JAKARTA — Dalam program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sekolah untuk periode 2025–2026, Kementerian Kesehatan menemukan indikasi masalah kesehatan jiwa pada hampir 10 persen anak di Indonesia. Hasil ini diperoleh dari skrining terhadap sekitar 7 juta anak usia sekolah. Program CKG bertujuan untuk mengidentifikasi faktor risiko kesehatan, termasuk kondisi pra-penyakit maupun penyakit sejak dini, seperti kesehatan mental.
Pemeriksaan kesehatan dalam program tersebut disesuaikan dengan kelompok umur dan jenjang pendidikan anak. Salah satu aspek yang diperiksa adalah kondisi kesehatan mental, yang dinilai penting untuk mendukung tumbuh kembang anak. Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, menyatakan bahwa hasil skrining menunjukkan banyak anak yang mengalami gejala gangguan kesehatan mental. Kondisi ini perlu menjadi perhatian karena dapat berdampak pada kesejahteraan anak dalam jangka panjang.
“Ini menunjukkan masalah kesehatan jiwa itu besar sekali,” ujarnya dalam pernyataan resmi.
Dari sekitar 7 juta anak yang telah menjalani pemeriksaan, terdapat ribuan anak yang menunjukkan gejala kecemasan dan depresi. Kondisi ini menunjukkan pentingnya deteksi dini agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Berikut hasil skrining kesehatan jiwa pada anak melalui program CKG:
- Gejala kecemasan (Anxiety Disorder) ditemukan pada sekitar 4,4 persen anak atau sekitar 338 ribu anak.
- Gejala depresi (Depression Disorder) ditemukan pada sekitar 4,8 persen anak atau sekitar 363 ribu anak.
Menurut Budi, masalah kesehatan mental pada anak tidak hanya dipengaruhi faktor individu. Lingkungan keluarga, pertemanan, hingga kondisi pendidikan juga dapat mempengaruhi kesehatan mental anak. Ia menekankan perlunya perbaikan pola asuh keluarga serta lingkungan belajar. Pemerintah juga mendorong sosialisasi life skill dan Pertolongan Pertama pada Luka Psikologis (P3LP).
Data lain menunjukkan adanya peningkatan tren percobaan bunuh diri pada anak. Berdasarkan Global School-Based Student Health Survey, angka anak yang mencoba bunuh diri meningkat dari 3,9 persen pada 2015 menjadi 10,7 persen pada 2023.
Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, pemerintah menargetkan perluasan skrining CKG agar menjangkau lebih banyak anak di seluruh Indonesia. Program ini diharapkan dapat membantu menemukan masalah kesehatan sejak dini sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih serius.
Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Maria Endang Sumiwi, menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan kesehatan anak akan ditindaklanjuti oleh fasilitas kesehatan terdekat. Puskesmas nantinya akan memberikan penanganan lanjutan bagi anak yang terdeteksi memiliki risiko masalah kesehatan mental.
Pemerintah juga berupaya memperkuat layanan kesehatan mental di tingkat layanan primer. Saat ini jumlah psikolog klinis di Puskesmas masih terbatas, yakni sekitar 203 orang di seluruh Indonesia. Untuk memperkuat penanganan krisis kesehatan mental, pemerintah menyiagakan layanan dukungan melalui platform digital. Layanan tersebut dapat diakses masyarakat melalui situs Healing119.id yang menyediakan bantuan dalam situasi darurat kesehatan jiwa.
Upaya penanganan kesehatan mental anak juga melibatkan sektor pendidikan. Kementerian Kesehatan mendorong peran guru bimbingan konseling (BK) dan guru kelas untuk memberikan pendampingan kepada siswa yang terdeteksi memiliki gejala masalah kesehatan mental.
Langkah pencegahan dan penanganan ini diperkuat melalui penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Kesehatan Jiwa Anak oleh sembilan kementerian dan lembaga. Kolaborasi tersebut bertujuan membangun sistem penanganan kesehatan mental anak yang lebih terintegrasi.
Adapun sembilan instansi yang terlibat dalam kerja sama tersebut antara lain Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Komdigi, serta Polri.
Melalui kerja sama tersebut, pemerintah juga memastikan perlindungan terhadap data pribadi anak yang mengikuti skrining kesehatan mental. Langkah ini penting untuk mencegah stigma serta memastikan anak mendapatkan perlindungan kesehatan jiwa secara menyeluruh baik di lingkungan keluarga maupun sekolah.
