Perbandingan Jalan Kalbar dan Jawa Barat: Krisantus Mengungkap Faktor yang Harus Diperhatikan
Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, memberikan pernyataan yang menarik perhatian publik terkait perbandingan kondisi jalan antara Kalimantan Barat dan Jawa Barat. Ia menilai bahwa perbandingan tersebut tidak adil jika tidak mempertimbangkan faktor-faktor seperti luas wilayah dan anggaran daerah.
Perbandingan ini muncul setelah viralnya video keluhan warga tentang jalan rusak di Bedayan, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang. Dalam video tersebut, kondisi infrastruktur di Kalimantan Barat dibandingkan langsung dengan Jawa Barat. Krisantus mengaku telah menyaksikan video tersebut, namun ia merasa narasi yang berkembang berpotensi menyesatkan jika tidak disertai konteks yang utuh.
“Beberapa waktu lalu saya nonton TikTok, di kampung saya Sepauk. Gencar sekali orang Sapauk. Saya tidak tahu itu orang Sepauk asli atau bukan. Jalan rusak dibanding-bandingkan dengan Provinsi Jawa Barat,” ujarnya.
Ia kemudian menegaskan bahwa perbandingan harus mempertimbangkan faktor luas wilayah dan kemampuan anggaran daerah. Kalimantan Barat memiliki tantangan yang jauh lebih besar dibandingkan Jawa Barat.
Jawa Barat memiliki luas sekitar 43 ribu kilometer persegi dengan APBD mencapai Rp 31 triliun, sementara Kalimantan Barat memiliki wilayah sekitar 171 ribu kilometer persegi dengan APBD sekitar Rp 6 triliun lebih. Dari situlah muncul pernyataan yang kemudian menjadi sorotan luas.
Krisantus bahkan melontarkan tantangan terbuka kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. “Silakan saja, suruh Dedi Mulyadi jadi Gubernur Kalbar. Saya mau lihat, tapi pakai APBD Rp 6 triliun bangun Kalbar. Kalau dia bisa, saya cium lututnya,” tegas Krisantus.
Ia kembali menegaskan tantangan tersebut dengan nada serupa, merespons warganet yang menyarankan agar Dedi Mulyadi “dipinjamkan” untuk membenahi Kalimantan Barat. “Dalam video itu, ada yang pinjam Dedi Mulyadi selama tiga bulan. Suruh dia jadi Gubernur Kalbar, bertukar kita. Saya mau lihat, kalau bisa bangun Kalbar pakai APBD enam triliun, kucium lututnya,” tegasnya.
Menurut Krisantus, semakin luas wilayah suatu daerah, maka biaya pembangunan infrastruktur juga semakin besar. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak menyederhanakan persoalan pembangunan hanya dari perbandingan visual semata.
“Semakin luas wilayah, semakin berat biaya pembangunan. Jadi masyarakat jangan sampai gagal paham. Itu sebenarnya yang terjadi,” tambahnya.
Meski menghadapi kritik, ia memastikan pemerintah daerah tetap bergerak. Penanganan jalan rusak di Sintang, termasuk di Bedayan, disebut sudah mulai dilakukan dengan menurunkan alat dari Unit Pelaksana Jalan dan Jembatan (UPJJ).
“Infrastruktur jalan dan jembatan di Sintang memang berat dengan kemampuan fiskal yang ada. Tapi pemerintah tidak akan tinggal diam,” tegas Krisantus.
Respons Dedi Mulyadi
Menanggapi tantangan tersebut, Dedi Mulyadi memilih merespons dengan nada yang lebih tenang. Ia menegaskan bahwa selama ini tidak pernah berniat membandingkan pembangunan di daerah yang dipimpinnya dengan wilayah lain.
“Buat bapak Wakil Gubernur Kalimantan Barat, saya mengucapkan atas tantangannya, mohon maaf selama ini saya melakukan pembangunan di Jawa Barat, tidak ada maksud untuk diperbandingkan dengan daerah lain,” ujarnya, Sabtu (11/4/2026).
Ia juga menekankan bahwa setiap daerah memiliki tantangan yang berbeda, terutama dalam hal luas wilayah dan kekuatan fiskal. Menurutnya, kondisi Kalimantan Barat perlu dipahami dalam konteks tersebut.
Dedi kemudian mengajak semua pihak untuk tetap fokus pada pelayanan kepada masyarakat, sembari berharap kemampuan anggaran daerah dapat meningkat di masa depan.
“Untuk itu mari kita bersama-sama untuk terus melangkah memberikan yang terbaik bagi kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Respons yang disampaikan secara santai dan bijak itu pun menuai beragam reaksi positif dari warganet, sekaligus meredam ketegangan yang sempat mencuat akibat pernyataan sebelumnya.
