Program Unggulan Diskominfo Kabupaten Bandung di Tahun 2026
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Bandung memiliki beberapa program unggulan yang menjadi fokus utama pada tahun 2026. Tujuan dari program-program ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih baik lagi. Kepala Diskominfo Kabupaten Bandung, Teguh Purwayadi menjelaskan agenda apa saja yang menjadi prioritas utama serta resolusi dari Dinas yang dipimpinnya tersebut guna meningkatkan pelayanan publik.
Seluruh agenda yang akan dijalankan oleh Diskominfo pada tahun 2026 ini, menurut Teguh, akan bermuara pada upaya mewujudkan Kabupaten Bandung yang lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera (BEDAS). Berikut penjelasan lengkap mengenai agenda yang akan dilaksanakan selama tahun 2026:
Resolusi dan Prioritas Utama Diskominfo di Tahun 2026
Resolusi utama Diskominfo Kabupaten Bandung pada tahun 2026 adalah memastikan transformasi digital memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Prioritas utama diarahkan pada penguatan layanan publik digital yang terintegrasi, pemerataan akses internet, pemanfaatan data sebagai dasar kebijakan (data driven government), peningkatan keamanan informasi, serta keterbukaan informasi publik.
Seluruh agenda ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan Kabupaten Bandung yang Lebih BEDAS—Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera, sebagaimana tertuang dalam Renstra Diskominfo 2025–2029.
Program Digital yang Paling Diandalkan
Program digital yang paling diandalkan untuk meningkatkan pelayanan publik pada tahun 2026 adalah penguatan Bedas Digital Service sebagai kanal utama layanan publik daerah. Platform ini diarahkan menjadi “pintu depan” semua layanan pemerintah, mulai dari perizinan, administrasi kependudukan, layanan sosial, kesehatan, pendidikan, hingga pengaduan masyarakat.
Pada tahun 2026, layanan ini terus diintegrasikan dengan ekosistem nasional seperti Mal Pelayanan Publik Digital, serta didukung aplikasi petugas untuk layanan jemput bola ke desa dan kelurahan. Dengan pendekatan ini, pelayanan publik menjadi lebih cepat, terukur, dan dekat dengan masyarakat.
Mengatasi Kesenjangan Akses Internet
Pemerintah daerah secara konsisten memperluas akses internet publik gratis melalui program Bedas WiFi Sarerea Digital Service (Bewara DS). Pada tahun 2025 telah dilakukan kajian penempatan titik layanan internet publik sebagai dasar evaluasi. Hasil kajian tersebut menjadi pijakan pada tahun 2026 agar penempatan titik internet tidak hanya memperluas jaringan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, mendukung pelayanan publik digital, aktivitas ekonomi lokal, serta pendidikan.
Pendekatan berbasis data ini memastikan penanganan blank spot lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
Peran Data dan Statistik dalam Kebijakan
Data menjadi fondasi utama kebijakan pada tahun 2026. Pemerintah daerah memperkuat Satu Data Kabupaten Bandung untuk memastikan data sektoral akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Data tersebut dikelola dan disajikan melalui portal satu data, SIMASDA, sistem big data daerah, dashboard pimpinan, serta integrasi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Pendekatan ini memungkinkan kebijakan pembangunan dan pelayanan publik disusun secara berbasis bukti (data driven), bukan asumsi. Data juga dibuka untuk publik secara bertanggung jawab agar dapat dimanfaatkan masyarakat, akademisi, dan media sebagai bagian dari transparansi pemerintahan.
Memperkuat Keamanan Data dan Sistem Informasi
Keamanan informasi menjadi prioritas utama seiring meningkatnya layanan digital. Pemerintah daerah menyiapkan kebijakan perlindungan data pribadi, pengamanan aplikasi dan website layanan publik, serta penguatan keamanan SPBE. Pada tahun 2026, fokus diarahkan pada penyusunan regulasi perlindungan data, peningkatan kapasitas aparatur melalui bimbingan teknis keamanan informasi, serta penguatan kompetensi tim pengelola sistem.
Langkah ini penting untuk mencegah kebocoran data, meningkatkan kesiapan OPD terhadap risiko siber, dan menjaga kepercayaan publik terhadap layanan digital pemerintah.
Strategi Menangkal Hoaks dan Meningkatkan Literasi Digital
Strategi utama adalah memperkuat komunikasi publik yang cepat, akurat, dan berbasis data, sekaligus meningkatkan literasi digital masyarakat. Pemerintah daerah aktif menyampaikan informasi resmi melalui berbagai kanal digital, didukung kolaborasi dengan komunitas informasi masyarakat dan media.
Literasi digital diarahkan agar masyarakat tidak hanya cakap menggunakan teknologi, tetapi juga mampu memilah informasi, mengenali hoaks, dan berpartisipasi dalam menjaga ruang digital yang sehat dan produktif.
Komitmen dalam Menjaga Keterbukaan Informasi
Komitmen keterbukaan diwujudkan melalui penyediaan data dan informasi publik yang mudah diakses, valid, dan komunikatif. Data pembangunan dan pelayanan publik disajikan melalui portal satu data, dashboard informasi, serta konten komunikasi publik dalam bentuk infografis dan narasi yang mudah dipahami.
Pendekatan ini memastikan masyarakat dapat mengakses informasi, memantau kinerja pemerintah, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah, sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Tantangan Terbesar dan Cara Mengatasinya
Tantangan terbesar adalah menyelaraskan percepatan teknologi dengan kesiapan SDM, kualitas data, tata kelola, dan kepercayaan publik. Untuk mengatasinya, pemerintah daerah mendorong penguatan kompetensi aparatur, kolaborasi lintas OPD, standarisasi regulasi dan SOP, serta konsistensi pelaksanaan kebijakan sesuai Renstra Diskominfo 2025–2029.
Transformasi digital dipahami sebagai proses berkelanjutan, bukan sekadar pembangunan aplikasi, tetapi perubahan cara kerja pemerintahan agar lebih responsif, transparan, dan berpihak pada masyarakat.
