Pembangunan Jawa Barat Berbasis Ekologi
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pembangunan di wilayah tersebut akan berbasis ekologi. Hal ini dilakukan sebagai respons terhadap bencana yang terjadi di Aceh dan Sumatera beberapa waktu lalu. Kunjungan Dedi ke lokasi bencana banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera memberikan banyak pelajaran penting baginya.
Dalam kunjungannya tersebut, Dedi Mulyadi memberikan bantuan senilai Rp 7 miliar, termasuk mengakomodir warga Jawa Barat yang terisolir. Setelah kembali dari peninjauan wilayah terdampak bencana, ia menyampaikan bahwa pengalaman melihat langsung kondisi di tiga provinsi di Pulau Sumatera membuatnya memahami betapa besar dampak bencana sekaligus pentingnya upaya penanganan dan pencegahan sejak dini.
“Saya belajar pak, saya kemarin ke Aceh, ke Sumbar (Sumatera Barat) kemudian Sumut (Sumatera Utara) saya pelajari,” ujar Dedi Mulyadi dalam unggahannya di Instagram @dedimulyadi71.
Menurut Dedi, bencana banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera disebabkan oleh rusaknya sistem lingkungan hidup dan ekologi. Ia menjelaskan bahwa kawasan terdampak bencana didominasi oleh alih fungsi lahan hutan menjadi kebun sawit. Ia menegaskan bahwa karakter pohon sawit sangat berbeda dengan vegetasi alami hutan.
“Sawit itu tidak tahan terhadap gelombang, lumpur terhadap getaran, dia bukan pohon untuk melindungi tapi dia pohon manja untuk dilindungi,” papar Dedi Mulyadi.
Ia juga menyoroti bahwa perkebunan sawit merupakan bentuk vegetasi homogen, yakni tanaman yang seragam dan tidak beragam seperti ekosistem hutan. Dedi menilai kondisi ini berbahaya jika dibiarkan terus meluas.
“Semua menjadi homogen, yang homogen itu berbahaya bagi Indonesia, bagi kebinekaan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Dedi mengungkapkan bahwa di sejumlah lokasi bencana, masyarakat sudah kehilangan lahan pangan. Sungai-sungai tercemar, sementara lahan pertanian seperti sawah nyaris tidak tersisa.
Langkah Pencegahan Bencana
Berangkat dari pengalaman melihat langsung dampak banjir, longsor, dan kerusakan lingkungan di Aceh dan Sumatera, Dedi Mulyadi memaparkan arah kebijakan pembangunan di Jawa Barat. Sebagai wilayah yang juga rawan bencana, Jawa Barat harus melakukan langkah pencegahan secara serius.
Sejak sekitar 10 bulan menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, fokus utamanya adalah memperbaiki tata kelola lingkungan. Upaya tersebut meliputi pengembalian fungsi sungai, bendungan, serta penataan kawasan rawan banjir di wilayah seperti Bekasi, Bogor, dan Bandung. Dedi menilai hasil dari langkah-langkah tersebut mulai terlihat.
“Kita bisa melihat dalam 10 bulan terakhir ini waktu saya menjabat saya melakukan penanganan di Bogor, di hulu, melakukan penanganan di Bekasi. Sampai saat ini arealnya relatif sangat baik.”
“Nantinya kita juga akan bergerak ke Selatan, karena banyak lereng-lereng gunung itu berubah menjadi areal pemukiman dan perkebunan sayur, dengan risiko banjir dan longsor yang sangat tinggi,” paparnya.
Konsep Pembangunan Berbasis Ekologi
Dari temuannya itu, Dedi ingin memitigasi atau melakukan pencegahan sejak dini. Ia ingin memitigasi bencana di Jawa Barat dengan cara menghijaukan gunung, lereng, mengembalikan fungsi pesawahan, sungai. Karena biaya pencegahan lebih murah dibanding dengan recovery (pemulihan) bencana.
Ke depan, Pemprov Jabar juga akan memprioritaskan wilayah selatan yang banyak mengalami alih fungsi lereng gunung menjadi permukiman dan perkebunan sayur, yang memiliki risiko tinggi banjir dan longsor. Berdasarkan temuan tersebut, Dedi menegaskan pentingnya mitigasi bencana sejak dini.
“Kami ingin melakukan pencegahan dengan menghijaukan kembali gunung dan lereng, mengembalikan fungsi sawah dan sungai. Biaya pencegahan jauh lebih murah dibandingkan pemulihan pascabencana,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Dedi Mulyadi berencana menerapkan konsep pembangunan Jawa Barat yang berbasis ekologi. Pendekatan ini menekankan keseimbangan antara manusia dan lingkungan, di mana manusia bukan pusat alam, melainkan bagian dari sistem kehidupan yang saling bergantung.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menjalankan kebijakan tersebut. Komitmen utamanya adalah mengembalikan fungsi hutan, perkebunan, dan sungai sesuai peruntukannya.
“Kami ingin mengembalikan fungsi hutan, perkebunan ke fungsinya, mengembalikan fungsi sungai yang dikelola BWWS maupun PJT, agar kembali ke fungsinya,” tegasnya.
