Permintaan untuk Turun Tangan Langsung
Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin, mengajukan permintaan agar Presiden Prabowo segera turun tangan langsung dalam melobi Iran agar kapal tanker bahan bakar minyak (BBM) milik Pertamina dapat melintasi Selat Hormuz. Ia menilai, komunikasi antar pemimpin negara sangat penting dalam merespons situasi geopolitik yang sedang terjadi di kawasan Timur Tengah.
Syafruddin menekankan bahwa keterlibatan Presiden diperlukan untuk memperkuat posisi daya tawar Indonesia sebagai negara non-blok. Ia menilai bahwa tidak cukup hanya menerapkan langkah dari menteri ESDM atau Menteri Luar Negeri saja, tetapi dibutuhkan peran langsung dari presiden dalam situasi ini.
“Masalah kapal di Pertamina memerlukan lobi langsung dari Presiden. Tidak cukup hanya menteri ESDM, Menteri Luar Negeri, atau di bawahnya,” ujarnya dalam keterangannya, Minggu (29/3/2026).
Ia juga menyoroti pentingnya pendekatan multilateral dalam menghadapi situasi yang masih memanas di Iran dan kawasan Timur Tengah. Menurut Syafruddin, ini bukan hanya soal kapal, tapi juga bagaimana negara hadir melindungi aset strategis dan warganya di tengah konflik global.
“Presiden perlu menunjukkan kepemimpinan langsung dalam situasi seperti ini,” tambahnya.
Meski demikian, ia tetap mengapresiasi langkah diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia lewat Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Ia berharap Kemlu dapat meningkatkan langkah diplomasi ke level strategis agar hasilnya lebih cepat dan efektif.
“Upaya Kemlu dan jajaran sudah tepat, tapi ini menyangkut jalur energi global dan keselamatan aset negara. Presiden perlu turun langsung agar memiliki daya tekan diplomatik yang lebih kuat,” ujar Syafruddin.
Siapa Syafruddin?
Syafruddin lahir di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 15 Oktober 1977. Ia mewakili daerah pemilihan Kalimantan Timur dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Rekam jejaknya aktif dalam organisasi termasuk sebagai Ketua Umum PC PMII Samarinda (2004–2005) dan pernah menjabat Ketua DPW PKB Kalimantan Timur.
Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur periode 2014–2019 dan 2019–2024. Dalam wawancara dengan Tribun Kaltim (grup), pria yang akrab disapa Udin ini mengaku siap untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Kaltim lewat kolaborasi dengan 8 kementerian dan lembaga mitra kerja.
Kementerian tersebut antara lain Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan (BPL), Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Dewan Energi Nasional (DEN), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), dan Badan Informasi Geospasial (BIG).
“Saya siap memperjuangkan aspirasi rakyat Kaltim, terutama keluhan terkait banyaknya perusahaan tambang yang tidak konsisten dalam kewajibannya untuk reklamasi pasca tambang. Saya akan mengejar posisi dana jamrek (jaminan reklamasi) di mana dan berapa jumlahnya,” ujarnya, Rabu (22/1/2025).
Iran Beri Sinyal Positif
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Yvonne Mawengkang, mengatakan bahwa Kemlu bersama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Teheran, Iran, terus berkoordinasi terkait dua kapal Pertamina yang masih terjebak di Selat Hormuz. Kapal yang mengangkut stok bahan bakar minyak (BBM) tersebut terjebak akibat perang yang berlangsung antara Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel.
“Terkait status kapal Pertamina, Kementerian Luar Negeri bersama KBRI Tehran sejak awal terus melakukan koordinasi intensif dengan pihak terkait di Iran,” kata Yvonne melalui pesan singkat, Jumat (27/3/2026).
Dia mengatakan, dalam perkembangan koordinasi yang intens, kabar positif mulai diberikan oleh pihak Iran. Kini koordinasi berkembang hingga ke tahapan teknis hingga operasional untuk melewati Selat Hormuz.
“Dalam perkembangannya, telah terdapat tanggapan positif dari pihak Iran, yang saat ini sedang ditindaklanjuti oleh pihak terkait pada aspek teknis dan operasional,” tutur Yvonne.
Sementara itu, Pjs Corporate Secretary PT Pertamina International Shipping (PIS) Vega Pita memastikan kondisi awak kapal dalam keadaan aman. Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Kemlu untuk menyiapkan skema pelintasan.
“PIS bersama dengan Kemlu tengah membahas teknis agar kedua kapal yakni Pertamina Pride dan Gamsunoro dapat melintasi Selat Hormuz dengan aman,” ujar Vega, Sabtu (28/3/2026).
Vega menambahkan, koordinasi diplomatik masih berlangsung intensif, termasuk melalui komunikasi dengan otoritas Iran. PIS juga menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah dalam menangani situasi tersebut.
Penutupan Selat Hormuz terjadi setelah Iran merespons serangan militer Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026. Ketegangan itu berdampak pada jalur pelayaran strategis yang menjadi lintasan sekitar 20 persen pasokan minyak dan gas global. Akibat gangguan di jalur tersebut, distribusi energi dunia sempat terhambat dan mendorong kenaikan harga bahan bakar di sejumlah negara.
