Olahraga sebagai Alat Politik dalam Pemerintahan
Olahraga sering kali dianggap sebagai aktivitas yang bersifat hiburan dan kebugaran. Namun, dalam konteks politik, olahraga bisa menjadi alat untuk membangun citra negara dan mengontrol masyarakat. Negara-negara otoriter sering menggunakan olahraga sebagai bagian dari strategi “nation building” untuk memperkuat identitas nasional dan legitimasi kekuasaan mereka.
Penggunaan olahraga sebagai alat politik tidak terbatas pada satu negara saja. Di banyak negara, olahraga digunakan untuk menciptakan kesadaran kolektif dan membangun rasa bangga terhadap negara. Dalam beberapa kasus, olahraga juga digunakan untuk mengalihkan perhatian publik dari isu-isu penting lainnya.
Sejarah Keterlibatan Pemerintah dalam Olahraga
Sejarah menunjukkan bahwa pemerintah sering kali tidak terlalu peduli dengan urusan olahraga hingga akhir 1950-an. Keterlibatan pemerintah dalam olahraga lebih didorong oleh kepentingan elite dan kebijakan kontrol sosial. Contohnya adalah Game Laws di Inggris yang membatasi olahraga berburu hanya untuk kalangan bangsawan.
Baru setelah 1960-an, pemerintah mulai menyadari potensi olahraga dalam meningkatkan prestise negara. Ini terlihat dari keberhasilan atlet-atlet elite dari Jerman Timur dan Uni Soviet. Seiring waktu, perhelatan besar seperti kompetisi internasional menjadi sarana penting dalam diplomasi dan politik luar negeri.
Peran Olahraga dalam Pemerintahan Indonesia
Di Indonesia, pemerintah telah terlibat dalam pengaturan olahraga sejak awal kemerdekaan. Sukarno menggunakan olahraga sebagai sarana membangun identitas nasional dan kedaulatan negara. Contohnya adalah penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) pertama pada tahun 1948, Asian Games 1962, dan GANEFO 1963.
Suharto juga memanfaatkan olahraga sebagai alat diplomasi, meskipun secara lebih lunak dibanding pendahulunya. Selama masa Orde Baru, olahraga menjadi bagian dari strategi kontrol sosial. Istilah “pembinaan olahraga” mencerminkan relasi paternalistik antara pemerintah dan masyarakat pelaku olahraga.
Mekanisme Pengendalian Olahraga
Kebijakan olahraga di Indonesia yang tertuang dalam Perpres 86/2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) menunjukkan kecenderungan pada sistem yang berpusat pada kendali pemerintah. Ada beberapa mekanisme pengendalian yang digunakan:
- Struktur Birokrasi: DBON menuntut pembentukan Tim Koordinasi Pusat, Provinsi, hingga Kabupaten/Kota sebagai pelaksana. Institusi baru ini memperkuat kontrol pemerintah atas olahraga.
- Ketergantungan pada Sumber Daya: Hampir semua organisasi olahraga bergantung pada dana publik. Aturan DBON yang menyebutkan menteri menyalurkan pendanaan tampak sebagai tanggung jawab negara, namun juga menunjukkan siapa punya kuasa.
- Prioritas Cabang Olahraga: DBON menentukan cabang olahraga unggulan yang mendapatkan prioritas. Sepak bola, misalnya, mendapat anggaran terbesar.
Selain itu, kontrol juga dilakukan melalui narasi kebanggaan nasional. Dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR, Menpora menekankan olahraga sebagai “duta bangsa” yang mencerminkan kedigdayaan Indonesia di mata dunia.
Dampak ‘Pembinaan’ Olahraga yang Terpusat
Pendekatan sentralistis memang unggul karena mempercepat koordinasi antarpihak, penetapan target yang lebih terukur, dan anggaran yang lebih jelas. Namun, pendekatan ini juga memicu ketegangan antara prestasi dan partisipasi: antara kontrol dan kebebasan.
Karena tergantung pada duit negara, federasi olahraga terpaksa harus menyesuaikan visi dan program sesuai target pemerintah. Target tersebut biasanya berupa medali, peringkat, atau kinerja organisasi.
Selain itu, tekanan turut mendorong adopsi logika pasar dan manajemen profesional dalam olahraga. Alhasil, semangat kesukarelaan sebagai salah satu nilai utama dalam olahraga semakin terpinggirkan.
Kepentingan Publik yang Terabaikan
Meskipun sempat ada perhatian terhadap olahraga pendidikan, narasi keberhasilan olahraga yang lebih sering dibicarakan adalah olahraga elite yang diukur dari medali. Aspek manfaat kesehatan, sosial, maupun ekonomi yang diperoleh masyarakat dari olahraga justru jarang dipertimbangkan.
Ketika otoritas pemerintah telah menentukan narasi utama “pembinaan dan pengembangan” olahraga, seluruh komponen masyarakat akan dikondisikan untuk mencapainya. Di bawah “pola pemerintahan komando,” suara warga gampang diabaikan.
