eksplorbanten.com.com – Pemerintah China kembali menegaskan tekadnya dalam menghadapi perang dagang dengan Amerika Serikat (AS) dengan meningkatkan tarif impor barang-barang dari negara tersebut menjadi 84% mulai Kamis (10/4). Beijing juga telah menyiapkan sejumlah langkah balasan setelah Presiden AS, Donald Trump, menaikkan total tarif impor dari China menjadi 104%. China menyatakan akan menerapkan tuntutan lebih lanjut terhadap AS di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan membatasi perdagangan perusahaan-perusahaan AS dengan China.
Menurut Kementerian Perdagangan China, “Jika AS tetap memperketat pembatasan ekonomi dan perdagangannya, China memiliki kemauan yang kuat dan sumber daya yang melimpah untuk mengambil tindakan balasan yang diperlukan dan berjuang sampai akhir.” Hal ini disampaikan dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari AP pada Kamis (10/4).
China menolak untuk mengungkapkan apakah mereka akan melakukan negosiasi dengan Gedung Putih, seperti yang dilakukan oleh negara-negara lain. Sebelumnya, China telah memberlakukan tarif 34% untuk semua barang impor dari AS, melarang ekspor mineral tanah jarang, dan mengambil langkah-langkah lainnya.
Trump kemudian menaikkan tarif tambahan 50% untuk barang-barang dari China dan juga menambahkan 11 perusahaan AS ke dalam daftar entitas yang tidak dapat diandalkan serta melarang perusahaan China untuk menjual barang-barang kepada mereka. Diantara perusahaan tersebut adalah American Photonics dan SYNEXXUS, yang bekerja sama dengan militer AS. Namun, China belum menunjukkan minat untuk melakukan negosiasi.
“Jika AS benar-benar ingin menyelesaikan masalah melalui dialog dan negosiasi, mereka harus bersikap adil, saling menghormati, dan saling menguntungkan,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, pada hari Rabu.
China juga mengkritik AS karena belum memenuhi janji-janji yang dibuatnya dalam kesepakatan perdagangan fase 1 yang disepakati selama masa jabatan pertama Trump. Sebagai contoh, Undang-Undang AS yang akan melarang TikTok kecuali jika dijual oleh perusahaan induk di China melanggar janji bahwa tidak akan memaksa pihak lain untuk mentransfer teknologi kepada mereka.
