Permintaan Ulama Aceh untuk Status Bencana Nasional
Ulama Aceh mengajukan permintaan kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk menetapkan status bencana nasional di tiga provinsi di Sumatera yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Mereka berkeyakinan bahwa pengakuan tersebut akan memudahkan akses bantuan internasional.
Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk Faisal Ali, menyampaikan hal ini di Banda Aceh pada Senin (15/12/2025). Ia menjelaskan bahwa permintaan ini muncul dari rekomendasi hasil muzakarah ulama Aceh 2025, serta doa bersama untuk korban bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, yang dilakukan di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh.
Menurut Tgk Faisal, penetapan status bencana nasional sangat penting untuk mempercepat penanganan korban, pemulihan infrastruktur, serta membuka akses bantuan kemanusiaan internasional secara terkoordinasi dan akuntabel.
Selain itu, ulama Aceh juga menyarankan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) untuk menyusun peta jalan pembangunan Aceh pasca-bencana yang terintegrasi, berorientasi pada mitigasi bencana, pemulihan lingkungan, penguatan ekonomi masyarakat, serta perlindungan lembaga pendidikan dan rumah ibadah.
Para ulama juga mendorong pemerintah daerah untuk melakukan revisi anggaran guna menyesuaikan kebutuhan penanganan banjir dan longsor. Pemerintah pusat diminta memberikan perhatian serius melalui dukungan anggaran serta langkah strategis jangka pendek dan panjang secara objektif dan proporsional sesuai tingkat kedaruratan.
Dalam rekomendasi lainnya, ulama menekankan pentingnya transparansi dan amanah dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan, serta penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan yang berkontribusi terhadap terjadinya bencana.
Untuk masyarakat Aceh, juga diimbau terus memperkuat solidaritas sosial, menjaga etika bermedia dan bersosial di tengah musibah, serta menghindari fitnah dan provokasi.
Tgk Faisal menegaskan bahwa penyerahan kepada pemerintah pusat bukan berarti putus asa atau tidak bekerja. Melainkan bentuk pengakuan bahwa dalam kondisi tertentu, bencana yang besar tidak mampu ditangani sendiri oleh daerah, sehingga membutuhkan kehadiran dan bantuan dari pusat.
Ulama yang akrab disapa Lem Faisal ini menuturkan, masyarakat Aceh telah berulang kali ditimpa musibah yang dahsyat. Tetapi, di setiap cobaan itu, Allah SWT menganugerahkan ketabahan dan kekuatan batin kepada rakyat Aceh untuk tetap berdiri tegak menghadapi situasi tersulit sekalipun.
Ia menegaskan, para ulama di Aceh tidak akan pernah meninggalkan masyarakatnya. Dalam setiap bencana, ulama hadir bukan hanya sebagai penyeru doa, tetapi juga penguat jiwa, penuntun moral, dan pengikat solidaritas.
Bendera Putih Berkibar sebagai Simbol Protes
Sementara itu, di tengah seruan dari ulama tersebut, bendera putih banyak berkibar di depan rumah-rumah, dan di titik-titik pengungsian bencana. Kantor-kantor pemerintahan di daerah, pun dikabarkan mengibarkan bendera warna serupa. Pengibaran bendera-bendera putih tersebut merupakan bentuk protes, dan respons warga yang tak lagi tahan dengan situasi kebencanaan saat ini.
Rahmiana, seorang warga Banda Aceh yang melakukan kerja-kerja kemanusian di Kabupaten Bireun, mengatakan bahwa pemancangan bendera-bendera putih masif dilakukan belakangan ini. “Di Bireun, banyak warga dan juga relawan-relawan yang memasang bendera putih karena tidak tahan dengan situasinya yang sudah sangat parah,” kata dia saat dihubungi dari Jakarta, Senin (15/12/2025).
Rahmiana mengirimkan video-video tentang warga Aceh yang menaiki motor untuk membagi-bagikan bendera putih ke warga. Di Lokshukon, seorang warga bernama Siti menyampaikan bahwa bendera putih juga berkibar. “Bendera putih itu berkibarnya di Gedung (Pemerintah) Aceh Utara, juga di Masjid Raya,” kata Siti melalui sambungan telefon.
Siti sempat mengalami banjir dengan tinggi airnya mencapai atas rumah di Desa Alumuddin pada 26 November 2025 lalu. Menurutnya, bendera-bendera putih itu bentuk solidaritas bersama seluruh warga Aceh yang saat ini masih dalam kebencanaan. Tetapi lebih dari itu, kata dia, bendera putih juga sebagai respons, dan protes atas penanganan bencana yang saat ini terjadi di banyak wilayah di Aceh.
Permintaan Bantuan Internasional
Berbeda dengan pusat yang belum meminta bantuan luar negeri, pemerintah Aceh kini meminta keterlibatan dua lembaga internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membantu menangani pascabencana banjir bandang dan longsor di tanah rencong.
“Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, di Banda Aceh, Senin.
Adapun dua lembaga PBB yang dimintai keterlibatannya tersebut yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF). “Permintaan keterlibatan lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF,” ujarnya.
Selain itu, MTA juga menyampaikan bahwa saat ini tercatat 77 lembaga dengan mengikutsertakan 1.960 relawannya dalam upaya pemulihan bencana Aceh, dan telah tercatat pada Desk Relawan BNPB dan Posko Aceh. Mereka merupakan lembaga atau NGO lokal, nasional dan internasional. Besar kemungkinan, keterlibatan lembaga dan relawan terus bertambah dalam respon kebencanaan ini.
Pemerintah pusat belum menetapkan secara resmi status Bencana Nasional. Presiden Prabowo berulangkali meyakinkan bahwa pemerintah menangani kasus bencana di Sumatera ini dengan serius. Dalam ratas yang digelar, Senin (15/12/2025), Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa capaian dalam penanganan dampak bencana di Sumatra bukan merupakan hasil kerja dirinya semata. Penanganan ini adalah kolektif dari seluruh unsur pemerintah dan petugas di lapangan.
