Kepemimpinan Gubernur Melki Laka Lena di NTT: Tantangan dan Progres
Hampir satu tahun sejak dilantik pada Februari 2025, kepemimpinan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melki Laka Lena mulai mendapat perhatian dan evaluasi. Memasuki Januari 2026, masyarakat mulai merefleksikan sejauh mana visi dan misi yang diusung selama kampanye telah diwujudkan. Sebagai bagian dari proses evaluasi, publik juga mulai menilai harapan ke depan terkait pembangunan di provinsi ini.
Anggota DPRD NTT dari Fraksi Partai Demokrat, Boni Jebarus, memberikan penilaian positif terhadap kinerja Gubernur Melki. Ia mengatakan bahwa meskipun tahun pertama kepemimpinan diwarnai berbagai tantangan, termasuk kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, Gubernur Melki tidak pasrah. Justru ia terus bergerak dan mencari terobosan untuk mempercepat pembangunan.
Menurut Boni, secara teknis sebagian besar program kegiatan tahun anggaran 2025 sudah ditetapkan oleh penjabat gubernur sebelumnya, tetapi pelaksanaannya berada di tangan gubernur terpilih. Dalam dinamika tersebut, sejumlah program strategis mulai dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Sebagai lembaga legislatif, DPRD NTT memiliki tanggung jawab untuk terus memberikan evaluasi yang strategis dan progresif agar setiap langkah pembangunan dapat berjalan tepat sasaran. Boni menyebutkan bahwa pada tahun pertama ini mulai terlihat tumbuhnya energi kolektif di tubuh birokrasi Pemprov NTT, meskipun masih berada pada tahap awal. Fondasi hukum, regulasi, dan administrasi dinilai sudah mulai tertata melalui penyesuaian sejumlah peraturan daerah (perda).
Salah satu target yang telah disepakati bersama DPRD adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026 sebesar Rp 2,8 triliun. Meskipun target ini tinggi, berat, dan penuh tantangan, Boni meyakini bahwa hal itu bukan mustahil. Ia juga menyoroti karakter kepemimpinan Melki Laka Lena yang dinilai tetap konsisten sejak masa kampanye hingga kini.
Karakter personal beliau yang komunikatif dan rendah hati tidak berubah meski sudah menjabat. Ini menjadi modal penting untuk membangun kerja kolaboratif antara pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait.
Pada tahun pertama kepemimpinannya, Gubernur Melki disebut fokus membenahi mesin birokrasi. Langkah itu diwujudkan melalui perombakan besar di level eselon III dan IV, penataan manajemen BUMD, serta pelaksanaan retret bagi jajaran birokrasi. Selain itu, pembangunan infrastruktur dasar transformasi digital juga mulai digencarkan, seperti Sekretariat Bersama Ayo Bangun NTT, penerapan tanda tangan elektronik dalam administrasi pemerintahan, digitalisasi ekonomi hijau, hingga pengembangan portal satu data Sasando.
Di sisi regulasi, Pemprov NTT bersama DPRD telah meratifikasi sejumlah perda strategis, seperti perubahan bentuk dan penyertaan modal BUMD, Bank NTT, Jamkrida, Sasando, dan KI Bolok, serta perda pajak dan retribusi daerah, termasuk pengelolaan parkir di ruas jalan provinsi.
Untuk pemberdayaan ekonomi rakyat, berbagai program juga mulai dijalankan, di antaranya One Village One Product (OVOP), NTT Mart, kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) NTT, serta program perumahan rakyat.
Boni Jebarus, yang juga merupakan anggota Komisi IV DPRD NTT bidang infrastruktur, perhubungan, dan energi, mendorong Gubernur Melki untuk lebih intens berkoordinasi dengan pemerintah pusat serta Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Koordinasi itu dinilai penting guna memperjuangkan hak kelola atau pengelolaan bersama sejumlah kewenangan di kawasan wisata super premium Labuan Bajo.
Menurut Boni, terdapat banyak potensi sumber pendapatan yang semestinya dapat dibagi antara Pemprov NTT dan Pemkab Manggarai Barat. Di antaranya jasa tambat dan labuh kapal di bawah kewenangan KSOP Labuan Bajo, retribusi pengelolaan Taman Nasional Komodo, pajak dan izin pembangunan di sempadan pantai, hingga retribusi hunian wisata di atas kapal.
Semua potensi ini harus dikelola secara sinergis, kolaboratif, dan berkelanjutan agar target PAD yang tinggi dapat tercapai. PAD yang kuat pada akhirnya akan bermuara pada pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat NTT.
