"Fokus Banten: Info Lokal, Wawasan Global"

Netanyahu Siap Bergabung, Ke Mana Arah Tujuan Dewan Perdamaian Trump?



Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menerima undangan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian.

Kantor PM Israel menyatakan, Netanyahu akan menjadi anggota dewan yang diklaim akan diisi oleh para pemimpin dunia. “PM Netanyahu mengumumkan bahwa ia telah menerima undangan Presiden AS Donald Trump dan akan bergabung sebagai anggota Dewan Perdamaian, yang akan terdiri dari para pemimpin global,” demikian pernyataan resmi kantor Netanyahu, Rabu (21/1/2026).

Dewan Perdamaian digagas oleh AS dan awalnya dirancang untuk mengawasi rekonstruksi Gaza pasca-perang. Namun, piagam pembentukannya menunjukkan bahwa mandat badan tersebut tidak dibatasi hanya pada wilayah Palestina.

Apa Itu Dewan Perdamaian?

Menurut piagamnya, Dewan Perdamaian merupakan organisasi internasional yang bertujuan “mendorong stabilitas, memulihkan tata kelola yang dapat diandalkan dan sah, serta mewujudkan perdamaian berkelanjutan di wilayah yang terdampak atau terancam konflik”.

Dewan ini akan dipimpin langsung oleh Trump sebagai ketua. Ia juga akan merangkap sebagai perwakilan Amerika Serikat. Piagam tersebut memberi kewenangan luas kepada Trump, termasuk hak eksklusif untuk membentuk, mengubah, atau membubarkan badan-badan turunan yang dianggap perlu demi menjalankan misi Dewan Perdamaian.

Trump juga berwenang menunjuk anggota dewan eksekutif yang disebut sebagai “tokoh-tokoh dengan reputasi global”, dengan masa jabatan dua tahun dan dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh ketua. Seorang pejabat AS telah mengonfirmasi bahwa Trump dapat tetap menjabat sebagai ketua Dewan Perdamaian bahkan setelah tidak lagi menjadi presiden, hingga ia mengundurkan diri secara sukarela. Namun, presiden AS berikutnya tetap berhak menunjuk perwakilan Amerika Serikat yang baru.

Biaya Keanggotaan Hingga 1 Miliar Dollar AS

Salah satu poin paling kontroversial dalam piagam Dewan Perdamaian adalah ketentuan kontribusi dana. Negara anggota diundang langsung oleh Presiden AS dan diwakili oleh kepala negara atau kepala pemerintahan. Masa keanggotaan dibatasi maksimal 3 tahun. Namun, batasan tersebut tidak berlaku bagi negara yang menyumbangkan dana tunai lebih dari 1 miliar dollar AS (sekitar Rp 16,9 triliun) dalam tahun pertama sejak piagam berlaku. Negara-negara tersebut dapat memperoleh status keanggotaan permanen.

Meski demikian, pejabat AS menegaskan bahwa keanggotaan tidak otomatis mewajibkan pembayaran dana tertentu, selain kontribusi sukarela yang dipilih masing-masing negara. Dewan Perdamaian dijadwalkan menggelar pertemuan tahunan. Keputusan diambil berdasarkan suara mayoritas, dengan ketua memiliki hak pemutus jika terjadi suara berimbang.

Susunan Dewan Eksekutif

Selain Trump sebagai ketua, dewan eksekutif Dewan Perdamaian akan beranggotakan tujuh tokoh berikut:

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio

Utusan khusus Trump, Steve Witkoff

Menantu Trump, Jared Kushner

Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair

Miliarder AS Marc Rowan

Presiden Bank Dunia Ajay Banga

* Penasihat Trump di Dewan Keamanan Nasional, Robert Gabriel

Negara yang Mau dan Menolak Gabung

Puluhan negara dilaporkan telah menerima undangan bergabung, termasuk sekutu dekat AS maupun negara yang selama ini berseberangan dengan Washington. China turut diundang, begitu pula Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, meski perang Rusia-Ukraina masih berlangsung.

Beberapa negara menyatakan siap bergabung, di antaranya Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban dan Uni Emirat Arab. Kanada juga menyatakan akan berpartisipasi, tetapi menolak membayar biaya 1 miliar dolar AS untuk keanggotaan permanen. Sementara itu, Perancis memilih tidak bergabung. Sikap tersebut langsung memicu ancaman Trump untuk mengenakan tarif tinggi terhadap anggur Perancis.

Zelensky mengaku akan “sangat sulit” duduk dalam satu dewan bersama Rusia. Inggris juga menyampaikan keprihatinan atas undangan kepada Putin. “Putin adalah agresor dalam perang ilegal melawan Ukraina dan berulang kali menunjukkan bahwa ia tidak serius mengupayakan perdamaian,” ujar juru bicara kantor Perdana Menteri Inggris.

Piagam Dewan Perdamaian menyebutkan bahwa badan ini resmi berlaku setelah 3 negara menyatakan persetujuan untuk terikat dalam perjanjian tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *