Kebijakan Lingkungan dan Energi di Bawah Pemerintahan Trump
Di sepuluh hari pertama tahun 2026, pemerintahan Presiden Donald Trump telah mengambil langkah-langkah signifikan dalam menarik diri dari berbagai upaya internasional untuk mengatasi perubahan iklim. AS memutuskan untuk mundur dari organisasi-organisasi yang bertujuan mengurangi pemanasan global. Hal ini terjadi meskipun Amerika Serikat masih menjadi penghasil emisi terbesar kedua di dunia.
Pada tahun sebelumnya, AS juga tidak mengirimkan delegasi ke Pertemuan Perubahan Iklim PBB (COP30) di Brasil. Meski demikian, Negeri Paman Sam tetap menjadi salah satu negara dengan kontribusi tertinggi terhadap emisi karbon global. Selain itu, situs Badan Perlindungan Lingkungan (EPA) juga telah menghapus semua rujukan terhadap bahan bakar fosil, menunjukkan sikap yang jelas-jelas mendukung industri energi tradisional.
CEO Center for International Environmental Law, Rebecca Brown, menyatakan bahwa keputusan AS untuk mundur dari upaya penanggulangan perubahan iklim tidak akan menghilangkan kewajiban mereka untuk mencegah kerusakan lingkungan. “Keputusan ini tidak mengubah kewajiban AS untuk mencegah perubahan iklim,” ujarnya seperti dikutip dari laporan media internasional.
Ambisi Trump Terhadap Cadangan Minyak Venezuela
Setelah mencaplok Venezuela dengan menangkap Presiden Nicolas Maduro dan istrinya, Trump menunjukkan ketertarikan pada cadangan minyak negara tersebut. Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, diperkirakan sekitar 303 miliar barel. Trump berencana untuk memperkuat keterlibatan AS dalam industri minyak Venezuela dengan mengirimkan banyak perusahaan AS untuk memperbaiki infrastruktur negara tersebut dan “mulai menghasilkan uang.”
Dalam wawancara pada 8 Januari lalu, ia menyatakan bahwa AS dapat memanfaatkan cadangan minyak Venezuela selama bertahun-tahun. Namun, langkah ini menuai kritik dari para aktivis lingkungan. Direktur Eksekutif Greenpeace International, Mads Christensen, mengatakan rencana ini sangat berbahaya karena kerusakan iklim semakin cepat terjadi. “Satu-satunya jalan yang aman adalah transisi dari bahan bakar fosil,” katanya.
Penangguhan Proyek Energi Terbarukan
Pemerintahan Trump juga menangguhkan izin sewa proyek pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai (offshore wind) dengan alasan keamanan nasional. Kebijakan ini menghentikan konstruksi di lima lokasi, termasuk proyek Revolution Wind dan Sunrise Wind milik perusahaan Denmark, Ørsted, serta sejumlah lokasi yang dimiliki oleh perusahaan lain seperti Equinor dan Dominion Energy.
Langkah ini sejalan dengan kritik Trump terhadap energi terbarukan. Ia sering menyebut transisi energi sebagai “penipuan terbesar abad ini.” Namun, kebijakan ini berdampak besar pada biaya dan dampaknya terus berlanjut hingga tahun berikutnya. Pekan lalu, Ørsted mengajukan gugatan hukum terhadap pemerintah AS atas penangguhan tersebut. Perusahaan itu berargumen bahwa mereka telah memperoleh seluruh izin dari pemerintah federal dan negara bagian yang diperlukan.
Obsesi Trump terhadap Greenland
Obsesi Trump terhadap Greenland juga memicu kekhawatiran para pemerhati lingkungan. Wilayah ini dikenal memiliki sumber daya mineral kritis yang esensial bagi transisi energi hijau. Survei pada 2023 menemukan bahwa 25 dari 34 mineral yang dikategorikan sebagai bahan baku kritis oleh Komisi Eropa terdapat di Greenland. Wilayah ini diperkirakan menyimpan 36 hingga 42 juta metrik ton oksida tanah jarang, menjadikannya cadangan terbesar kedua di dunia setelah Cina.
Eksploitasi sumber daya ini bisa membantu AS mengurangi ketergantungan pada Cina, yang saat ini memproses lebih dari 90 persen mineral jarang dunia. Sejak masa jabatannya yang pertama, Trump telah mengesahkan undang-undang untuk meningkatkan produksi mineral domestik AS dan mendorong aktivitas pertambangan laut dalam. Namun, sejumlah pakar menilai cadangan mineral Greenland hanya menjadi kedok bagi motif Trump yang sesungguhnya.
