Tantangan dan Kemajuan Hak Asasi Manusia di Tahun 2025
Tahun 2025 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi hak asasi manusia (HAM) di berbagai belahan dunia. Di wilayah konflik, warga sipil menghadapi ancaman dari senjata dan kekerasan. Di negara-negara yang relatif stabil, kebebasan individu terus tergerus. Di Serbia, Tanzania, dan Nepal, demonstran yang mengkritik pemerintah sering kali dipersekusi atau diputus dari akses informasi. Di Amerika Serikat, kebijakan kesetaraan dibatalkan karena politik ideologi. Di Turki, banyak politisi demokratis disingkirkan dan dikriminalisasi. Di Hungaria dan Kazakhstan, hak-hak seksual kaum minoritas juga dibatasi.
Namun, di tengah arus regresi tersebut, muncul langkah-langkah kecil yang menentang tren kemunduran. Berikut beberapa contohnya:
Thailand: Pernikahan bagi Semua
Thailand menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mengizinkan pernikahan bagi pasangan sesama jenis. Pada bulan Januari 2025, undang-undang baru ini memungkinkan lebih dari 1.800 pernikahan dalam satu hari saja. Secara global, hampir 40 negara telah memiliki undang-undang serupa. Selain Thailand, Liechtenstein juga mulai memberlakukan pernikahan sesama jenis pada tahun 2025.
Italia: Femisida sebagai Tindak Pidana
Menurut data Istat, sebanyak 106 perempuan dibunuh di Italia pada tahun 2024 sebagai bentuk femisida. Banyak pelaku adalah orang terdekat korban. Untuk mengatasi masalah ini, Italia meluncurkan undang-undang yang menjadikan femisida sebagai tindak pidana tersendiri. Pelaku bisa dihukum penjara seumur hidup. Selain itu, kejahatan berbasis gender seperti penguntitan dan “revenge porn” juga diperberat hukumnya.
Revenge porn adalah tindakan menyebarkan foto atau video pribadi tanpa izin, biasanya untuk balas dendam atau mempermalukan korban.
Kolombia, Bolivia, dan Negara Lain: Larangan Pernikahan Anak
Pernikahan anak masih menjadi ancaman bagi perempuan muda di banyak negara. Menurut LSM Girls Not Brides, setiap tahun sekitar 12 juta anak perempuan di bawah 18 tahun dipaksa menikah. Kolombia dan Bolivia memberlakukan larangan penuh terhadap pernikahan anak pada 2025. Undang-undang ini juga memberi sanksi bagi pelaku, termasuk pejabat catatan sipil dan pasangan dewasa yang terlibat.
Selain itu, Portugal, Kuwait, dan Grenada juga menutup celah pernikahan anak. Burkina Faso menetapkan usia minimal pernikahan 18 tahun, meskipun masih ada ketidakjelasan tentang pengecualian.
Malawi, Vietnam, Jepang: Penghapusan Biaya Sekolah
Biaya sekolah tetap menjadi tantangan bagi pendidikan generasi muda. Malawi menghapus biaya sekolah menengah pada Desember 2025. Di Vietnam, biaya sekolah di sekolah negeri sepenuhnya dihapus sejak September 2025. Di Jepang, semua biaya sekolah menengah juga dihapus pada 2025.
Pakistan: Komisi Nasional untuk Hak Minoritas
Di Pakistan, komisi independen untuk perlindungan minoritas agama akhirnya disahkan pada awal Desember 2025. Komisi ini bertujuan mewakili minoritas dalam proses legislasi dan politik. Meskipun penunjukan anggota masih dalam proses, harapan besar diarahkan kepada komisi ini untuk meningkatkan kesejahteraan minoritas agama di Pakistan.
