Dosen dan Ide-ide Ekonomi
Agus Rizal adalah seorang dosen di Universitas MH Thamrin. Ia pernah melakukan penelitian mengenai pengaruh perbandingan informasi ulasan konsumen online terhadap pembelian online di supermarket daring melalui nilai pelanggan sebagai variabel perantara. Selain itu, ia juga meneliti pengaruh branding perusahaan, motivasi karyawan, dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan rumah sakit khusus di Jakarta.
Ekonom istana sering kali memilih ide privatisasi. Praktik ini sudah dilakukan berulang kali, yaitu dengan memperkenalkan privatisasi BUMN sebagai cara modern dalam mengelola perusahaan negara agar lebih efisien. Kata “profesional” sering digunakan seperti mantra, seolah birokrasi menjadi sumber utama masalah. Dalam birokrasi yang kurang efektif, privatisasi dianggap sebagai solusi. Di agensi yang korup, privatisasi dipandang sebagai obatnya.
Padahal, di balik ide tersebut bukan sekadar tentang efisiensi, tetapi tentang penyerahan kendali sektor strategis kepada pasar dan pemodal besar (konglomerasi dan oligarki). Di sinilah mazhab neoliberalisme bekerja diam-diam: menyamarkan agenda pengalihan kekayaan publik menjadi sumber keuntungan kelompok modal. Oleh karena itu, undang-undang perekonomian nasional harus memiliki kontra skema yang kuat. Tujuannya tentu demi warga negara dan konstitusinya.
Neoliberalisme menganggap negara dan pemerintahan tidak boleh terlalu besar dan kuat, terutama ketika negara memiliki aset produktif yang bisa dimanfaatkan. BUMN dianggap mengganggu kompetisi karena negara ikut bermain dalam pasar. Maka, privatisasi diposisikan sebagai penyembuh, padahal obat ini justru menyingkirkan negara dari ruang ekonomi penting. Negara dijauhkan, modal masuk, dan aset publik berubah menjadi komoditas pribadi.
Setiap kali privatisasi dilakukan, narasinya selalu sama: agar BUMN lebih sehat, lebih transparan, dan tidak membebani APBN. Namun setelah dijual, perusahaan yang tadinya milik publik berubah menjadi mesin pencetak dividen untuk pemilik saham baru. Yang dulu menjadi pemasukan negara, berubah menjadi keuntungan swasta. Publik hanya kebagian retorika, bukan manfaat.
Narasi ini terus diulang walau jelas: ini penipuan publik. Saat bersamaan, praktik privatisasi juga membuka pintu bagi monopoli terselubung. Ketika perusahaan strategis jatuh ke tangan swasta, pasar tidak otomatis menjadi kompetitif. Justru kepemilikan terkonsentrasi pada segelintir pemain besar yang punya modal raksasa. Mereka tidak butuh persaingan, cukup menguasai satu aset strategis untuk mengamankan kekuasaan ekonomi jangka panjang.
BUMN yang dulu dibangun dengan uang publik akhirnya dikelola tanpa tanggung jawab sosial. Logika bisnis swasta sederhana: ikut yang untung, tinggalkan yang rugi. Pelayanan publik tidak lagi berpijak pada kebutuhan warga negara, tapi pada perhitungan laba dan laba. Jika tidak menghasilkan, maka dianggap tidak penting. Di situlah pemasaran radikal neoliberalisme bekerja: menghilangkan fungsi negara sambil menyembunyikannya di balik istilah efisiensi.
Alasan pertama neoliberalisme mendorong privatisasi adalah untuk membuka ruang bisnis baru bagi kapital besar. Di pasar terbuka, tidak semua industri menjanjikan keuntungan besar. Tetapi sektor publik seperti energi, air, telekomunikasi, perumahan, pendidikan, dan transportasi memiliki pasar yang stabil dan pasti, karena menyangkut kebutuhan dasar. Modal besar ingin bermain di sektor yang risikonya kecil, pasarnya luas, dan keuntungannya terjamin. BUMN adalah “ranah aman” yang sudah dibangun negara dengan puluhan tahun investasi publik. Privatisasi membuat kelompok modal tinggal panen, tanpa harus membangun dari nol.
Alasan kedua adalah strategi politik: melemahkan negara agar pasar tidak punya kompetitor. Selama negara punya perusahaan kuat, modal swasta sulit menguasai sektor strategis. BUMN yang sehat dianggap ancaman, karena mereka bisa menetapkan harga wajar, memberikan pelayanan publik, dan mengganggu dominasi korporasi besar. Karena alasan itu, neoliberalisme mendorong negara untuk mundur dari bisnis publik, bukan demi efisiensi, tetapi demi menghilangkan lawan.
Ketika negara dipaksa melemah, pasar menjadi penguasa tunggal. Harga, layanan, dan arah ekonomi akhirnya tunduk pada kepentingan pemilik modal, bukan kebutuhan publik. Yang lebih berbahaya, privatisasi melemahkan negara di sektor strategis seperti energi, air, transportasi, hingga finansial. Ketergantungan terhadap modal swasta membuat negara kehilangan posisi tawar. Ketika aset kunci dikuasai swasta, negara hanya bisa menonton dan berharap kebijakan mereka tidak merusak kepentingan publik.
Dalam jangka panjang, ini bukan hanya urusan bisnis, tetapi urusan kedaulatan. Ini soal kedaulatan negara! Ingat! Privatisasi bukan sekadar transaksi ekonomi. Ia adalah pergeseran kekuasaan dari publik ke pemodal. Bahkan perang ekonomi, sekaligus perampasan kedaulatan. Neoliberalisme meminta negara menjual BUMN bukan karena perusahaan itu merugi, tetapi karena perusahaan itu menguntungkan. Aset milik warga negara dijadikan ladang bisnis elit. Orang kampung menyebutnya, “peristiwa bancakan daging murah dan kenyal.”
Narasi efisiensi hanyalah bumbu; tujuan utamanya adalah penguasaan, dominasi pasar, oligopoli industri, dan pelipatan kapital. Pada akhirnya, privatisasi bukan menyelamatkan negara, tetapi mengurangi kekuatan negara dan memperkuat kekuasaan pasar. Modal menang, publik kalah.
