Kebijakan WFH ASN untuk Hemat Energi Nasional
Pemerintah pusat telah mengumumkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) sebagai bagian dari strategi penghematan energi nasional. Kebijakan ini diterapkan dalam skema hybrid, yaitu kombinasi bekerja dari rumah dan dari kantor. Salah satu penerapan utamanya adalah pelaksanaan WFH setiap hari Jumat, sementara hari kerja lainnya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing instansi.
Kebijakan ini diharapkan dapat menekan konsumsi energi, terutama dari sektor transportasi dan operasional perkantoran, tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat. Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini tetap mengutamakan kelancaran pelayanan publik. Instansi yang berkaitan langsung dengan layanan masyarakat diminta melakukan penyesuaian agar pelayanan tetap berjalan optimal.
Selain itu, pengawasan kinerja ASN juga menjadi perhatian utama. Setiap instansi diwajibkan memanfaatkan teknologi seperti sistem presensi elektronik dan pelaporan kinerja secara berkala untuk memastikan efektivitas pelaksanaan WFH.
Pemko Padang Masih Menunggu Teknis Penerapan
Sementara itu, Pemerintah Kota Padang masih menunggu pembahasan lebih lanjut terkait teknis penerapan kebijakan tersebut di daerah. Pelaksana Harian (Plh) Kepala BKPSDM Kota Padang, Tarmizi, mengatakan pihaknya telah menerima edaran dari pemerintah pusat, namun belum langsung menerapkannya.
“Karena berlaku Jumat dan Jumat-Minggu ini adalah tanggal merah, jadi untuk teknisnya akan dibahas terlebih dahulu,” ujarnya, Kamis (2/4/2026). Menurutnya, Pemko Padang akan menyesuaikan kebijakan tersebut dengan kondisi dan kebutuhan pelayanan di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Tanggapan Akademisi Terhadap Kebijakan WFH
Di sisi lain, kebijakan WFH ini menuai beragam tanggapan dari kalangan akademisi. Pakar Kebijakan Publik Universitas Andalas (Unand), Aidinil Zetra, menilai penerapan WFH tidak bisa disamaratakan di semua daerah. Menurut Aidinil, kebijakan ini akan lebih efektif diterapkan di daerah dengan tingkat mobilitas tinggi seperti DKI Jakarta dan wilayah penyangga.
“Untuk beberapa daerah itu memang efektif, terutama daerah yang ASN-nya jauh dari tempat tinggal dan memicu kemacetan lalu lintas. Di daerah seperti itu, work from home bisa membantu mengurangi beban transportasi dan konsumsi energi,” ujarnya, Rabu (1/4/2026).
Namun, ia mengingatkan bahwa di daerah seperti Sumatera Barat, penerapan WFH harus dilakukan secara selektif, terutama pada instansi yang memiliki fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat.
“Ada organisasi publik yang tugas dan fungsinya pelayanan langsung. Ini harus betul-betul selektif. Jangan sampai demi efisiensi energi dan anggaran, justru pelayanan publik menurun,” katanya.
Aidinil menegaskan, penurunan kualitas pelayanan publik berpotensi menimbulkan dampak luas, mulai dari menurunnya kepercayaan masyarakat hingga terganggunya aktivitas ekonomi.
“Kalau pelayanan terganggu, potensi distrust masyarakat meningkat. Bahkan bisa berdampak pada aktivitas ekonomi,” jelasnya.
Potensi Long Weekend dan Pengawasan Ketat
Ia juga menyoroti potensi penyimpangan dalam implementasi WFH, terutama jika tidak disertai pengawasan ketat. Skema WFH setiap Jumat, menurutnya, berpotensi dimanfaatkan sebagai momen long weekend.
“Kalau komitmen ASN tidak jelas, ini bisa berbalik arah. Jumat WFH, lalu Sabtu-Minggu libur, bisa dianggap long weekend. Akhirnya malah meningkatkan konsumsi energi,” ujarnya.
Untuk itu, ia menekankan pentingnya disiplin ASN serta penguatan sistem pengawasan oleh pimpinan instansi. ASN diminta tetap bekerja secara profesional meski dari rumah.
“ASN harus bekerja sama seperti di kantor. Jam kerja tetap, tidak boleh meninggalkan pekerjaan, dan harus didukung sistem presensi serta pengawasan yang jelas,” katanya.
Kesiapan Infrastruktur Teknologi
Selain itu, kesiapan infrastruktur teknologi juga dinilai krusial. Pemerintah diminta memastikan layanan daring dapat berjalan optimal dan setara dengan layanan tatap muka.
“Perlu aplikasi pelayanan yang benar-benar siap. Pengalaman saat pandemi Covid-19 bisa jadi pelajaran,” tutupnya.
