JAKARTA — Komite Anggaran (Banggar) DPR menyatakan bahwa pemerintah tidak perlu melakukan revisi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 meskipun terjadi kenaikan harga komoditas dan ketidakpastian pasar keuangan akibat tekanan eksternal seperti eskalasi konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, menjelaskan berbagai tekanan eksternal yang terjadi belakangan ini. Mulai dari penahanan indeks MSCI di pasar modal pada awal Februari hingga proyeksi dari Goldman Sachs, serta revisi outlook peringkat utang Indonesia oleh lembaga Moody’s dan Fitch Ratings dari Stabil menjadi Negatif. Kondisi ini semakin diperberat dengan pecahnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah, di mana Israel dan Amerika Serikat menembakkan rudal ke wilayah Iran.
Said menegaskan bahwa rentetan kejadian tersebut akan berdampak terhadap perekonomian domestik melalui inflasi harga komoditas hingga pelemahan kurs rupiah. Meski demikian, ia mengakui bahwa pemerintah perlu melakukan penyesuaian asumsi makro dalam APBN 2026. Namun, penyesuaian tersebut tidak perlu dilakukan melalui penerbitan APBN Perubahan, tetapi melalui laporan semester (Lapsem) I yang akan disampaikan ke DPR pada pertengahan tahun ini.
“Kalau melihat pernyataan-pernyataan Menteri Keuangan, arahnya memang nanti akan perubahan terhadap outlook di bulan Juli, Lapsem. Karena kalau APBN Perubahan, saya menganggap sebagai Banggar, enggak perlu,” ujar Said.
Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu menilai Indonesia tidak perlu menjadi ‘bangsa kagetan’. Berdasarkan simulasi yang dilakukan oleh Banggar DPR, realisasi rata-rata harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) sejak Januari hingga 9 Maret 2026 masih bertengger di level US$68,8 per barel atau masih di bawah asumsi makro APBN 2026 (US$70 per barel).
Di samping itu, dia mengingatkan pemerintah untuk tidak lengah terhadap sensitivitas APBN. Setiap pelemahan atau depresiasi nilai tukar rupiah sebesar Rp100 per dolar AS akan langsung memberikan dampak pembengkakan sekitar Rp800 miliar. Sementara itu, dampak dari penurunan outlook peringkat utang ke level negatif juga patut diwaspadai. Setiap kenaikan imbal hasil 0,01% bisa menambah defisit APBN 2026 sebesar Rp1,9 triliun.
Oleh karena itu, demi menjaga ketahanan fiskal di tengah gempuran ketidakpastian, Banggar menyodorkan empat rekomendasi kebijakan strategis kepada pemerintah:
- Menajamkan program-program prioritas agar eksekusinya dapat dilancarkan.
- Menata ulang struktur pembiayaan program prioritas yang tidak mendesak seperti pembangunan Koperasi Desa Merah Putih hingga pembangunan tol. “Terhadap program yang prioritas tapi tidak begitu mendesak, itu bisa dilakukan dengan skema tahun jamak [multiyears],” jelas Said.
- Reformasi penyaluran subsidi secara radikal. Tingkat exclusion dan inclusion error dalam penyaluran subsidi saat ini sangat tinggi, dengan tingkat bias menyentuh 60% hingga 80%. Sejak 2017, Banggar telah merekomendasikan penggunaan teknologi biometrik seperti retina mata atau sidik jari bagi penerima subsidi. Selain itu, Banggar meminta agar skema kompensasi hanya dipertahankan untuk kelas menengah ke bawah. “Namun untuk kelompok atas dan industri segera dihapus dan ditiadakan, karena jadi beban atau lemak bagi APBN kita,” tegasnya.
- Penyaluran bantuan pembiayaan bagi UMKM yang memiliki modal sekitar Rp1,2 juta hingga Rp5 juta yang dinilai akan menggerakkan sektor riil di tingkat bawah.
Said memaparkan, dari 43,9 juta UMKM di Indonesia, sekitar 90% di antaranya merupakan usaha skala mikro. Dia mengusulkan agar pemerintah memberikan bantuan modal sebesar Rp3 juta per usaha mikro untuk menggerakkan kembali roda perekonomian akar rumput.
Lebih lanjut, Said mengimbau semua pemangku kepentingan untuk menjaga modal sosial dengan tidak menciptakan kegaduhan yang tidak perlu. Menurutnya, naik-turun indikator ekonomi jangka pendek seharusnya tidak langsung disikapi dengan kepanikan. “Saya menunggu pemerintah dalam laporan semester [satu] nanti biasanya outlook-nya bisa berubah. Sebelum outlook berubah, masukan saya tadi, 4 item mudah-mudahan menjadi pertimbangan pemerintah,” tutupnya.
