Tel Aviv — Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu saat ini sedang menantikan keputusan mengenai permohonan pengampunan yang diajukannya agar terbebas dari tuntutan hukum terkait dugaan korupsi. Pemimpin oposisi Israel telah meminta Presiden Isaac Herzog untuk tidak memberikan pengampunan kepada Netanyahu, kecuali jika dia bersedia meninggalkan dunia politik.
Dalam wawancara dengan media pada hari Minggu (7/12/2025), seorang jurnalis bertanya kepada Netanyahu apakah dia akan berhenti dari karier politiknya jika menerima pengampunan. “Tidak,” jawab Netanyahu singkat, seperti dikutip laman Al Arabiya.
Di Israel, pengampunan biasanya diberikan setelah proses hukum selesai dan terdakwa dianggap bersalah. Tidak pernah ada preceden pengampunan selama persidangan berlangsung. Saat ini, Netanyahu masih menjalani persidangan dalam tiga kasus dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
Sebelumnya, Yair Lapid, pemimpin oposisi sekaligus ketua Partai Yesh Atid, menyampaikan penolakan terhadap pemberian pengampunan kepada Netanyahu. “Saya memohon kepada Presiden Herzog, Anda tidak bisa memberikan pengampunan kepada Netanyahu tanpa adanya pengakuan bersalah, penyesalan, dan pengunduran diri dari kehidupan politik,” ujarnya melalui akun X resminya.
Yair Golan, pemimpin oposisi senior dari Partai Demokrat, juga menentang pemberian pengampunan kepada Netanyahu. “Hanya orang yang bersalah yang meminta pengampunan. Setelah delapan tahun persidangan, dan kasus-kasus yang menjeratnya belum juga selesai, Netanyahu meminta pengampunan,” katanya.
“Satu-satunya kesepakatan yang mungkin adalah Netanyahu bertanggung jawab, mengakui kesalahannya, meninggalkan politik, dan membebaskan rakyat serta negara. Hanya dengan cara ini persatuan nasional akan tercapai,” tambah Golan.
Pada 30 November 2025, Netanyahu mengumumkan bahwa dia telah mengajukan permintaan pengampunan kepada Presiden Israel. Menurutnya, kasus-kasus dugaan korupsi yang sudah lama membelitnya telah memecah belah Israel.
“Ini akan ditangani dengan cara yang paling benar dan tepat. Saya akan mempertimbangkan hanya kepentingan terbaik Negara Israel dan masyarakat Israel,” kata Presiden Isaac Herzog dalam sebuah pernyataan pada 1 Desember 2025 merespons permintaan pengampunan Netanyahu.
Beberapa bulan sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyurati Presiden Isaac Herzog. Dalam surat tersebut, Trump meminta Herzog untuk mempertimbangkan pemberian pengampunan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang tengah menjalani proses peradilan karena dugaan keterlibatannya dalam tiga kasus korupsi berbeda.
“Pagi ini, Presiden Isaac Herzog menerima surat terlampir dari Presiden AS Donald Trump, yang memintanya untuk mempertimbangkan pemberian pengampunan kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu,” demikian pernyataan yang dirilis Kantor Kepresidenan Israel pada 12 November 2025.
Dalam suratnya, selain memohon pengampunan, Trump juga memuji kepemimpinan Netanyahu saat Israel menghadapi perang. “Dengan ini saya meminta Anda untuk sepenuhnya mengampuni Benjamin Netanyahu, yang telah menjadi Perdana Menteri yang tangguh dan tegas di masa perang,” kata Trump.
Trump, tanpa memberikan dasar yang jelas, berpendapat bahwa terdapat motif politik di balik proses peradilan terhadap Netanyahu. “Meskipun saya sangat menghormati independensi sistem peradilan Israel, saya yakin bahwa ‘kasus’ terhadap Bibi (sapaan Netanyahu) ini adalah penuntutan yang politis dan tidak beralasan,” ujarnya.
Dalam keterangan yang dirilis Kantor Kepresidenan Israel, Herzog disebut sangat menghormati Trump. Herzog pun menyampaikan apresiasi atas dukungan teguh Trump untuk Israel.
“Selain itu, dan terlepas dari ini, siapa pun yang mengajukan pengampunan Presiden, harus mengajukan permohonan resmi sesuai dengan prosedur yang berlaku,” kata Kantor Kepresidenan Israel.
Terdapat tiga kasus dugaan korupsi yang menjerat Netanyahu dan istrinya, Sara. Pada kasus pertama, Netanyahu dan Sara dituding menerima berbagai hadiah mewah bernilai sekitar 260 ribu dolar AS dari dua pebisnis besar, Arnon Milchan (produser Hollywood) dan James Packer (miliarder Australia). Sebagai imbalan, Netanyahu diduga memberikan bantuan regulasi serta diplomatik untuk kepentingan bisnis Milchan, termasuk lobi pajak dan visa AS.
Kasus kedua melibatkan negosiasi rahasia antara Netanyahu dan pemilik surat kabar Yedioth Ahronoth, Arnon Mozes. Netanyahu disebut ingin mendapatkan peliputan positif di surat kabar tersebut. Sebagai imbalannya, Netanyahu akan mendukung undang-undang yang membatasi distribusi surat kabar pesaing Yedioth Ahronoth, yakni Israel Hayom.
Kasus ketiga terjadi saat Netanyahu menjabat sebagai menteri komunikasi Israel (2014–2017). Kala itu, dia diduga menerbitkan regulasi menguntungkan senilai ratusan juta dolar AS kepada Bezeq (perusahaan telekomunikasi milik Shaul Elovitch). Sebagai imbalannya, situs berita milik Bezeq, Walla, diminta menayangkan peliputan positif terhadap Netanyahu dan keluarganya, termasuk menekan berita negatif.
