JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menggelar pertemuan di Kantor Kementerian ESDM pada Selasa (25/11/2025). Pertemuan ini terungkap melalui unggahan di media sosial oleh Purbaya, yang menunjukkan bahwa ia hadir dalam rapat bersama Bahlil. Dalam pertemuan tersebut, kedua menteri membahas isu subsidi LPG serta kuota LPG untuk periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
Pertemuan berlangsung singkat, hanya sekitar 30 menit. Namun, jumlah peserta rapat cukup banyak. Selain Purbaya dan Bahlil, hadir juga Kepala BP BUMN Dony Oskaria serta Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri.
Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga subsidi LPG tersalurkan secara terkendali dan tepat sasaran. Ia menekankan bahwa komitmen ini bertujuan agar setiap rupiah dari APBN atau #UangKita dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang paling membutuhkan. Ia juga mengapresiasi langkah cepat Bahlil dalam menjaga subsidi LPG, sehingga akan mengikuti keputusan Menteri ESDM tersebut.
Di sisi lain, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pemerintah akan menambah kuota subsidi LPG di periode Nataru. Sayangnya, Bahlil tidak merinci jumlah tambahan kuota yang disiapkan.
Dalam kesempatan terpisah, Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menyebutkan bahwa pemerintah berencana menambah kuota LPG subsidi sebanyak 370.000 metrik ton (MT) di sisa tahun 2025. Penambahan ini dilakukan dengan mempertimbangkan target kuota LPG 2025 sebesar 8,17 juta MT, yang lebih rendah 0,06 juta MT dari realisasi 2024. Target ini juga lebih rendah dari prognosis 2025 yang mencapai 8,5 juta MT.
“Kemudian prognosa sampai 2025 itu ada kebutuhan 8,5 juta MT, ada penambahan kan over 0,37 juta atau sekitar 370.000an lah,” ujar Anggia kepada media di Pressroom Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa.
Meskipun kuota LPG subsidi ditambah, Anggia memastikan anggaran subsidi LPG 2025 tidak mengalami perubahan. Keputusan penambahan kuota LPG subsidi ini belum final karena akan dibahas dalam rapat terbatas (ratas) untuk mendapatkan persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto.
Sebagai informasi, berdasarkan laporan APBN KiTa November 2025, realisasi anggaran subsidi dan kompensasi telah mencapai Rp 315 triliun atau 66,3 persen terhadap outlook tahun ini. Realisasi hingga Oktober 2025 terdiri dari penyaluran subsidi sebesar Rp 194,9 triliun dan kompensasi sebesar Rp 120 triliun.
Khusus untuk subsidi LPG 3 kg, realisasinya telah disalurkan 6,35 juta kg, atau 78 persen dari pagu sebesar 8,17 juta kg.
Sebelumnya, di awal kepemimpinan Purbaya sebagai Menkeu, ia sempat mengungkapkan kegelisahannya tentang masalah klasik dalam penyaluran subsidi LPG 3 kg yang hingga kini belum sepenuhnya tuntas, yakni masalah ketidaktepatan sasaran penerima bantuan. Berdasarkan laporan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kepada Purbaya, disampaikan bahwa masih banyak kebocoran sasaran penerima bantuan di lapangan.
“Ada pembahasan sedikit (LPG 3 kg) itu ke depannya akan dicari cara untuk memperbaiki supaya subsidi lebih tepat sasaran,” katanya saat ditemui di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada Jumat (10/10/2025).
Menkeu mengaku, beberapa penyalahgunaan yang masih saja terjadi, yaitu masih banyak orang kaya yang menggunakan gas melon, hingga pengoplosan gas melon untuk industri. Maka dari itu, Purbaya mengaku akan mempelajari detail masalah ini lebih lanjut dan meminimalisir tindak penyalahgunaan yang terjadi di subsidi gas melon tersebut. Dia meminta kementerian terkait untuk mulai meminimalisir kebocoran-kebocoran tersebut.
