya, Indonesia telah menyatakan kesiapan mengirim 8.000 prajurit sebagai bagian dari usulan pasukan penjaga perdamaian multinasional di Gaza.
Perspektif Politik Luar Negeri Indonesia
Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai Pemerintah Indonesia harus mempertimbangkan kembali keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian buatan Presiden AS Donald Trump, atau Board of Peace (BoP). Terlebih setelah kini pecahnya konflik antara Iran vs. Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026.
Mahfud MD menegaskan, sejak awal Kemerdekaan Indonesia, sikap politik luar negeri kita adalah politik bebas aktif. Selain itu Bung Karno juga sejak awal mendukung kemerdekaan Palestina. Untuk itu Mahfud MD menilai Indonesia harus kembali ke sikap politik bebas aktifnya seperti sedia kala.
Kritik terhadap Board of Peace
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, mengecam keras serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Dia menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang merusak upaya perdamaian global. Menurut Sudarnoto, serangan tersebut menunjukkan bahwa Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, tidak memiliki komitmen terhadap perdamaian dunia.
Serangan Amerika-Israel terhadap Iran memberikan bukti kasat mata bahwa Trump, baik sebagai presiden maupun chairman Board of Peace, bukanlah sosok yang mempunyai kepedulian untuk menciptakan perdamaian. Dia justru perusak brutal perdamaian. Ia juga menilai BoP yang dipimpin Trump tidak bisa dipercaya sebagai lembaga yang berorientasi pada perdamaian.
Sudarnoto menyebut keberadaan BoP hanya kamuflase bermotif imperialistik. “BoP sudah runtuh secara moral dan kehilangan legitimasinya,” katanya. Dalam konteks tersebut, Sudarnoto meminta Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan kembali posisi Indonesia sebagai anggota BoP. Dia bahkan mendorong agar negara-negara muslim mengambil sikap serupa.
Kesimpulan
Meski demikian, Sudarnoto menekankan bahwa langkah Indonesia harus tetap ditempuh secara diplomatik dan terukur. Ia mengingatkan pentingnya menjaga kepentingan nasional dalam setiap kebijakan luar negeri. “Indonesia berkewajiban ikut menciptakan perdamaian dunia sebagaimana amanah Pembukaan UUD 1945. Sikap proaktif penting, tetapi harus dilakukan dengan langkah diplomatik dan sangat terukur serta persuasif, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional kita,” ujarnya.
Ia juga menyatakan seluruh elemen masyarakat dan kekuatan masyarakat sipil Indonesia akan mendukung Presiden jika memutuskan mundur dari BoP. Menurutnya, langkah tersebut merupakan pilihan terhormat yang bisa membuka peluang baru bagi Indonesia untuk berkontribusi dalam menciptakan perdamaian sejati dan ketertiban dunia.
