eksplorbanten.com.com – JAKARTA – Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mendorong pemerintah untuk menurunkan besaran Pajak Ekspor (Bea Keluar/BK) dan Pungutan Ekspor (PE) CPO dan produk turunannya (Dana BPDPKS) menjadi 0%. Menurut Ketua Umum SPKS Sabarudin, langkah ini diperlukan untuk menjaga dan melindungi industri minyak sawit dan produk turunannya secara holistik, agar tetap memiliki daya saing kuat sebagai primadona pasar minyak nabati dunia.
“Sangat penting bagi Pemerintah Indonesia untuk menjaga dan melindungi industri minyak sawit dan produk turunannya secara holistik, sehingga tetap memiliki daya saing kuat sebagai primadona pasar minyak nabati dunia,” kata Sabarudin dalam siaran pers yang diterima redaksi eksplorbanten.com.com, Rabu (9/4/2025).
Sabarudin juga menambahkan bahwa keberadaan BK dan PE akan semakin memperberat kondisi ekonomi perkebunan kelapa sawit milik petani, terutama karena terkena dampak pajak impor 32% yang diterapkan oleh Presiden Donald Trump. Hal ini juga sejalan dengan kondisi perdagangan pasar dunia yang diprediksi akan mengalami gelombang badai ekonomi akibat penerapan tarif dagang tinggi oleh Trump.
Dampak dari keputusan tarif dagang Presiden Trump ini akan langsung dirasakan oleh petani kelapa sawit di Indonesia, terutama dalam hal harga jual Tandan Buah Segar (TBS) sawit. Kondisi ini juga dapat memperburuk harga jual TBS yang sudah terdampak oleh beban pajak baru yang dikenakan. Menurut Sabarudin, hal ini akan sangat berdampak pada petani kelapa sawit yang berada di posisi paling lemah dalam rantai produksi minyak sawit secara umum.
Oleh karena itu, SPKS meminta pemerintah untuk menurunkan besaran BK dan PE terhadap CPO dan produk turunannya menjadi 0%. Namun, SPKS juga memperhatikan potensi gejolak ekonomi yang dapat timbul akibat penerapan tarif dagang baru Amerika Serikat ini.
Sabarudin juga menyoroti bahwa kondisi perdagangan dunia selama ini selalu berfokus pada hambatan perdagangan seperti tarif dan non-tarif. Namun, dengan penerapan tarif dagang baru yang sangat besar oleh Trump, seolah-olah semua perundingan dagang yang telah dilakukan selama ini menjadi tidak berarti.
SPKS memperkirakan bahwa keputusan tarif dagang Presiden Trump juga akan mempengaruhi permintaan CPO dan produk turunannya, sehingga dapat menurunkan harga jual TBS hasil panen petani sebesar 2 hingga 3%, atau sekitar Rp60-100 per kg TBS. Untuk itu, penurunan BK dan PE menjadi 0% sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas harga jual TBS hasil panen petani.
Selain itu, SPKS juga mengingatkan akan kerja-kerja petani yang telah lama dilakukan dalam menerapkan praktik budidaya terbaik dan berkelanjutan untuk mendorong terbukanya pasar baru di pasar global. Oleh karena itu, SPKS meminta dukungan dari pemerintah untuk menerapkan mandatori Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagai landasan pengembangan perkebunan kelapa sawit Indonesia.
Sabarudin juga menekankan bahwa perkebunan kelapa sawit telah melakukan banyak perubahan melalui penerapan praktik budidaya terbaik dan berkelanjutan. Namun, hal ini juga berdampak pada meningkatnya biaya pemeliharaan perkebunan kelapa sawit.
Karena itu, penurunan BK dan PE menjadi 0% sangat penting dan harus dilakukan secepat mungkin. SPKS juga meminta pemerintah untuk mengawasi perdagangan sektor barang dan jasa lainnya yang mendukung perkebunan kelapa sawit, seperti pupuk dan sarana prasarana, agar tidak mengalami kenaikan harga.
Dengan mengantisipasi kondisi ini sedini mungkin, SPKS berharap bahwa kondusifitas perkebunan kelapa sawit dapat tetap terjaga. Hal ini sangat penting bagi petani kelapa sawit, sehingga kinerja perkebunan kelapa sawit dapat terus meningkatkan produktivitasnya dan membantu negara menghasilkan devisa dari penjualan CPO dan produk turunannya.
Kondusifitas juga akan mendukung program ketahanan pangan dan energi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo, dengan mendorong partisipasi aktif dari pasokan bahan baku CPO dari kebun petani kelapa sawit, sehingga masyarakat dapat memiliki kemandirian ekonomi. “Dengan begitu, petani kelapa sawit dapat berdiri di atas kakinya sendiri dan bekerja keras membantu pemerintah menyuplai kebutuhan pangan dan energi dalam negeri,” tutup Sabarudin.
