Perubahan Tatanan Dunia yang Sedang Terjadi
Pendiri dan Chairman Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, menyatakan bahwa kondisi global saat ini bukan sekadar krisis biasa. Menurutnya, ketegangan geopolitik, melemahnya aturan internasional, serta perubahan perilaku negara-negara besar memunculkan kekhawatiran bahwa tatanan global pasca-Perang Dunia II sedang mengalami erosi serius.
“Kita sudah membicarakan tatanan dunia berikutnya dan merasa masih punya waktu, tapi itu jelas sedang terjadi sekarang,” ujar Dino dalam forum diskusi FPCI bertema Outlook on Geopolitical Trends & Indonesian Foreign Policy in 2026, Senin (19/1/2026).
Menurut Dino, pembahasan mengenai perubahan tatanan dunia kini meluas, termasuk di Eropa. Jika dulu isu ini sempat disinggung pemimpin Finlandia, kini banyak negara Uni Eropa dan anggota NATO ikut membahasnya.
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri era Presiden SBY itu juga menyoroti munculnya kembali praktik perebutan wilayah dan sumber daya secara terbuka, sesuatu yang selama ini dianggap telah ditinggalkan setelah Perang Dunia II.
“Kita bicara soal runtuhnya aturan, ruang, dan batas. Itu sedang terjadi,” katanya.
Dalam beberapa bulan terakhir, Dino menilai pola intervensi terbuka Amerika Serikat (AS) terlihat semakin jelas. Dia menyebut ada tiga contoh yang menonjol dalam waktu singkat: Venezuela, Greenland/Denmark, dan Iran.
Salah satu perubahan paling signifikan, menurut Dino, adalah pergeseran kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump. AS dinilai tidak lagi konsisten membedakan antara sekutu dan lawan.
“Kalau kita bicara imperialisme, itu soal perebutan wilayah, pemaksaan, perundungan, dan mengabaikan hukum internasional, dan Presiden Trump sendiri mengakui bahwa ia tidak terlalu peduli pada hukum internasional,” ujarnya.
Dampaknya, solidaritas negara-negara Barat yang selama ini menjadi tulang punggung tatanan global mulai retak. Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang yang sebelumnya relatif solid kini menghadapi ketidakpastian arah dan kepemimpinan.
Co-Founder FPCI Dewi Fortuna Anwar menilai krisis saat ini bukan terutama disebabkan oleh kebangkitan China atau Rusia, melainkan oleh perubahan sikap AS sebagai arsitek utama tatanan internasional liberal.
“Yang baru adalah AS kini bertindak seperti kekuatan imperialis dan tidak lagi membedakan kawan dan sekutu,” kata Dewi.
Ia menjelaskan bahwa kebangkitan China, Rusia, maupun negara-negara nonblok sebenarnya telah berlangsung lama dan bersifat selektif. China, misalnya, tetap mendukung ekonomi terbuka dan institusi multilateral selama sejalan dengan kepentingannya, tetapi tidak sepenuhnya mendukung nilai demokrasi dan hak asasi manusia.
Dewi melihat munculnya peluang baru bagi negara-negara middle power, termasuk Indonesia, untuk memainkan peran yang lebih aktif. Situasi ini, menurutnya, merupakan middle power moment, sekaligus momentum penting bagi organisasi-organisasi regional.
Meski demikian, Dewi menegaskan Indonesia tidak bisa merespons perubahan global ini secara reaktif semata. Penguatan resiliensi nasional harus berjalan seiring dengan resiliensi regional, terutama melalui ASEAN.
“Ketahanan kawasan tidak bisa dibangun tanpa kerja sama yang erat dengan negara-negara tetangga,” ujarnya.
Dewi juga mengkritik pendekatan kebijakan luar negeri yang terlalu menitikberatkan hubungan bilateral tanpa diimbangi kepemimpinan regional yang kuat. Menurutnya, fragmentasi kawasan justru membuka ruang bagi intervensi kekuatan eksternal.
Dalam kondisi ketika naked power kembali menjadi instrumen politik global, ambang eskalasi konflik dapat dengan mudah terlampaui. Oleh karena itu, Indonesia dinilai perlu kembali menegaskan perannya sebagai pemimpin kawasan, sekaligus memanfaatkan berbagai platform kerja sama regional dan global untuk memperluas jejaring diplomatik.
Langkah Strategis yang Perlu Dilakukan Indonesia
Lantas, apa yang Perlu Dilakukan Indonesia? Para pembicara menilai ada beberapa langkah strategis yang perlu dipertimbangkan Indonesia ke depan.
Pertama, mengurangi ketergantungan berlebihan pada satu kekuatan besar, termasuk Amerika Serikat. Ketidakpastian arah kebijakan AS membuat diversifikasi hubungan strategis menjadi semakin penting.
Kedua, memperkuat multilateralisme dengan ambisi yang jelas. Indonesia dinilai perlu melampaui partisipasi simbolik dan mulai menentukan “niche” atau peran khusus dalam reformasi sistem multilateral global.
Ketiga, memaksimalkan peran di kawasan, khususnya ASEAN dan Indo-Pasifik. Dewi kembali menekankan bahwa kekuatan utama Indonesia terletak pada kepemimpinan regional dan diplomasi normatif.
“Fragmentasi regional membuka pintu intervensi eksternal. Jika kekuatan telanjang kembali dominan, ambang eskalasi konflik bisa dengan mudah dilanggar,” ujar Dino.
Dalam konteks Indo-Pasifik, ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) dinilai sebagai instrumen penting. Namun, negara-negara ASEAN menunggu kepemimpinan konkret dari Indonesia dalam menerjemahkan AOIP ke langkah nyata.
AOIP juga berpotensi menjadi jembatan untuk meredakan rivalitas AS–China, sekaligus memperkuat sentralitas ASEAN dalam tatanan regional yang terus berubah.
Perubahan tatanan global saat ini membawa risiko besar, tetapi juga peluang strategis. Bagi Indonesia, tantangannya bukan hanya membaca arah perubahan, melainkan menentukan posisi dan peran yang ingin diambil.
