Isu Reshuffle Kabinet: Tanda-tanda dan Tanggapan dari Pengamat
Isu reshuffle kabinet kembali mencuat, menyebabkan berbagai pihak mulai memperhatikan perubahan yang mungkin terjadi di lingkungan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah pengamat menilai bahwa ada empat klaster menteri yang harus waspada terhadap kemungkinan pergantian dalam waktu dekat.
Menteri yang Berkaitan Langsung dengan Rakyat
Pertama, menteri-menteri yang programnya berkaitan langsung dengan rakyat. Menurut Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, menteri yang menangani kebijakan seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Cek Kesehatan Gratis, rentan diganti jika target kualitas program tidak tercapai.
- “Menteri-menter yang menangani program-program MBG, Koperasi Desa Merah Putih, Cek Kesehatan Gratis, dan lainnya, rentan di-reshuffle bila target kualitas program tak terpenuhi,” ujar Agung.
Menteri di Sektor Ekonomi
Kedua, menteri di sektor ekonomi. Situasi ekonomi saat ini menuntut penguatan daya beli masyarakat hingga stabilitas harga bahan pokok. Dalam situasi ini, sektor ekonomi menjadi perhatian utama publik dan pemerintah.
- “Kementerian di bidang ekonomi. Dalam situasi yang menuntut penguatan daya beli, penciptaan dan perluasan lapangan kerja, serta stabilitas harga bahan pokok, sektor ekonomi menjadi perhatian utama publik dan pemerintah,” jelas Agung.
Menteri Profesional dengan Kinerja Biasa
Ketiga, menteri yang berasal dari kalangan profesional, namun kinerjanya biasa saja. Mereka dinilai beresiko diganti karena tidak memberikan kontribusi maksimal.
- “Menteri-menteri yang berasal dari profesional dan kinerja biasa atau malah tak maksimal juga beresiko diganti,” kata Agung.
Menteri dari Partai Politik
Keempat, menteri yang berasal dari partai politik (parpol). Meski mereka bisa terkena reshuffle, Agung menilai mereka tidak akan keluar dari lingkaran kementerian.
- “Menteri-menteri dari partai mungkin terkena reshuffle terbatas alias reposisi dari posisi semula tapi tetap di kabinet,” pungkas dia.
Isu ‘Gelap Gulita’ dan Dinamika Politik
Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai isu reshuffle yang berembus saat ini terasa janggal. Ia mengatakan situasi isu reshuffle saat ini gelap gulita karena tidak ada tanda-tanda Presiden Prabowo Subianto akan melakukan perombakan dalam waktu dekat.
- “Nah itu yang repot, gelap gulita, tiba-tiba isu reshuffle mencuat,” ujarnya.
Adi juga menyebut adanya dinamika politik di balik isu reshuffle. Beberapa waktu lalu, ada menteri yang berkunjung ke kediaman mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kota Solo, Jawa Tengah, serta rumah Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan.
- “Memang setelah setahun pemerintahan Prabowo-Gibran banyak desakan publik agar menteri yang kerjanya buruk segera diganti untuk mengakselerasi kinerja pemerintah.”
Meskipun demikian, Adi menegaskan urgensi reshuffle tetap ada jika memang ditemukan menteri yang tidak menunjukkan performa maksimal.
- “Urgensi reshuffle tetap ada karena sudah setahun lebih pemerintahan. Jika ada menteri tak perform kerjanya seharusnya diganti,” tandas Adi.
Reaksi PAN dan Golkar
Menanggapi isu reshuffle yang mencuat, Wakil Ketua Umum DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay, menilainya sebagai hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Ia menekankan Presiden punya kewenangan penuh untuk mengevaluasi dan mengganti menteri di kabinet.
- “Reshuffle itu hak proregatif presiden. Beliau yang meminta semua anggota kabinet untuk bergabung sebagai pembantunya di kabinet.”
Saleh juga menyampaikan harapan PAN apabila reshuffle benar terjadi dalam waktu dekat. Ia berharap penggantinya jauh lebih baik dari sebelumnya.
- “Kalau benar ada reshuffle, PAN hanya berharap penggantinya jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Pasalnya, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan Prabowo dalam periode ini.”
Senada dengan PAN, Golkar lewat Sekretaris Jenderalnya, Sarmuji, juga menyebut reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. Ia berpendapat presiden adalah pihak yang paling mengetahui apakah diperlukan evaluasi hingga perombakan kabinet atau tidak.
- “Golkar berprinsip mengenai kabinet adalah hak prerogatif presiden. Beliau yang tahu mengenai apakah perlu reshuffle atau tidak dan bagaimana reshuffle dilakukan.”
Hubungan Golkar dan Presiden saat ini berjalan sangat baik. Karena itu, apabila ada langkah seperti reshuffle, kemungkinan Prabowo akan mengajak bicara Golkar.
- “Hubungan kami dengan presiden sangat baik, kemungkinan besar jika terjadi sesuatu Presiden kami akan mengajak bicara,” pungkasnya.
